Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup! ANEH, 3 Proyek Jembatan di Banjarmasin Jalan Terus Walau Tanpa IMB Seruan Tokoh Tanah Bumbu: Pendukung SHM-MAR Jangan Ikut Sebar Hoaks dan Fitnah

Melalui Omnibus Law, Pemerintah Berupaya Serap 3 Juta Tenaga Kerja

- Apahabar.com Kamis, 20 Februari 2020 - 18:47 WIB

Melalui Omnibus Law, Pemerintah Berupaya Serap 3 Juta Tenaga Kerja

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Foto-Antara/Muhammad Zulfikar

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI memperkirakan omnibus law Cipta Kerja mampu menyerap tenaga kerja hingga 3 juta jiwa per tahun.

“Kalau sekarang ini kan per tahun kira-kira bisa menciptakan 2,5 juta. Kita berharap dengan omnibus law ini bisa menaikkan 2,7 juta hingga tiga juta tenaga kerja,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (20/2).

Terkait dengan sejumlah pasal yang dianggap kontroversi dan kemungkinan hak-hak buruh yang berpotensi dicuri dengan kehadiran omnibus law, pemerintah masih melakukan kajian mendalam.

Ida menjelaskan Kemnaker telah berusaha karena yang masuk ke omnibus law tersebut tidak hanya Undang-Undang 13 Tahun 2013 tetapi ada juga Undang-Undang BPJS dan lainnya karena sebagai bentuk perlindungan.

“Kami memang ingin memperluas lapangan kerja buat yang menganggur dan angkatan kerja baru,” katanya.

Ia mengatakan setiap tahun tercatat 2,5 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kehadiran omnibus law Cipta Kerja diharapkan mampu mengatasi masalah itu sekaligus memberikan perlindungan kepada yang sedang eksis bekerja.

Terkait dengan hitungan atau pengaturan upah yang akan diterima oleh pekerja, politikus PKB tersebut mengatakan hal itu diatur atau ditetapkan oleh gubernur di masing-masing daerah.

“Jadi upah itu ada upah minum provinsi kemudian ada upah untuk usaha padat karya dan upah bagi usaha mikro kecil,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan UU Cipta Kerja bakal mendongkrak pendapatan per kapita warga Indonesia yang saat ini Rp4,6 juta per bulan menjadi sekitar Rp7 juta per bulan.

“Sekarang ini pendapatan Indonesia per kapita Rp4,6 juta per bulan. Diharapkan dengan diketoknya UU Cipta Kerja, maka ini akan memperbaiki simplifikasi, harmonisasi regulasi dan perizinan,” kata dia. (Ant)

Baca Juga: Surya Paloh Bingung, Apa yang Dicari UU Ketahanan Keluarga

Baca Juga: Besok, Jokowi Serahkan 73.670 Hektare SK Perhutanan Sosial di Riau

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Menteri PUPR Isyaratkan Ibu Kota Baru Dekat Lokasi Tambang
apahabar.com

Nasional

Ketum PBNU Tegaskan Perbedaan Kafir dan Nonmuslim
apahabar.com

Nasional

Berpisah Tiga Hari, Keluarga Ingin Pembunuh Levie Segera Ditangkap
apahabar.com

Nasional

Herman Terduga Pembunuh Levi di Mata Ibunda: Dia Tak Suka Bikin Onar
apahabar.com

Nasional

Pasca Haul, Tiket Pesawat Banjarmasin-Balikpapan Rp 2 juta!
apahabar.com

Nasional

Ini Alasan Ditjen PAS Pindahkan Setya Novanto ke Gunung Sindur
apahabar.com

Nasional

157 Pegawai KPK Mengundurkan Diri dari 2016 Sampai September 2020
apahabar.com

Nasional

Ramai Isu Teroris, Jokowi Tetap Resmikan Pelabuhan Sibolga
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com