apahabar.com
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Foto-indozone

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan respon atas dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersejata RI (Asabri). Prabowo mintan prajurit TNI tetap tenang.

Permintaan itu disampaikan Staf Khusus bidang Komunikasi Publik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (16/1).

“Kami baru dapat laporan dari pihak PT ASABRI, baru saja kemarin saya menerima, teman-teman PT ASABRI menyatakan dana prajurit tidak ada masalah dan akan tetap aman. Oleh sebab itu, pak Prabowo menyampaikan prajurit harus tetap tenang,” kata Dahnil seperti dikutip apahabar.com dari Antara.

Menurut Dahnil, Prabowo langsung meminta kejelasan terkait persoalan tersebut dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

“Karena memang secara hierarki, (ASABRI) ini di bawah Kementerian BUMN, walaupun posisi Kemhan, TNI, bahkan Polri juga dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan (stakeholders),” terang Dahnil.

Namun, bentuk pertanggungjawaban Kemhan dalam hal ini, karena semua dana pensiun dan jaminan hari tua Prajurit TNI dan Polri diletakkan di PT ASABRI sesuai dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1977, maka Prabowo pun meminta kejelasan terkait dana tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

“Setiap bulannya, gaji pokok TNI dan Polri itu termasuk Pegawai Negeri Sipil Kemhan itu dipotong 8 persen, 3,25 persen (THT) dan 4,75 persen (Iuran Dana Pensiun yang dipotong dari gaji prajurit. Oleh karena itu keinginan pak Prabowo hanya satu hal sebenarnya, yaitu dana prajurit tetap aman,” jelas Dahnil.
​​​​​​​
Adapun jika nanti ke depan ditemukan masalah hukum terkait kerugian keuangan negara, Dahnil mengatakan Prabowo mendukung masalah hukum itu bisa diselesaikan dengan segera.

“Tidak boleh ada korban dana prajurit, itu saja,” kata Dahnil.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendengar informasi isu dugaan korupsi di tubuh PT Asabri.

Dia pun meminta agar diusut secara tuntas karena nilai kerugiannya diduga mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Baca Juga: DPD RI Kawal Erick Tata BUMN

Baca Juga: Jatam Soroti Pelibatan Figur Asing di Tim Pemindahan Ibu Kota: Pemerintah Seperti Sales

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin