Kecewa, Pengembang Pelaihari City Mall Ngadu ke Menkopolhukam Jalan Berlubang Km 88 Tapin Renggut Nyawa Pemuda HST Ortu Oke, Belajar Tatap Muka di SMP Banjarmasin Dimulai November Menhub Datang, Pengembangan Runaway Bandara Teweh Dibahas Kronologi Lengkap Petaka Lubang Maut di Tapin yang Tewaskan Pemuda HST

Aplikasi SIPS, Cara Mudah Lapor Sengketa Pilkada 2020

- Apahabar.com Sabtu, 29 Februari 2020 - 12:45 WIB

Aplikasi SIPS, Cara Mudah Lapor Sengketa Pilkada 2020

Foto- Sosialisasi penyelesaian sengketa pemilihan dan aplikasi SIPS di Banjarmasin, Sabtu (29/2). Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi.

apahabar.com, BANJARMASIN – Bawaslu Kalsel telah merilis aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Lewat media ini, sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dapat dilaporkan dengan mudah.

Aplikasi SIPS pun terus disosialisasikan Bawaslu Kalsel. Termasuk pula sosialisasi tentang penyelesaian sengketa pemilihan di Rattan In Banjarmasin, Sabtu (29/2).

Dalam sosialiasi ini, Bawaslu melibatkan perwakilan partai politik, anggota KPU yang melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah menerangkan selain diberikan pengenalan materi terkait SIPS. Peserta juga diajari langsung mengajukan sengketa dengan program tersebut.

Dengan harapan mereka dapat dengan mudah mengajukan sengketa saat detik terakhir.

“Ada waktu 3 hari setelah penetapan keputusan dan itu yang bisa mengajukan sengketa,” ujarnya.

Ia menilai pasangan bakal calon perorangan merupakan yang paling dekat dengan kasus sengketa dan pelanggaran.

Mengingat panjangnya proses tahapan perhitungan berkas dukungan si calon hingga penetapan Calon Pilkada.

Ketika pasangan bakal calon dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat dukungan. Maka demikianlah yang biasanya mendorong Paslon mengajukan sengeketa Pemilu ke Bawaslu setempat.

“Jika verifikasi faktual ditemukan berkas ganda dan lalu diputuskan pasangan calon perorangan itu tidak bisa mengikuti Pilkada. Dari sanalah mereka melaporkan,” ungkapnya.

Dalam sosilisasi ini, peserta diberikan pemahaman terkait cara mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Batas waktu penyelesaian sengketa sekitar 3 hari dan wajib mengajukan barang bukti.

Bawaslu bakal menindaklanjuti secepatnya laporan tersebut dengan mediasi antara pelapor dan terlapor. Sementara status kuasa hukum diproses tersebut hanya mendampingi.

Jika tidak ada hasil musyawarah, maka dilarikan keproses pengadilan yang kuasa hukum bisa mewakili.

“Jika tidak ada keputusan dari 3 hari, maka Bawaslu akan menilai proses sengketa itu,” tuturnya.

Sekadar diketahui, di Provinsi Kalsel terdapat tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Semuanya memiliki bakal calon perseorangan.

Di antaranya, Kabupaten Balangan 1 pasangan, Tanah Bumbu 2 pasangan, Hulu Sungai Tengah (HST) 4 pasangan, Banjar 3 pasangan dan Kotabaru 2 pasangan.

Sedangkan Kota Banjarbaru satu pasangan dan Banjarmasin dua pasangan.

Baca Juga: Menuju Pilkada Berkualitas, 25 PPK Bekerja 9 Bulan

Baca juga: Berkas Dukungan Lengkap, Khairul-Ali Al Habsyi Pastikan Maju di Pilkada Banjarmasin

Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Begini Keterangan Hiswana Migas Pasca Terbakarnya Kantor SPBU Teluk Dalam
apahabar.com

Kalsel

Sosok Daniel, Korban Kebakaran Maut di Pekauman di Mata Dosennya
Alhamdulilah, ODP Barito Kuala Turun Drastis

Kalsel

Alhamdullilah, ODP Barito Kuala Turun Drastis
apahabar.com

Kalsel

Polsek Babirik Jalin Kemitraan Jelang Penanaman Padi Perdana
apahabar.com

Kalsel

Buntut Demo Rusuh di Jakarta Pusat, RS Polri Rawat 31 TNI-Polri dan 30 Warga Sipil
Batasi Kunjungan, Lapas Banjarmasin Terapkan Video Call

Kalsel

Batasi Kunjungan, Lapas Banjarmasin Terapkan Video Call
apahabar.com

Kalsel

Tak Perpanjang Izin Usaha, Pedagang Minol Banjarmasin Kebanyakan Ilegal
apahabar.com

Kalsel

Perhitungan Ulang PPK Tabunganen Gagal, PDIP Batola: Menunggu Keputusan Bawaslu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com