apahabar.com
Banjir Jakarta. Foto-Grid Network/Didi Kasim

apahabar.com, JAKARTA – PDI Perjuangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Partai bergerak cepat melakukan evakuasi dan bantuan kepada warga yang terdampak banjir yang terjadi di beberapa daerah, khususnya DKI Jakarta.

Bahkan, dapur umum di DKI, Bekasi, dan Bogor serta beberapa daerah lain langsung didirikan.

“Partai hadir dengan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Ribka Ciptaning, Sadar Restu, Max Rulland dan Adi Wijaya memimpin langsung program kemanusiaan tersebut,” kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (04/01).

Menurut Hasto, kemampuan salah satu dapur umum di DPD PDI Perjuangan DKI bisa memberikan makanan sehat dan bergizi minimum 3.500 nasi kotak per hari. Aksi kemanusiaan ini untuk rakyat kecil tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya.

Hasto menyebutkan, banjir di ibu kota negara cermin rusaknya tata kelola lingkungan.

Dengan mempelajari kepemimpinan Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Syaiful Hidayat, ketika menjadi Gubernur DKI, juga kepemimpinan Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Hendrar Prihadi atau Hendi (Walikota Semarang), maka persoalan pencegahan dan pengendalian banjir itu merupakan ukuran kualitas kepemimpinan kepala daerah.

“Kota Surabaya, dan bahkan Kota Semarang secara topografis tidak jauh beda dengan Jakarta juga menghadapi ancaman karena menaiknya muka air laut. Demikian halnya Kota Surabaya tidak kalah kompleks. Namun melalui program komprehensif, terarah, fokus, dan pemimpinnya memahami persoalan lapangan, maka ‘direction’ yang diberikan sangat jelas, pencegahan banjir. Kedua kota besar tersebut terbukti efektif mengendalikan dan mencegah banjir,” jelas Hasto.

Oleh karena itu, tambah dia, apa yang terjadi di Jakarta tidak bisa diatasi dengan membagi nasi bungkus ketika banjir. Banjir di Jakarta tidak bisa juga dibelokkan akar persoalannya dengan menyalahkan hulu sungai.

“Banjir merupakan persoalan kepemimpinan dan manajemen. Pernyataan selebar apapun sungai di Jakarta, selama air dari selatan dibiarkan bebas mengalir ke daerah pesisir termasuk Jakarta, bukanlah pernyataan yang bijak, dan cenderung cuci tangan,” tuturnya.

Sementara itu, Rakernas I PDI Perjuangan yang digelar pada 10-12 Januari 2020 secara khusus akan menaruh perhatian pada persoalan tersebut sehingga lahirlah kebijakan komprehensif partai di dalam mencegah dan mengendalikan banjir untuk dijalankan bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan.

Baca Juga: Kemendagri Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Banjir

Baca Juga: BPBD: Banjir Mulai Surut, Jakarta Barat Paling Banyak Terdampak

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor