Seruan Tokoh Tanah Bumbu: Pendukung SHM-MAR Jangan Ikut Sebar Hoaks dan Fitnah Pembelajaran Tatap Muka SMP di Banjarmasin Siap Dibuka, Catat Bulannya VIDEO: Polisi Rilis Tersangka Pencurian Hp Rosehan di Pesawat Sengketa Kepemilikan Kampus Achmad Yani, Gugatan Adik Berlanjut di PN Banjarmasin Magrib, Mayat di Jembatan Kayu Tangi Gegerkan Warga

Eddy dan Sanco Siap ‘Betarung’ Menuju Kursi Ketua KONI Kalteng

- Apahabar.com Selasa, 18 Februari 2020 - 20:43 WIB

Eddy dan Sanco Siap ‘Betarung’ Menuju Kursi Ketua KONI Kalteng

KONI Kalteng akan menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musoprovlub) 23 Februari 2020 mendatang. Foto-Istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah akan menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musoprovlub) 23 Februari 2020 mendatang.

Dua kandidat, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Syamsuri dan Ketua Persatuan Menembak Indonesia (Perbaki) Kalimantan Tengah Christian Sancho bakal ‘bertarung’ untuk bisa menjadi Ketua Umum KONI Kalteng periode 2020-2024.

Eddy mantap maju sebagai salah satu calon, dengan izin Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Tetapi ternyata Sancho juga mendapat restu dari gubernur saat maju di Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), yang menjadi salah satu rival Rahmadi G Lentham.

“Saya waktu itu dipanggil gubernur ke rumah jabatan sebelum pelaksanaan Musorprov.
Mohammad Rasad Samuel cabor anggar saksi hidupnya,”kata Sancho di Palangka Raya, Selasa (18/2).

Menurut Sancho, gubernur memberikan arahan lisan dan mempersilahkan dirinya maju sebagai Ketua KONI Kalteng. Sedangkan Rahmadi tetap sebagai Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kalteng.

“Rahmadi pegang PP, saya Koni, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Rahmadi ahli pasal-pasal, saya hobi olahraga,” ujarnya menceritakan.

Sancho mengakui, awalnya ingin maju, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya. Tetapi lantaran terbentur aturan, wagub memilih tidak melanjutkan niatnya dan meminta Sancho. Kendati Musorprov berakhir deadlock.

Namun ironi, kali ini ada pejabat publik yang mendapat izin dari gubernur. Padahal bertentangan dengan aturan. Seharusnya dalam hal ini, pemerintah daerah dapat bersikap bijak bukan memaksa kehendak yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.

“Mekanisme dan aturan inilah yang harus disikapi TPP dalam menyikapi data bacalon, jangan sampai membuat suatu keputusan yang kurang tepat dan Musoorprovlub berakhir deadlock,” tegasnya.

Baca Juga: Polisi Periksa Lima Terduga Tilap Uang Belasan Miliar Koperasi Barut

Baca Juga: Jaring Ikan, Warga Kobar Kalteng Temukan Pistol Revolver

Reporter: AHC 23
Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Ops Patuh 2019 Segera Digelar, Kasat Lantas: Bukan Kejar Target Tilang
apahabar.com

Kalteng

Sekretaris PDI-P Kalteng: Kalau Rekom Partai Keluar Saya Pasti Tahu
apahabar.com

Kalteng

Pilkada Kalteng 2020, Ketua FKUB Kapuas: Tingkatkan Toleransi
apahabar.com

Kalteng

PKS Siapkan Wahana Bermain Rumah Oksigen di Palangka Raya
Gugus Tugas Covid-19 Kalteng Tak Lagi Rilis Data Tiap Hari, Ini Alasannya

Kalteng

Gugus Tugas Covid-19 Kalteng Tak Lagi Rilis Data Tiap Hari, Ini Alasannya
apahabar.com

Kalteng

DPRD Barut Usulkan Pimpinan Definitif ke Gubernur  
apahabar.com

Kalteng

Kapolres Barut Tinjau Posko Karhutla  
apahabar.com

Kalteng

Bawaslu Barito Utara Lantik 27 Anggota Panwascam 
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com