Disuruh di Rumah, Remaja di Banjarmasin Timur Malah Pesta Miras Tembus Seribu ODP, Kalsel Siapkan Karantina Khusus Dinyatakan Sehat, Balita PDP Covid-19 di Banjarmasin Dipulangkan Klaster Bogor, Pasien ke-6 Positif Covid-19 di Kalteng PDP Kalsel Melonjak Drastis, Dua Pasien Masih Balita




Home Nasional

Selasa, 25 Februari 2020 - 09:16 WIB

Heboh Negara Maju, Hipmi: Hati-hati Jebakan Batman

rzky p - Apahabar.com

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H.Maming. Foto-Istimewa

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H.Maming. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Amerika Serikat menaikkan Indonesia menjadi negara maju. Dengan demikian, Indonesia keluar dari daftar negara berkembang. Selain Indonesia, ada China, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang ‘naik level’ jadi negara maju.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H.Maming mengingatkan agar berhati-hati dengan status tersebut. “Mesti berhati-hati. Jangan sampai ini cuma jebakan batman saja,” ujar Maming dalam keterangannya seperti diterima apahabar.com, Selasa (25/02).

Maming mengatakan, bahwa Indonesia memang memiliki potensi dan kapasitas ekonomi yang besar sangat tepat. Namun untuk melangkah menjadi negara maju masih membutuhkan langkah yang panjang dan membutuhkan waktu.

“Misalnya jumlah pengusaha kita masih sedikit dari total populasi. Sedangkan syaratnya minimal 14 persen dari jumlah penduduk. Saat ini, jumlah pengusaha kita masih di bawah 5 persen,” papar Maming.

Baca juga :  Idham Azis Janji Bakal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Sebab itu, Maming mengingatkan jangan sampai isu negara maju untuk Indonesia hanya menjadi jebakan batman. Sebab, dengan menjadi negara maju, ujar Maming, Indonesia harus kehilangan banyak fasilitas sebagai negara berkembang.

“Misalnya Indonesia akan kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS). Dengan menjadi negara maju fasilitas begini bisa hilang,” papar Maming.

Maming juga mengingatkan, kemungkinan pencabutan status sebagai negara berkembang ini merupakan bagian dari strategi perang dagang yang sedang dilancarkan oleh negara-negara maju.

Sebagaimana diketahui GSP merupakan sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Baca juga :  Sumenep Diguncang Gempa, Terasa Hingga Jember

“Bisa jadi ini merupakan bagian dari masalah-masalah yang disengketakan ke WTO saat ini. Kita mesti melihat potensi ke sana,” papar Maming.

Sebab itu, Hipmi berharap agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memperkuat negosiasi-negosiasi menyusul sikap dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang itu.

“Kita kan sedang fight juga agar ekspor kita lebih besar lagi untuk atasi defisit neraca dagang. Jangan sampai keringanan bea masuk impor barang ke AS ini terganggu lagi. Ini kan fasilitas yang diberikan untuk negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang,” ujar Maming.

Baca Juga: MHM: PDIP Siapkan Anak Muda Kalsel Hadapi Bonus Demografi

Baca Juga: MHM: Tak Ada Politik Dinasti di Pilkada Kalsel

Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Penggerebekan Terduga Teroris Bikin Geger Warga Palangkaraya
apahabar.com

Nasional

Kemenristek Dikti Tambah 554 Peserta SKD CPNS
apahabar.com

Nasional

200 Personel TNI Dikerahkan untuk Opster di Jayawijaya
apahabar.com

Nasional

Wapres JK: Kenaikan Premi BPJS Kesehatan Sudah Tepat
apahabar.com

Nasional

Pesawat Ukraine International Airlines Jatuh di Iran
apahabar.com

Nasional

Mardani H Maming Paparkan Program Peningkatan Kualitas SDM Hadapi Bonus Demografi
apahabar.com

Nasional

Panglima TNI Tegaskan Pembangunan Jembatan Kali Yigi
apahabar.com

Nasional

Lima Warga Tersambar Petir, Dua Tewas di Tempat