Hari Ini, 30 Warga Balangan Dominasi Kasus Positif Covid-19 di Kalsel [FOTO] Penampakan Ratusan Rumah yang Terbakar di Patmaraga Kotabaru Kena PHP, Buruh Tebar Ancaman ke Wakil Rakyat Kalsel di Senayan Daftar Lengkap 64 Link Pengumuman CPNS 2019, sscn.bkn.go.id & Berkas Online yang Harus Disiapkan! Nasib Terkini 505 Warga Korban Kebakaran di Patramarga Kotabaru

Asuransi Barang Milik Negara, Peluang Industri Syariah

- Apahabar.com Senin, 17 Februari 2020 - 05:15 WIB

Asuransi Barang Milik Negara, Peluang Industri Syariah

Ilustrasi. Foto-apahabar.com/industry.co.id

apahabar.com, JAKARTA – Beberapa barang milik negara bisa menjadi peluang untuk produk asuransi syariah.

Sikap itu disampaikan pengamat asuransi syariah, Erwin Noekman. “Ada sebagian aset negara yang terkait dengan industri, misal masjid, kampus, madrasah, bahkan ASN itu sendiri,” katanya.

Erwin menyampaikan, asuransi syariah seharusnya bisa dilibatkan dalam hal ini. Itu seiring dengan upaya pemerintah yang ingin meningkatkan industri keuangan syariah, juga komitmen industri untuk terus berkembang.

Hingga saat ini tidak ada perusahaan asuransi syariah yang terlibat dalam asuransi BMN. Maka ia berharap pemerintah bisa memberikan ruang tersebut di tahap-tahap pengasuransian BMN selanjutnya.

Pada tahun lalu, pemerintah telah membayar premi asuransi BMN sebesar Rp 21,30 miliar untuk aset milik Kementerian Keuangan senilai Rp 10,84 triliun. Aset Kemenkeu berupa gedung tercatat sebanyak 1.360 unit.

Selanjutnya, asuransi BMN akan mencakup seluruh Kementerian dan Lembaga. Di tahun 2021 direncanakan pemberlakuan penuh program ABMN di seluruh kementerian dan lembaga dengan perkiraan nilai mencapai Rp 270 triliun.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMN tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Kebijakan asuransi tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian BMN. Dimana pengasuransian BMN ini dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sudah membentuk konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) yang terdiri dari 52 Perusahaan Asuransi Umum dan enam Perusahaan Reasuransi. Konsorsium ini memiliki total kapasitas sebesar Rp 1,39 triliun.

Nilai Barang Milik Negara (BMN) sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat nilai BMN pada Laporan BMN Tahun 2016 sebesar Rp 2.188 trilliun. Sampai dengan berakhirnya Revaluasi BMN tahun 2018 terdapat potensi kenaikan tiga kali lipat. (rep)

Baca Juga: Gubernur Kalteng Luncurkan Program Asuransi Nelayan Berkah

Baca Juga: Mulai Januari 2020, Saudi Berlakukan Asuransi Haji-Umrah

Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Travel Wi-Fi Sudah 13 Ribu Kali ‘Keliling Bumi’
apahabar.com

Ekbis

Dibayangi Sentimen Negatif Global, Rupiah Terkoreksi Dekati Rp15.000

Ekbis

Didorong Harapan Stimulus AS, Harga Minyak Dunia Naik
apahabar.com

Ekbis

Rilis Data Inflasi Agustus, IHSG Diperkirakan Terkoreksi
apahabar.com

Ekbis

Tsunami PHK, Berikut Daftar Bank yang Kurangi Jumlah Karyawan
apahabar.com

Ekbis

Tekan Alih Fungsi Lahan, BI Kalsel Adopsi Konsep Edupark Yogjakarta
apahabar.com

Ekbis

Kebakaran Kilang di Balikpapan Dijamin Tak Ganggu Produksi
apahabar.com

Ekbis

Jelang Ramadan, Permintaan Gula di Kalsel Capai 15 Persen
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com