Sasar Mahasiswi Tanah Bumbu, Gembong Jambret Banjarmasin Bertekuk Lutut Banjarmasin Timur Tegang, Remaja Bersajam Kejar-kejaran di Kafe Arwana 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Sungai Hantakan Meluap, 12 Pondok di Pulau Mas HST Larut Terbawa Arus Libur Panjang di Marabahan, Kelotok Susur Sungai Barito Dibikin Kewalahan

Wapres: Kepulangan Anak WNI Eks ISIS Masih Dipertimbangkan

- Apahabar.com Rabu, 19 Februari 2020 - 20:02 WIB

Wapres: Kepulangan Anak WNI Eks ISIS Masih Dipertimbangkan

Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah saat meninjau Rumah Tahan Gempa di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kota Mataram, Rabu (19/2). Foto-Antara/Humas Pemprov NTB

apahabar.com, MATARAM – Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah masih mempertimbangkan kebijakan memulangkan anak-anak WNI eks ISIS yang usianya masih di bawah 10 tahun.

“Soal kepulangan anak WNI eks ISIS masih dipertimbangkan,” ujarnya seusai mengisi kuliah umum dengan tema “Penangkalan Faham Radikalisme” di Universitas Mataram (Unram) di Kota Mataram, NTB, Rabu (19/2).

Menurutnya, sebelum membuat sebuah keputusan apakah memulangkan atau tidak, tentu pemerintah perlu pertimbangan. Sebab, jangan sampai ketika anak tersebut besar mempunyai memori yang dikhawatirkan masih memiliki pengaruh terhadap faham radikal dan terorisme.

“Makanya masih dipertimbangkan, jangan sampai dari sisi manusianya mempunyai memori yang dikhawatirkan sampai besarnya masih memberi pengaruh terhadap faham radikal dan terorisme,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.

Mahfud, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, menjelaskan keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.

Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter/FTF.

“Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman,” kata dia usai rapat dengan Presiden Joko Widodo.

Mahfud menyebutkan setidaknya sekitar 689 teroris lintas batas asal Indonesia berada di sejumlah negara. Pemerintah masih mendata latar belakang dan peran para teroris tersebut.

Teroris tersebut, ucap Mahfud, di antaranya berada di Suriah, Turki, dan Afghanistan.

“Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror, bergabung dengan ISIS,” ujar dia.

Namun, kata Mahfud, jika terdapat anak-anak dengan usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkannya.

“Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak,” katanya.(Ant)

Baca Juga: Penelitian Terbaru, Virus Corona Menyebar Lebih Cepat dari Prediksi WHO

Baca Juga: Bersiap Ikuti 2 Pameran Internasional, Jokowi: Tampilkan Wajah Indoensia

Baca Juga: Draf RUU Ketahanan Keluarga: Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan

Baca Juga: Bahlil Sebut Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan

Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Disengat Ratusan Lebah, Kakek Berusia 70 Tewas

Nasional

Disengat Ratusan Lebah, Kakek Berusia 70 Tewas
apahabar.com

Hukum

Imam Masjid Ditusuk di Dada, Pisau Pelaku Ditemukan Bengkok
apahabar.com

Nasional

TNI AU Siapkan 3 Pesawat Antar WNI dari Wuhan ke Natuna
apahabar.com

Nasional

Usai Deklarasi, JMSI Rencanakan Munas Juni Ini
apahabar.com

Nasional

Puncak Haul Guru Sekumpul, Petugas Pastikan Ketersediaan Makanan
apahabar.com

Nasional

Malam Tahun Baru, Jalur Puncak Ditutup
apahabar.com

Nasional

Kartu Prakerja Diluncurkan April, Dimulai dari Jabodetabek
apahabar.com

Nasional

Soal Video Bullying Siswi SMA, Kementerian PPPA Lakukan Koordinasi Penanganan Daerah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com