AJI Biro Banjarmasin Resmi Berdiri, Kasus Kekerasan Pers Jadi AtensiĀ  2 Petani Tapin Terjerat Sabu 9 Kg, Polda Kalsel: Jaringan Besar Terungkap! Sebelum Moeldoko, Gatot Nurmantyo Juga Mengaku Ditawari Kudeta Demokrat Tugboat Syarasd Satu Tenggelam di Muara Pegah Kaltim, 9 ABK Selamat Ditengarai Membelot, Berikut 8 Pengurus DPC Demokrat di Kalsel yang Ikut KLB

Bahlil Sebut Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan

- Apahabar.com Rabu, 19 Februari 2020 - 16:33 WIB

Bahlil Sebut Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto-Antara/Aji Cakti

apahabar.com, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan hambatan investasi di daerah.

Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini bilang ada gubernur yang tak bersedia menyerahkan kewenangan perizinan ke pemerintah pusat.

“Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih [kewenangan perizinan], yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, ‘Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,” ungkap Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2), dilansir apahabar.com dari detik.com.

Bahlil menekankan bila BKPM telah menerima mandat dari Presiden Jokowi untuk mempercepat kemudahan berusaha di daerah.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Presiden mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada BKPM. Kata Bahlil, untuk daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

“Saya makasih juga ke Kemendagri karena Pak Mendagri terbuka sekali terkait tindak lanjut Inpres Nomor 7 dengan Pak Mendagri menyurati gubernur, bupati, wali kota untuk meminta agar seluruh izin yang ada pada dinas, bupati/wali kota dilimpahkan kepada PMPTSP,” kata Bahlil.

Bahlil meminta agar para gubernur, bupati dan wali kota bisa menyatukan arah kebijakan dengan pemerintah pusat.

“Begitupun bupati. Kita harus satu, imam kita satu, presiden kita cuma satu, namanya Joko Widodo. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan. Saya juga tahu bupati/wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya,” tambahnya.

Baca Juga: Siang Ini, Megawati Bakal Umumkan 50 Calon Kepala Daerah

Baca Juga: Kartu Prakerja Diluncurkan April, Dimulai dari Jabodetabek

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Positif Bertambah 1.492, Pasien Sembuh 1.301 Orang
apahabar.com

Nasional

Respon Prabowo Soal Kasus Asabri, Prajurit TNI Diminta Tenang
apahabar.com

Nasional

Mundur..Mundur! Polisi Mulai Tembakan Gas Air Mata di Bundaran BI

Nasional

Sah! Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 8 Maret 2021
apahabar.com

Nasional

Prabowo akan Beri Pensiun Koruptor, ICW: Kok Malah Memaafkan
Cuti Bersama 2020 Ditambah, Benarkah?

Nasional

Cuti Bersama 2020 Ditambah, Benarkah?

Nasional

Indonesia Tembus 5 Besar Produsen Produk Halal Dunia
apahabar.com

Nasional

Menag Minta Masyarakat Tak Tergiur Haji Ilegal
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com