Alasan Mencengangkan Disdik Mengapa Anak SMP di Banjarmasin Harus Sekolah Tatap Muka Resmi, Banjarmasin Hanya Izinkan SMP Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Sekolah Tatap Muka di Kalsel, Banyak Laporan Kekhawatiran Ortu Rontok Lagi! Bawaslu RI Tolak Laporan Keberatan Denny Indrayana Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi

Tolak Omnibus Law, FSPMI Kembali Terjunkan Massa di Kalsel

- Apahabar.com Senin, 20 Januari 2020 - 13:44 WIB

Tolak Omnibus Law, FSPMI Kembali Terjunkan Massa di Kalsel

Ketua FSPMI Yoeyoen Indharto, melalui pengeras suara di atas mobil komando di depan kantor DPRD Kalsel, Senin pagi. Foto-apahabar.com/Rizal

apahabar.com, BANJARMSIN – Puluhan massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel kembali turun ke jalan.

Mereka bersikukuh untuk menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Aksi penolakan dilakukan di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (20/1) pagi tadi. Unjuk rasa tadi juga sebagai aksi susulan dari pekan lalu.

Selain itu, FSPMI Kalsel juga melakukan penolakan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku per 1 Januari lalu.

Baca Juga: Draf RUU Omnibus Law, Presiden Jokowi Target Beres Pekan Ini

“Dampak terburuk yang dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini terlihat dari keingginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam,” ucap Ketua FSPMI Yoeyoen Indharto, melalui pengeras suara di atas mobil komando di depan kantor DPRD Kalsel.

Meski ada pernyataan, pekerja yang mencapai 40 jam seminggu akan dibayar seperti biasa. Sementara yang tidak mencapai ketentuan itu akan diupah per jam. FSPMI justru menyebut hal itu hanya akal-akalan pemerintah dan pengusaha saja.

Sebab, dalam pelaksanaanya akan sangat mudah pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam.

FSMI menilai penerapan sistem itu adalah bentuk diskriminasi terhadap upah minimim.

Dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebut tidak boleh ada pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum.

Baca Juga: Besok, FSPMI Kembali Demo ke DPRD Kalsel

“Jika itu dilakukan, sama dengan kejahatan dan pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipindanakan,” sambungnya.

Sementara itu, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memang menimbulkan kontroversi dalam penyusunannya. Berbagai pihak menilai RUU sapu jagat tersebut tak ramah dengan pekerja.

“Kita akan kawal Omnibus Law sampai tiga bulan ke depan, setuju kawan – kawan,” seru Yoeyoen Indharto.

Baca Juga: Disnakertrans Bentuk Tim Selesaikan Tuntutan FSPMI

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Jalani Sidang, 8 Warga Tak Bermasker di Banjarmasin Pilih Bayar Denda
apahabar.com

Kalsel

Malam Hari, BMKG Prakirakan Sebagian Wilayah Kalsel Cerah Berawan

Kalsel

KSPSI Pasrah, UMP Kalsel Tak Sesuai Harapan Pekerja
apahabar.com

Kalsel

Jalankan Program Kapolda Kalsel, Sabhara Polres HSU Masif Gelar KRYD
apahabar.com

Kalsel

Ajak Masyarakat ‘Bela Negara’, Waket DPRD Kalsel: Radikalisme Musuh Kita Bersama
apahabar.com

Kalsel

Akibat Tiang Listrik, 2 Desa di Tamban Batola Tuntut Perhatian PLN
apahabar.com

Kalsel

DKPP RI Segera Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik di KPU Banjar

Kalsel

BPJamsostek Banjarmasin Gelar Sosialisasi Paritrana Award di Lingkup Pemprov Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com