Kasus Covid-19 Indonesia Tembus 275.213, Letjen Doni Sebut OTG Silent Killer Buron, Suami Penggorok Istri di Kintap Tala Kuasai Medan Pelarian KDRT di Kintap Tala: Cemburu, Suami Tebas Leher Istri Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2020, Live Trans7, Kans Rossi Podium Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2020, Morbidelli Pole Position, Rossi Start Ketiga, Live Trans7

HM Arifin Arpan Ajak SKPD Petakan Keuangan

and - Apahabar.com Kamis, 27 Februari 2020 - 09:17 WIB
and - Apahabar.com Kamis, 27 Februari 2020 - 09:17 WIB

HM Arifin Arpan Ajak SKPD Petakan Keuangan

Bupati Tapin HM Arifin Arpan. Foto-Istimewa

apahabar.com, Rantau – Bupati Tapin HM Arifin Arpan mengajak SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tapin untuk dapat memahami dan dapat melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 90 Tahun 2019.

Hal ini diungkapkan Bupati Tapin HM Arifin Arpan saat memberikan arahan di Aula Bappelitbang, Rabu (26/02). Seluruh SKPD, kata dia, harus belajar pemetaan keuangan daerah dalam penyusunan rencana kerja Kemendagri no.90 tahun 2019.

Hal itu, kata HM Arifin akan mendukung sistem informasi pembangunan daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

“Hal ini tidak lain untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, (agar) tidak ada lagi pekerjaan yang saling tumpang tindih,” terangnya.

Baca Juga: Arifin Arfan Sambut Hangat Kedatangan Pusling Palnam di Kotanya

Ditegaskan Bupati, tujuan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dari program hingga ke sub program.

“Tujuan Permendagri itu untuk menyamakan seluruh nomenklatur program kegiatan se-Indonesia, yang nantinya akan menggunakan single aplikasi pembangunan, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” ungkapnya.

Kalau dulu Permendagri 13 mengatur sampai program kegiatan, sambung Bupati, sekarang mengatur sampai sub kegiatan jadi lebih terperinci.
“Mungkin dalam peraturan Permendagri itu, jika kita lihat bagi daerah tentu lebih memudahkan kita. Artinya fokus rincian kegiatan itu sudah jelas, termasuk sumber pembiayaan setiap program dan kegiatannya,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Tapin, Hj Ahlul Jannah mengatakan menuturkan, pihaknya akan berupaya menerapkan sesegera mungkin Permendagri no 90 tahun 2019, hal ini agar capaian RPJM Tapin menjadi lebih baik.

“Mudah-mudahan dengan peraturan yang baru ini semua pekerjaan di dinas pendidikan menjadi lebih terarah dan tidak tumpang tindih dengan yang lainnya,” harapnya.

Baca Juga: Nahkoda Baru DPRD Tapin, Siap Bersinergi Dengan Pemerintah

Reporter: Muhammad Fauzi Fadilah
Editor: Muhammad Bulkini

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Usai Umumkan UMP, Disnakertrans Kalsel Sosialisasikan UMSK
apahabar.com

Kalsel

Kasus Pria Bau Tanah yang Cabuli Anak Tetangga Memasuki Babak baru
apahabar.com

Kalsel

H Muhidin Melebarkan Sayap, Tunjuk Menantu Jabat Ketua DPRD Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Positif Covid-19 Bertambah, Warga Alalak Jalani Rapid Test Masif
apahabar.com

Kalsel

Anjal dan Gepeng Terjaring Razia, Satpol PP: Kebanyakan di Bawah Umur
apahabar.com

Kalsel

Dibuat Kaget, Puluhan Pengendara Terjaring Ops Intan di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Pimpinan Rumah Banjar Absen Saat Audiensi, Buruh: Senangnya Omnibus Law
apahabar.com

Kalsel

Mulai Malam Ini, Perbatasan Batola dengan Banjar di Jejangkit Ditutup Total
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com