Tim Macan Kalsel Gerebek Wanita Buronan Kasus Penggelapan Kapal Indef: Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin ULN Melonjak, Setiap Penduduk Warisi Utang Rp 20,5 juta Demo di Pelaihari Berbuntut Laporan Polisi, Sekda Tala Minta Maaf Harga Tiket Bioskop XXI Duta Mall Banjarmasin Turun, Simak Daftar Lengkapnya Kedai Terapung, Unggulan Wisata Baru di Barito Kuala

ASN Pemprov Kalsel Juga Dapat Jatah Kerja dari Rumah

- Apahabar.com Rabu, 25 Maret 2020 - 11:33 WIB

ASN Pemprov Kalsel Juga Dapat Jatah Kerja dari Rumah

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan, Sulkan. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Pemerintah Kalimantan Selatan makin serius mengatasi penyebaran penularan wabah virus Corona atau Covid-19.

Langkah cepat diambil dengan memberlakukan sistem bekerja dan belajar dari rumah secara online.

Kebijakan dikeluarkan berdasarkan surat edaran Gubernur Kalsel melalui Sekdaprov Kalsel, terhitung 23 Maret 2020.

“Hasil dari rapat bersama seluruh kepala SKPD dilingkung Pemprov Kalsel, maka khusus eselon IV dan staff diperbolehkan bekerja dari rumah atau ‘Work From Home’ (WFH). Bukan di liburkan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan, Sulkan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/3).

Meski bekerja dari rumah, namun ASN tetap diwajibkan untuk melakukan tugasnya seperti di kantor dengan memberlakukan sistem kerja seperti hari biasa. Perbedaannya, para pegawai bekerja dari rumah selama 8 jam sehari namun tetap wajib membuat laporan melalui media WhatsApp dan email.

“Yang wajib masuk kantor seperti saya, kepala BKD. Juga beberapa kepala bidang dan eselon III dengan sistem shift,” terangnya

Tak hanya perihal pekerjaan, para ASN juga diminta untuk melaporkan perkembangan kesehatan mereka khususnya pegawai yang berumur 50 tahun ke atas dan ibu hamil. Hal ini dikarenakan, sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan karena rentannya penularan pada lansia dan ibu hamil.

Sayangnya, kebijakan ini tidak diberlakukan bagi ASN yang bekerja di bagian pelayanan publik masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk keamanan dalam hal pemberkasan yang dilakukan saat pelayanan.

“Kami serahkan kepada masing-masing kepala SKPD terkait mekanismenya. Tetapi, BKD Kalsel mewajibkan seluruh pegawai yang ingin melengkapi pemberkasan tidak diperkenankan mengirim hard file menjadi media internet,” jelasnya mengakhiri.

Reporter: Musnita Sari
Editor: Puja Mandela

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemko Banjarbaru

Subuh Berjamaah Dalam Rangka Tahun Baru Islam
apahabar.com

Pemko Banjarbaru

Pemkot Banjarbaru Terima Ratusan Paket Bantuan Covid-19 dari Yayasan Baitul Maal
apahabar.com

Pemko Banjarbaru

Peresmian Bandara Syamsuddin Noor, Jadi Berkah Wirausahawan Baru
Jemput 9 Santri dari Malang, Said Abdullah: Mereka Sehat

Pemko Banjarbaru

Jemput 9 Santri dari Malang, Said Abdullah: Mereka Sehat
apahabar.com

Pemko Banjarbaru

Kenang Almarhum Nadjmi Adhani, Simak yang Dilakukan Pemkot Banjarbaru
apahabar.com

Pemko Banjarbaru

Mengintip Tempat Karantina Pasein Covid-19 di Bapelkes Banjarbaru
apahabar.com

Pemko Banjarbaru

Tinjau Lokasi Kebakaran di Banjarbaru, Darmawan Jaya Minta Warga Waspada
apahabar.com

Pemko Banjarbaru

Nadjmi Buka MTQ ke XVII Kota Banjarbaru
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com