Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan Respons Pemprov, Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Kalsel

Mulai Hari Ini, Pemerintah Uji Coba Blokir Ponsel Ilegal via IMEI

- Apahabar.com Senin, 17 Februari 2020 - 12:25 WIB

Mulai Hari Ini, Pemerintah Uji Coba Blokir Ponsel Ilegal via IMEI

Ilustrasi ponsel ilegal. Foto-Digital Trends

apahabar.com, JAKARTA – Setelah digulirkan November tahun lalu, pemerintah akhirnya akan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk pemblokiran ponsel ilegal via IMEI.

Uji coba akan dilakukan hari ini dengan melibatkan pihak terkait, termasuk operator.

Sejatinya, uji coba akan dilakukan kemarin, Minggu (16/02), namun menurut pihak Kominfo, pembahasan terkait use case dan indikator suksesnya belum ada titik temu.

Dikutip apahabar dari Uzone.id, uji coba ini melibatkan dua operator, Telkomsel dan XL, juga Kementerian Perindustrian, Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai) sampai YLKI.

Uji coba ini dilakukan untuk mencari skema pemblokiran yang tepat. Saat ini ada dua skema, yakni blacklist dan whitelist.

Blacklist merupakan daftar perangkat dengan IMEI ilegal yang secara langsung akan diblokir saat teridentifikasi oleh sistem. Sehingga gawai tidak dapat terhubung dengan layanan operator seluler. Sementara Whitelist, konsumen sendiri yang harus menguji sebelum membeli. Untuk teknisnya, hal ini merupakan ranah Kemenperin serta operator.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi kebijakan ini. Sosialisasi merupakan tahap pra-implementasi sebelum diberlakukannya regulasi IMEI di 18 April 2020 mendatang. Diharapkan proses-proses sosialisasi ini dapat mempermudah dan memberikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat.

Regulasi terkait pengendalian perangkat telekomunikasi HKT (handphone, komputer genggam dan komputer tablet) dengan menggunakan IMEI ini mulai berlaku efektif pada 18 April 2020 mendatang.

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh perangkat telekomunikasi berkualitas, melindungi operator seluler dari tersambungnya perangkat telekomunikasi tidak berkualitas yang dapat mengurangi kualitas pelayanan, serta mengurangi tingkat kejahatan pencurian perangkat telekomunikasi HKT.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pengaturan pengendalian IMEI ini agar masyarakat mendapat manfaat terkait kepastian perlindungan konsumen.

“Mengapa program pengendalian IMEI ini kita jalankan? Untuk menekan peredaran ponsel ilegal, sehingga ada benefit yang nanti didapatkan masyarakat terkait perlindungan konsumen dari kehilangan atau pencurian dan sebagainya. Pengaturan Pengendalian IMEI ini akan berlaku enam bulan setelah penandatanganan tiga menteri (Menkominfo, Menperin, dan Mendag) pada 18 Oktober 2019. Artinya, peraturan ini akan berlaku per 18 April 2020,” ungkap Dirjen Ismail.(Uzn)

Baca Juga: Samsung Indonesia Jamin Semua IMEI Sudah Terdaftar

Editor: Aprianoor

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Covid-19 Mewabah, Apindo Kalsel Usul Penghapusan Pajak Penghasilan
apahabar.com

Ekbis

Bantu Pedagang Kuliner di Masa Pandemi, PD PBB Banjar Gandeng Grab

Ekbis

Ekonomi AS Picu Pelemahan Rupiah Pagi Ini
apahabar.com

Ekbis

Akses Darat Dorong Pengembangan Bisnis di Kalimantan
apahabar.com

Ekbis

Jelang Pengumuman Bank Sentral AS, Rupiah Berpotensi Tertekan
apahabar.com

Ekbis

Baru Rilis Honda X-ADV 150 Siap Rebut Pasar Motor Sejenis di Kalsel
apahabar.com

Ekbis

Jokowi Senang, 7 Perusahaan Asing Relokasi Pabrik ke Indonesia
apahabar.com

Ekbis

Bagasi Berbayar Pengaruhi Sektor Pariwisata
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com