3 Kali Diskor, Sidang Perdana Netralitas ASN Camat Aluh Aluh Berlangsung hingga Malam Sisa 85 Hari Jadi Bupati, Sudian Noor Doyan Bikin Kebijakan Kontroversial Diam-Diam, Adaro Kepincut Proyek Coal to Methanol di Kotabaru, Apa Kata Dewan? Kubah Datu Kelampaian Kembali Ditutup, Simak Penjelasan Zuriyat Gelapkan Penjualan Motor, Supervisor Marketing PT NSS Tabalong Diamankan Polisi

Terhalang Aturan, Pemkab HST Tunda Lantik Puluhan Pejabat Fungsional

- Apahabar.com Kamis, 9 Januari 2020 - 17:39 WIB

Terhalang Aturan, Pemkab HST Tunda Lantik Puluhan Pejabat Fungsional

ilustrasi pelantikan pejabat. Foto-Istimewa

apahabar.com, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) menunda pelantikan puluhan pejabat fungsional. Pasalnya, pelantikan itu terhalang oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yakni Pasal 71 Ayat 2.

Undang-undang tersebut menjelaskan, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dilarang melakukan pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mentri.

“Sesuai arahan Bawaslu RI dan Kalsel, kita sudah bersurat ke bupati untuk tidak lagi melaksanakan pelantikan pejabat mulai 8 Januari 2020. Sebelumnya juga sudah disampaikan ke bupati lewat ajudannya. Dan kali ini sudah kita komunikasikan dengan kepala BKD,” kata Ketua Bawaslu HST, M Ahsani pada apahabar.com, Kamis (9/1) sore.

Sebelumnya, Bupati HST HA Chairansyah dijadwalkan bakal melantik 66 pejabat fungsional, Kamis (9/1) siang.

Menanggapi saran dari Bawaslu itu, Pemkab HST pun akhirnya menunda agenda pelantikan tersebut.

“Iya, kami menerima saran dan berkonsultasi dengan Bawaslu HST. Setelah rapat dengan Sekda, Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan membicarakan hal ini (peraturan menurut UU No 10 Tahun 2016), jadi kita tunda dulu,” kata Bupati HST, Chairansyah.

Padahal, kata Chairansyah, dari Kemendagri, pejabat fungsional dan  kepala sekolah tidak harus memerlukan persetujuan tertulis atau izin dari Kemendagri. Namun ditekankan Ahsani, lanjut bupati, pihak Bawaslu bukan dalam posisi melarang maupun membolehkan.

“Bisa saja langsung. Itu suara dari Kemendagri. Karena itu suara, jadi tidak bisa dijadikan patokan,” kata Chairansyah.

Maka sesuai dengan UU tadi, Pemkab HST harus meminta rekomendasi tertulis dari Kemendagri.

“Mereka(Bawaslu) tidak memaksa. Namun itu saran dan kita pertimbangkan dari pada nantinya jadi masalah,” tutup Chairansyah.

Kepala BKPSDM HST, A Fathoni melanjutkan, untuk mendapat rekomendasi itu memakan waktu lama. Sebab sesuai prosedurnya, Pemkab HST harus melayangkan surat permohonan ke tingkat provinsi.

Dari provinsi itu kemudian baru memberikan surat pengantar ke Kemendagri.

“Jadi untuk pelantikan ini ditunda dulu dalam waktu yang tak bisa dipastikan. Sebab prosedur tadi yang dua kali jalan. Tidak bisa sehari dua hari,” tutup Fathoni.

Baca Juga: Gagal di 2019, DPRD Kalsel Mantap Kungker ke Luar Negeri di Tahun Ini

Baca Juga: Kasasi Dikabulkan, Wabup HST Tetap Ingatkan Stakeholder Lindungi Meratus

Reporter: HN Lazuardi

Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Alasan Pemkot Banjarmasin Sulit Terapkan Karantina Wilayah
apahabar.com

Kalsel

Resolusi BPBD Kalsel di 2020;  Upayakan Pencegahan Bencana dan Antisipasi Banjir
apahabar.com

Kalsel

BI Kalsel Perkenalkan e-Klotok
apahabar.com

Kalsel

Sat Intel Polres Tanbu Imbau Organisasi Tidak Laksanakan Aksi
apahabar.com

Kalsel

Mahasiswa Papua Minta Asrama, Rektor ULM: Kami Usahakan
apahabar.com

Kalsel

TPS 3 Desa Haratai Gelar PSU 27 April
apahabar.com

Kalsel

Antisipasi Karhutla, Polsek Karang Bintang Rutin Beri Imbauan pada Warga
apahabar.com

Kalsel

KPU Tapin Tegaskan Kampanye Tidak Diperbolehkan di Tempat Ibadah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com