Mubadala Petrolium Sosialisasi Pemboran Sumur Eksplorasi Yaqut-1 Upah Minimum Naik Rp 10 Ribu, Buruh Kalsel Meradang Buntut Demo, Koordinator BEM Kalsel Ahdiat Zairullah Resmi Tersangka Koordinator BEM Kalsel Tersangka, Kuasa Hukum Siap Melawan BREAKING NEWS: Wakil Rektor ULM Penuhi Panggilan Polda Kalsel

Bahlil Sebut Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan

- Apahabar.com Rabu, 19 Februari 2020 - 16:33 WIB

Bahlil Sebut Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto-Antara/Aji Cakti

apahabar.com, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan hambatan investasi di daerah.

Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini bilang ada gubernur yang tak bersedia menyerahkan kewenangan perizinan ke pemerintah pusat.

“Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih [kewenangan perizinan], yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, ‘Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,” ungkap Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2), dilansir apahabar.com dari detik.com.

Bahlil menekankan bila BKPM telah menerima mandat dari Presiden Jokowi untuk mempercepat kemudahan berusaha di daerah.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Presiden mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada BKPM. Kata Bahlil, untuk daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

“Saya makasih juga ke Kemendagri karena Pak Mendagri terbuka sekali terkait tindak lanjut Inpres Nomor 7 dengan Pak Mendagri menyurati gubernur, bupati, wali kota untuk meminta agar seluruh izin yang ada pada dinas, bupati/wali kota dilimpahkan kepada PMPTSP,” kata Bahlil.

Bahlil meminta agar para gubernur, bupati dan wali kota bisa menyatukan arah kebijakan dengan pemerintah pusat.

“Begitupun bupati. Kita harus satu, imam kita satu, presiden kita cuma satu, namanya Joko Widodo. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan. Saya juga tahu bupati/wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya,” tambahnya.

Baca Juga: Siang Ini, Megawati Bakal Umumkan 50 Calon Kepala Daerah

Baca Juga: Kartu Prakerja Diluncurkan April, Dimulai dari Jabodetabek

Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Pengusaha Pertahankan Pekerja
apahabar.com

Nasional

Kambing Mata Satu Mirip ‘Dajjal’ Lahir di Bogor
apahabar.com

Nasional

Viral, Istri Pukuli Suami Penderita Stroke
apahabar.com

Nasional

OTT KPK Di PN Jaksel Terkait Perkara Perdata

Nasional

BMKG: Anak Krakatau Masih Erupsi, Zona Waspada Tsunami Tetap Diterapkan
apahabar.com

Nasional

Lubang Bekas Tambang Kaltim Makan Korban Lagi!
apahabar.com

Nasional

Nah, RSPON Terima 350 Pasien Stroke Tiap Hari!
apahabar.com

Nasional

Korban Terdampak Banjir Samarinda Tembus 30.580 Jiwa!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com