Hasil Visum: 2 Anak yang Diduga Dibunuh Ibu di Benawa HST Mati Lemas! Orbawati Buron, Nasdem Tanah Laut Fokus Menangkan BirinMu Detik-Detik Akhir Kampanye, Bawaslu RI Turun ke Banjarmasin Bisnis Terselubung, Polisi Kotabaru Tangkap 2 Pelaku TV Kabel Terpapar Covid-19, Kemenag Tutup Satu Ponpes di Palangka Raya

Bupati HST Siap Jalankan UU Bawaslu

- Apahabar.com Rabu, 12 Februari 2020 - 07:29 WIB

Bupati HST Siap Jalankan UU Bawaslu

Bupati HST, HA Chairansyah bersama kepala daerah se Kalsel mengikuti workshop dari Bawaslu RI di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Selasa (11/2). Foto-Istimewa

apahabar.com, BARABAI – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) HA Chairansyah mengikuti Workshop dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Hotel Golden Tulip Banjarmasin Kalsel, Selasa (11/02).

Workshop yang digelar Bawaslu berkaitan dengan penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Terutama pada ayat 2 tentang pelarangan gubernur/wakilnya, bupati/wakilnya dan wali kota/wakilnya, mengganti pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali ada persetujuan tertulis dari menteri.

Melalui workshop itu, Chairansyah memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HST mematuhinya. Terlebih dalam hal rotasi pejabat atau melantik pejabat baru di lingkup Pemkab HST.

“Kami akan jalankan undang-undang itu. Kami konsisten mengikuti aturan yang ditetapkan Bawaslu,” ujar Chairansyah.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Peran Orang Tua, BKKBN Kalsel Gelar Workshop BKB HI

Dia juga berharap para calon bakal bupati dan wakil di HST bersaing dengan sportif agar penyelenggaraan Pilkada aman, damai, sejuk dan demokratis.

Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam sambutannya telah menjelaskan terkait Pasal 71 itu kepada seluruh kepala daerah di Kalsel. Khususnya bagi daerah yang akan menggelar Pilkada pada 2020 ini.

Abhan mengatakan larangan itu ditujukan bagi pejabat berwenang yang mempunyai kekuasaan untuk program atau kegiatan untuk mengganti pejabat di daerah. Karena dengan kekuasaan itu bisa menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon.

Dia juga menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 71 terutama pada Ayat 2 dan 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat 5 dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

“Jadi ini berlaku (bagi kepala daerah-red) enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” tutup Abhan.

Workshop juga hadir juga Plt Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharudin, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Abdul Haris Makkie dan Bupati/Wali kota se Kalimantan dan luar pulau Kalimantan ,Banten, Jawa Tengah Jawa Timur, Jabar dan DIY.

Baca Juga: Workshop apahabar.com di Uniska Banjarmasin, Menjaring Jurnalis Muda

Reporter: HN Lazuardi
Editor: Puja Mandela

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemkab Hulu Sungai Tengah

Terhalang Prokes, Pembina HIMPAUDI HST Tidak Bisa Total Lakukan Pembinaan
apahabar.com

Pemkab Hulu Sungai Tengah

Mulai Digelar, Musrenbang Kecamatan di HST Serap Aspirasi Warga
apahabar.com

Pemkab Hulu Sungai Tengah

Razia Benih Ikan, Tim Hanya Temukan Barang Bukti
apahabar.com

Pemkab Hulu Sungai Tengah

Festival Pekan Muharam ke-IV di HST, Ratusan Siswa Ikut Berpartisipasi Lomba PAI
apahabar.com

Pemkab Hulu Sungai Tengah

Dampak Sosial Covid 19 di HST, Bupati: Bansos Harus Tepat Sasaran

Pemkab Hulu Sungai Tengah

RAPBD 2021 HST Difokuskan pada 3 Aspek Kebijakan
apahabar.com

Pemkab Hulu Sungai Tengah

Pemeriksaan Saat Pandemi Corona, Pemkab HST Siap Fasilitasi BPK
apahabar.com

Pemkab Hulu Sungai Tengah

Segera Terapkan Sanksi, Pemkab HST Gencar Sosialisasikan Perbup Nomor 34
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com