Keren, RSD Idaman Banjarbaru Ditetapkan Sebagai RS Unggulan Pelayanan KB Simakalama Pembelajaran Tatap Muka OTT Amuntai, Giliran Orang Dekat Bupati HSU Diperiksa KPK KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng

Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru, Tiga Raperda Disampaikan

- Apahabar.com     Rabu, 8 Januari 2020 - 18:19 WITA

Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru, Tiga Raperda Disampaikan

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru di Aula DPRD Banjarbaru, Rabu (8/1) siang. Foto-apahabar.com/Nurul Mufidah

apahabar.com, BANJARBARU – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dibahas dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru di Aula DPRD Banjarbaru, Rabu (8/1) siang.

Tiga Raperda ini membahas mengenai pajak daerah, retribusi pengolahan limbah cair, serta Raperda mengenai perubahan atas peraturan daerah kota Banjarbaru nomor 4 tahun 2017, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Pada rapat Paripurna kali ini kami mendengarkan penyampaian tiga Raperda yang disampaikan oleh Walikota sebagai pihak eksekutif,” ungkap Ketua DPRD Fadliansyah kepada apahabar.com.

Dikatakannya, ke depan akan digelar rapat paripurna kembali guna pembahasan penetapan dan pengesahan usai penyampaian tiga Raperda pada hari ini.

“Tapi masih kami pertimbangkan dan akan dibahas lagi pada rapat paripurna selanjutnya,” terangnya.

Sementara itu, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani mengucapkan terimakasih serta penghargaan atas kerjasama yang solid antara DPRD dengan Pemkot Banjarbaru.

Menurutnya, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten, kota dalam pemungutan pajak daerah.

“Di mana sangat diperlukan dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Selain itu, untuk Raperda mengenai retribusi pengolahan limbah cair dikatakannya perlu adanya perubahan.

Sehingga penarikan retribusi tersebut dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam pengelolaan limbah cair di Kota Banjarbaru.

Sedangkan, lanjutnya, untuk Raperda mengenai administrasi kependudukan, yang tercatat di peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019. Tentang pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 telah diubah dengan UU nomor 23 tahun 2003 tentang administrasi kependudukan.

“Terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kota Banjarbaru nomor 4 tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019. Inilah yang menjadikan dasar untuk merubah itu,” pungkasnya.

Baca Juga: Ratusan Pejabat Pemprov Kalsel Dilantik, 3 Jabatan Masih Kosong

Baca Juga: Terungkap, Dua Alasan Anggota DPRD Kalsel Pengen ke Eropa

Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Babinsa Kawal Pendistribusian KKS BPNT di Aluh-Aluh
apahabar.com

Kalsel

Cegah Covid-19, Petugas Gabungan Razia Cafe, Billiard hingga Rumah Makan
Kalsel

Kalsel

Mengingat Kembali Sejarah Kalimantan Selatan: Runtuhnya Negara RIS Bentukan Belanda
apahabar.com

Kalsel

Dirangkai Puluhan Hari, Nanas Festival di Mekarsari Ludes 10 Menit
apahabar.com

Kalsel

Peringati HUT Pramuka ke-59, Ansharuddin Pastikan Bangun Gedung Pramuka Tahun Depan

Kalsel

Nestapa Bocah di Kotabaru: Hamil Dua Kali karena Ayah Kandung
apahabar.com

Kalsel

Polres HSU Gemakan Revolusi Mental di Ruang Publik
apahabar.com

Kalsel

Kemenkominfo Minta Kaum Hawa Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com