apahabar.com
Desain ibu kota baru. Okezone

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan ibu kota baru di Kalimantan Timur bakal bebas dari banjir. Sebab, pemerintah akan mengedepankan penghijauan di lokasi tersebut.

Untuk bebas macet, pemerintah akan membangun transportasi massal dan infrastruktur bagi pejalan kaki dan mereka yang bersepeda.

“Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya elektric vehicle, autonomous vehicle, kendaraan pribadi juga autonomous. Banyak orang jalan kaki dan orang bersepeda,” papar Jokowi, Jumat (24/1).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan salah satu antisipasi agar ibu kota baru tak banjir adalah dengan membatasi jumlah penduduk di ibu kota baru maksimal hanya 2,75 juta orang.

Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi di Kalimantan Timur. Namun, ia tak merinci mekanisme pembatasan penduduk itu.

“Sudah dihitung berapa jumlah penduduknya yang akan ada di situ sebanyak 2,75 juta. Sebanyak 70 persen juga masih hijau,” ucap Basuki.

Sementara, Jokowi juga akan memaksa pegawai negeri sipil (PNS) untuk pindah ke ibu kota baru. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tak hanya didominasi oleh Pulau Jawa.

“Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di Jawa 58 persen. Pulau Jawa kan salah satu dari 17 ribu pulau yang kami miliki, masa semuanya ingin di Jawa semua,” ucap Jokowi. (CNN)

View this post on Instagram

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan ibu kota baru di Kalimantan Timur bakal bebas dari banjir. Sebab, pemerintah akan mengedepankan penghijauan di lokasi tersebut. Untuk bebas macet, pemerintah akan membangun transportasi massal dan infrastruktur bagi pejalan kaki dan mereka yang bersepeda. "Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya elektric vehicle, autonomous vehicle, kendaraan pribadi juga autonomous. Banyak orang jalan kaki dan orang bersepeda," papar Jokowi, Jumat (24/1). Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan salah satu antisipasi agar ibu kota baru tak banjir adalah dengan membatasi jumlah penduduk di ibu kota baru maksimal hanya 2,75 juta orang. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi di Kalimantan Timur. Namun, ia tak merinci mekanisme pembatasan penduduk itu. "Sudah dihitung berapa jumlah penduduknya yang akan ada di situ sebanyak 2,75 juta. Sebanyak 70 persen juga masih hijau," ucap Basuki. Sementara, Jokowi juga akan memaksa pegawai negeri sipil (PNS) untuk pindah ke ibu kota baru. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tak hanya didominasi oleh Pulau Jawa. "Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di Jawa 58 persen. Pulau Jawa kan salah satu dari 17 ribu pulau yang kami miliki, masa semuanya ingin di Jawa semua," ucap Jokowi. (CNN) #habarhariini Editor: Syarif

A post shared by apahabar.com (@apahabar) on

Baca Juga: Skema Pembiayaan Ibu Kota Akan Dirombak

Baca Juga: Jatam Soroti Pelibatan Figur Asing di Tim Pemindahan Ibu Kota: Pemerintah Seperti Sales

Editor: Syarif