apahabar.com, BANJRMASIN – Pemerintah diminta mengusut tuntas penyebab banjir yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Sampai hari ini, banjir telah merendam lebih dari lima ribu rumah, dan sejumlah fasilitas umum dan kesehatan. Sekolah-sekolah pun diliburkan.
Baca Juga: Kalsel Dilanda Banjir, Pemprov Minta Perhatian Pemerintah Pusat
Pemerintah juga disebut lambat, untuk mengatasi soal banjir yang sering merendam rumah warga di HSU.
“Sudah dari dulu saya mengusulkan, supaya pemerintah bertindak cepat supaya Kota Amuntai itu tak tenggelam saat mendapat air kiriman,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel, Hormansyah, Rabu (12/2).
Dia menantang tim teknis pemerintah buka-bukaan terkait penyebab banjir yang semakin tahun semakin meluas.
Fakta-fakta banjir Amuntai. Infografis-apahabar.com/Zulfikar
Sebab, Horman menduga salah satu penyebab banjir yang makin menggila ini adalah tambang batu bara.
“Misalnya, kalau masalahnya akibat tambang, buka aja supaya pada tahu,” sambungnya.
Horman kira bukan saatnya lagi untuk pemerintah sekadar berwacana. Program-program yang sudah dirancang sejak awal mesti diterapkan. Termasuk menormalisasi sungai.
Normalisasi sungai sejak lama harusnya sudah dilakukan. Sebab, dari catatan BPBD Kalsel, Sungai Amuntai sudah lama tidak dinormalisasi.
Banjir tahunan yang melanda HSU berasal dari kiriman air Kabupaten Tabalong dan Balangan. HSU daerah pertemuan dua sungai dari dua wilayah tersebut.
Letak HSU terbilang lebih rendah daripada Tabalong dan Balangan. Inilah yang menyebabkan genangan air di HSU makin hari makin dalam.
Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi juga terus turun hingga April nanti. Dalam 2-3 hari ke depan, terhitung sejak kemarin, diprediksi debit air masih akan terus naik.
Horman mendorong pemerintah mengontrol izin dan mereklamasi tambang di Kabupaten Tabalong dan Balangan.
“Pemerintah juga harus membuat embung atau mengeruk sungai-sungai yang mengalami pendangkalan,” jelas dia.
Baca Juga: Alasan Banjir di HSU Lebih Parah daripada Tabalong
Status Darurat Banjir
Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel, Hormansyah. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi
DPRD HSU mendukung langkah pemerintah menetapkan HSU sebagai daerah darurat banjir.
Hingga Rabu, 12 Februari, 8 kecamatan dari 10 kecamatan dilaporkan 70 persen wilayahnya tergenang banjir. Sebanyak 5,757 rumah, berdasarkan data BPBD Kalsel, terendam banjir.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk menetapkan status darurat banjir karena masyarakat yang terdampak banjir saat ini sangat mengharapkan bantuan pangan, obat-obatan dan sandang,” ujar Anggota DPRD Hulu Sungai Utara Junaedi di Amuntai, Selasa (11/2), dilansir apahabar.com dari Antara.
Status darurat banjir dinilai memang harus ditetapkan karena kondisi di lapangan memang demikian. Penetapan status darurat banjir akan membuat BNPB Pusat mencairkan dana bantuan tanggap darurat banjir senilai Rp5 miliar bagi kabupaten tersebut.
DPRD juga menyerahkan dana bantuan operasional bagi posko bencana banjir senilai Rp5 miliar yang diserahterimakan Wakil Ketua I DPRD H Faturrahim kepada Wakil Bupati H Husairi Abdi.
Sebelumnya, BPBD telah mendirikan Posko Gabungan dengan personel yang bertugas, yaitu BPBD HSU 20 orang, TNI/ Polri 14 orang, Dinas kesehatan 6 orang, Tagana 10 orang, PMI 3 orang, RAPI 3 orang, BPBD Provinsi Kalsel 4 orang. Mereka aktif melakukan patroli imbauan.
Baca Juga: Lokasi Banjir di Amuntai Jadi ‘Waterboom’ Dadakan
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
