apahabar.com
Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani. Foto-apahabar.com/Nurul Mufidah

apahabar.com, BANJARBARU – Wacana pencabutan gas LPG 3 kg coba ditanggapi Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani.

Menurutnya, jika itu benar terjadi, maka pemerintah harus menyiapkan pola pengganti.

“Bukan setuju, tapi harus ada dulu pola pengganti. Pemerintah kan juga punya data base, untuk keluarga miskin,” ujarnya kepada apahabar.com, saat ditemui diruangannya, Jumat (24/1) pagi.

Dia sekilas menerangkan, awal mula gas elpiji 3kg sebagai konsep pengalih minyak tanah. Dan sekarang konsepnya ingin diubah kembali karena nyatanya sekarang subsidi gas elpiji 3 Kilogram sendiri tidak tepat sasaran.

“Ini konsep. Tetapi dalam perjalanan nya ada penyimpangan penggunaan subsidi yang tidak tepat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah perlu membuat pola atau konsep baru yang mana apabila subsidi dicabut, tidak lagi salah sasaran.

“Harus ada dulu pola penggantinya, baru dihapus. Saya sendiri setuju dengan sistem tertutup,” terang Nadjmi.

Kemudian, kedepannya dia harap ada pula solusi mengenai perbedaan jauh harga gas elpiji 3 kg untuk masyarakat miskin dan masyarakat menengah keatas.

“Masalahnya jugakan karena perbedaan harga elpiji subsidi dan non subsidi ini jauh, jadi penyimpangan sering terjadi,” tambahnya.

Namun yang jelas, dia menitik beratkan pada pergantian pola jika memang subsidi dicabut. “Intinya pola nya lah yang harus diganti ini,” tutupnya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa subsidi elpiji tabung tiga kg tidak dicabut, sebagaimana pemberitaan yang beredar di masyarakat.

“Subsidi elpiji tiga kilogram tidak dicabut karena sudah ditetapkan dalam APBN. Yang benar, subsidi harus tepat sasaran,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto dalam rilisnya.

Menurut dia, tepat sasaran yang dimaksud adalah elpiji tiga kg atau biasa disebut “gas melon” diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin, sesuai dengan tulisan yang tertera pada setiap tabungnya.

Terkait hal itulah, lanjut Djoko, saat ini pemerintah melalui Ditjen Migas sedang mematangkan mekanisme distribusi, yaitu skema tertutup.

Melalui distribusi tertutup itulah diharapkan subsidi gas melon bisa disalurkan secara tepat sasaran, yakni hanya diberikan kepada yang berhak yaitu masyarakat tidak mampu.

Baca Juga: Corona Effect, Dolar Naik Terhadap Yuan

Baca Juga: Sederet PR Menteri BUMN untuk Bos Baru Garuda

Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin