Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru, Tiga Raperda Disampaikan

- Apahabar.com Rabu, 8 Januari 2020 - 18:19 WIB

Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru, Tiga Raperda Disampaikan

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru di Aula DPRD Banjarbaru, Rabu (8/1) siang. Foto-apahabar.com/Nurul Mufidah

apahabar.com, BANJARBARU – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dibahas dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru di Aula DPRD Banjarbaru, Rabu (8/1) siang.

Tiga Raperda ini membahas mengenai pajak daerah, retribusi pengolahan limbah cair, serta Raperda mengenai perubahan atas peraturan daerah kota Banjarbaru nomor 4 tahun 2017, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Pada rapat Paripurna kali ini kami mendengarkan penyampaian tiga Raperda yang disampaikan oleh Walikota sebagai pihak eksekutif,” ungkap Ketua DPRD Fadliansyah kepada apahabar.com.

Dikatakannya, ke depan akan digelar rapat paripurna kembali guna pembahasan penetapan dan pengesahan usai penyampaian tiga Raperda pada hari ini.

“Tapi masih kami pertimbangkan dan akan dibahas lagi pada rapat paripurna selanjutnya,” terangnya.

Sementara itu, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengucapkan terimakasih serta penghargaan atas kerjasama yang solid antara DPRD dengan Pemkot Banjarbaru.

Menurutnya, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten, kota dalam pemungutan pajak daerah.

“Di mana sangat diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Selain itu, untuk Raperda mengenai retribusi pengolahan limbah cair dikatakannya perlu adanya perubahan.

Sehingga penarikan retribusi tersebut dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pengelolaan limbah cair di Kota Banjarbaru.

Sedangkan, lanjutnya, untuk Raperda mengenai administrasi kependudukan, yang tercatat di peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019. Tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 telah diubah dengan UU nomor 23 tahun 2003 tentang administrasi kependudukan.

“Terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kota Banjarbaru nomor 4 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019. Inilah yang menjadikan dasar untuk merubah itu,” pungkasnya.

Baca Juga: Ratusan Pejabat Pemprov Kalsel Dilantik, 3 Jabatan Masih Kosong

Baca Juga: Terungkap, Dua Alasan Anggota DPRD Kalsel Pengen ke Eropa

Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

KM Pieces Karam di Matasiri Kalsel, Gelombang Tinggi Hambat Pencarian
apahabar.com

Kalsel

Skandal Sabu IRT Kotabaru, Ditangkap Gegara 0,36 Gram
apahabar.com

Kalsel

BPJS Nunggak, Bayi Penderita Hidrosefalus di Banjar Tak Bisa ke RS
apahabar.com

Kalsel

Haul Sekumpul, Diprediksi Dibanjiri Penumpang Datang
apahabar.com

Kalsel

Permintaan Tiket Kapal Membeludak, Penyebabnya Bukan Hanya Soal Ramadan
apahabar.com

Kalsel

Pameran Artefak Rasulullah dan Sahabat di Martapura Resmi Dibuka
apahabar.com

Kalsel

Wisata Manggasang HST Makan Korban, Bocah SD Tewas Tenggelam
apahabar.com

Kalsel

Lelang Jabatan Pimpinan Pratama di Tabalong Diikuti 28 Peserta
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com