Resmi, PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 3 Pekan Setelah Viral Kisah Perjuangan Istri Alm Brimob Kalsel Hidupi 8 Anak Kronologi Lengkap Pembunuhan di Pelambuan Gara-Gara Istri Diganggu Fakta Baru Duel Maut di Sungai Miai Banjarmasin, Hanya Gara-Gara Rumput Laka di Kapar HST: Pengendara Vario Nyungsep ke Kolong Colt L-300

Menpan-RB Bicara Isu Penghapusan Honorer: Jangan sampai Wartawan Jadi Guru

- Apahabar.com     Jumat, 7 Februari 2020 - 16:47 WITA

Menpan-RB Bicara Isu Penghapusan Honorer: Jangan sampai Wartawan Jadi Guru

Menpan-RB Tjahjo Kumolo. Foto: Antara/Sukarli

apahabar.com, BANJARMASIN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo bicara terkait isu akan dihapuskannya tenaga honorer di pemerintahan.

“Bukan penghapusan kok, tapi penataan,” tegas Tjahjo usai jadi pembicara di seminar best practices kepemerintahan yang baik dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin, Jumat (7/2).

Dia mulai membicarakan tentang pegawai pusat itu hanya ada pegawai resmi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat P3K.

Baca Juga: Menpan-RB di HPN 2020 Kalsel: Humas Pemerintah Harus Siap 24 Jam

“Honorer itu kan daerah itu perlu honorer, kebersihan atau untuk tenaga tara usaha yang tidak harus ASN,” tutur Tjahjo.

Tenaga honorer tersebut bisa diambil daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah membayarnya.

“Tenaga honorer daerah itu jangan dijanjikan jadi pegawai negeri, kan jadi beban pusat nantinya termasuk pensiunnya,” ucap Tjahjo.

Karena, lanjut dia, pegawai negeri sipil itu harus smart, harus sesuai kebutuhan, mengurangi tenaga administrasi, tidak berlebihan juga tidak kurang.

“Kalau yang masih kurang saat ini diserahkan kepada bupati/wali kota dan gubernur, mau ngangkat berapa saja, seperti DKI, karena APBD besar, bisa berapa saja, pasukan gorong-gorong, kebersihan, pasukan bencana alam, ya, gaji sesuai upah minimum regional (UMR),” ucapnya.

Ini, kata dia, bisa bersifat outsourcing, sehingga istilahnya menjadi penataan, bukan penghapusan tenaga di luar ASN di pemerintahan.

Sebab jika tidak ditata dari sekarang akan menjadi tumpang tindih status kepegawaian di pemerintahan, sehingga banyak aksi.

“Demo-demo tenaga honor, padahal harusnya tidak perlu itu, honor kan urusan daerah, kemampuan daerah,” bebernya.

“Jangan honor dijanjikan, kamu cleaning service nanti akan jadi CPNS, inikan berat, padahal ada yang lebih utama, tenaga guru, kesehatan, tenaga penyuluh desa, peternakan, pertanian dan perairan,” ujarnya.

Tjahjo mengatakan pemerintah memerlukan tenaga ahli dalam bidangnya untuk membangun daerah sehingga bisa maju.

“Jangan sampai tenaga administrasi jadi guru, wartawan jadi guru, merangkap-rangkap itu, tidak bisa,” kata dia.

Karena Indonesia negara besar, ujar Tjahjo, bukan seperti Singapura yang lebih kecil, sehingga harus ditata, sebab sudah tertinggal 20 tahun terkait penataan birokrasi ini. (Ant)

Baca Juga: M Nuh: Media Harus Jadi Pendingin dan Penghangat Situasi Politik

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Seorang Pasien Positif Covid-19 Meninggal, Kasus Aktif di Batola Tersisa 27 Pasien
apahabar.com

Kalsel

Paripurna Jawaban Gubernur Soal LPPA 2019 Dikawal Ratusan Polisi
FIFGroup

Kalsel

FIFGROUP FEST Tawarkan Program Promo Menarik di Banjarmasin
PKK

Kalsel

Super Sibuk! Ketua TP PKK Balangan Masih Sempat Lakukan Kegiatan Sosial
apahabar.com

Kalsel

4 Warga Kuin Kecil Bahagia, Rumah Mereka Dibedah Satgas TMMD
Simpan Sabu

Banjarmasin

Simpan Sabu, Pria di Banjarmasin Selatan Digulung Polisi
apahabar.com

Kalsel

Pagi-Pagi, Brosur Dukung BirinMU dan Lambang PDI Perjuangan Berserakan di Sekumpul
apahabar.com

Kalsel

Ribuan Kepala Keluarga Terdampak Banjir di Kabupaten Tabalong
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com