Dilaporkan Tim 2BHD, Erfan Instruksikan Bawaslu Kotabaru Rapatkan Barisan Api Berkobar di Bantuil Batola, 9 Rumah Jadi Arang Bupati Anang Resmikan SAMTA, Sekolah Alam Perdana di Tabalong Warga Eks Bioskop Cempaka Geger, Pria Tewas Bersimbah Darah 7 POPULER KALSEL: Ibu Bunuh Anak di Benawa HST hingga Ketua Nasdem Tala Buron

Mulai Juni 2020 Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota

- Apahabar.com Selasa, 28 Januari 2020 - 14:35 WIB

Mulai Juni 2020 Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota

Ilustrasi Monas. Foto-shutterstock.com

apahabar.com, JAKARTA – Tak lama lagi atau tepatnya Juni 2020 Jakarta bukan lagi berstatus ibu kota, hal itu menyusul akan dikeluarkannya UU Ibu Kota Negara.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan bahwa UU Ibu Kota Negara akan keluar pada Juni 2020. Keberadaan UU ini akan mengakhiri status Jakarta sebagai ibu kota negara atau Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

“InsyaAllah bulan Juni, Jakarta tamat sebagai ibu kota negara. Undang-undang (ibu kota baru) akan keluar bulan Juni,” kata Taufik saat sambutan Rapat Kerja Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/01).

Ia mengaku tidak mempermasalahkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun dia meminta anggota DPR membicarakan status Jakarta setelah ibu kota pindah.

“Kita minta kawan-kawan di DPR, waktu pencabutan Jakarta jadi ibu kota, harus berbarengan dasar hukum Jakarta, apakah Jakarta untuk rezimnya pemerintah daerah sebagaimana Jatim dan Jabar? Kalau itu terjadi itu maka akan terjadi perubahan struktur pemerintahan,” ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

“Kenapa sedikit sekali yang bicarakan Jakarta setelah ibu kota? Mau jadi apa Jakarta, apakah struktur ekonomi akan berubah ketika tidak jadi ibu kota, nanti akan kita bahas ini. Isu menarik, dan harus dapat perhatian semua warga Jakarta, terutama parpol lain untuk diskusikan karena berpengaruh pada struktur politik,” ujarnya.

Saat ini sedang disusun adalah Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota baru. RUU Ibu Kota baru sendiri telah ditetapkan menjadi Prolegnas oleh DPR pada 2020. Di dalam UU yang baru juga akan diatur soal tata ruang wilayah ibu kota.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Suprihadi mengatakan, pihaknya memproyeksikan UU Ibu Kota baru rampung pada medio 2020 ini. Setelah diundangkan, harapannya konstruksi ibu kota baru bisa segera dimulai pada akhir 2020 atau awal 2021.

“Semua pembangunan akan tunggu UU dulu. Itu paling tidak Juni-Juli ini diundangkan. Kalau UU sudah jadi ya bisa konstruksi,” katanya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (22/01).

Baca Juga: Jokowi Janji Ibu Kota Baru Bebas Macet dan Banjir

Baca Juga: Arahan Terbaru Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Regulasi Jadi Atensi Jokowi

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Misteri Pemicu Virus Corona, Hingga Pasar di Wuhan Jadi ‘Tersangka’
apahabar.com

Nasional

Pasien Covid-19 Sembuh di Jakarta Barat Terus Bertambah
apahabar.com

Nasional

Jokdri Diduga Terlibat Kasus Lain
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Ajak Gibran dan Kaesang Bertemu Raja Salman
apahabar.com

Nasional

Pasca Banjir, Warga Sentani Tengah Sulit Air
apahabar.com

Nasional

Wanita 350 Kg Takut Dioperasi
apahabar.com

Nasional

Jokowi Sebut Pembangunan Infrastruktur Strategi Pemulihan Ekonomi
apahabar.com

Nasional

Dukungan Kaltim Jadi Ibu Kota Bertambah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com