Mubadala Petrolium Sosialisasi Pemboran Sumur Eksplorasi Yaqut-1 Upah Minimum Naik Rp 10 Ribu, Buruh Kalsel Meradang Buntut Demo, Koordinator BEM Kalsel Ahdiat Zairullah Resmi Tersangka Koordinator BEM Kalsel Tersangka, Kuasa Hukum Siap Melawan BREAKING NEWS: Wakil Rektor ULM Penuhi Panggilan Polda Kalsel

Apa Kabar Perda Minuman Beralkohol di Banjarmasin?

- Apahabar.com Selasa, 25 Februari 2020 - 17:44 WIB

Apa Kabar Perda Minuman Beralkohol di Banjarmasin?

Ilustrasi Minuman beralkohol. Foto-Republika/Agung Supriyono

apahabar.com, BANJARMASIN – Peraturan Daerah (Perda) mengatur minuman beralkohol (minol) sampai saat ini belum juga diketuk untuk disahkan. Padahal, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digodok DPRD Kota Banjarmasin, sudah difinalisasi dan dibawa dalam rapat paripurna pada tahun lalu.

Namun, sampai sekarang penetapan untuk menjadi Perda belum juga direalisasikan.

“Kita masih belum mengetahui apakah payung hukum ini dilanjutkan atau tidak. Kewenangannya ada pada Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Suyato.

Raperda tentang Revisi Perda nomor 17 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Minol pada 2019 lalu direncanakan disahkan.

Seperti Perda Perubahan Kedua Atas Perda Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Raperda Banjarmasin tentang Kawasan Pembangunan Industri Banjarmasin 2019-2039, namun oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, melakukan penundaan penetapannya.

Padahal menurut Suyato, dalam menggodok Raperda itu sendiri, menggunakan anggaran APBD yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Pihaknya berharap kepada Walikota untuk mengambil sikap, terhadap kejelasan payung hukum minol di Banjarmasin.

“Ini dilanjutkan atau bagaimana, kita meminta Pemkot Banjarmasin serius menangani permasalahan minol tersebut,” tegas Politisi PDIP tersebut.

Dikatakannya, sebagai ketua komisi I DPRD Kota Banjarmasin, pihaknya meminta pemkot, agar dapat memperhatikan, melihat penting adanya Perda untuk mengatur peredaran minol di kota yang terkenal agamis ini.

Lebih jauh Suyato mengungkap, karena belum adanya aturan yang mengatur hal tersebut, dari warung, hotel maupun toko ritel, masih mengacu pada aturan pada perizinan pemerintah pusat.

“Dengan adanya Perda, pemerintah daerah bisa lebih leluasa dalam mengambil kebijakan dan menyesuaikan dengan kawasan masing-masing,” tandasnya.

apahabar.com

Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Suyato. Foto-apahabar.com/ Ahya Firmansyah

Baca Juga: 5 Unit Kendaraan Roda 3 Milik DLH Kota Masih Nganggur

Baca Juga: Diduga Begal, Polsek Anjir Pasar Amankan Warga Gangguan Jiwa

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Harga ‘Si Melon’ Belum Stabil
apahabar.com

Kalsel

Jelang Puncak Haji, Jemaah Disambut Badai Guntur
apahabar.com

Kalsel

Polres HSU Rangkul Masyarakat dengan Program SMS

Kalsel

Pilkada Serentak 2020, Kapolres Tanbu Jamin Anggotanya Netral
apahabar.com

Kalsel

Pembongkaran Bangunan Bandel Proyek RSUD Sultan Suriansyah Molor
apahabar.com

Kalsel

Banjir, Siswa di MA Al-Kautsar Satiung Terpaksa Diliburkan
apahabar.com

Kalsel

Propam Sidak Ruangan Pelayanan Polres Tabalong
apahabar.com

Kalsel

Polisi: Levie Prisilia Korban Pembunuhan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com