apahabar.com, MARABAHAN – Menitikberatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, memberikan sejumlah penekanan kepada semua camat.
Peningkatan kualitas pelayanan menjadi tajuk utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Batola 2021.
Ujung dari kualitas pelayanan yang diberikan adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 67,71 dari 66,37.
Kemudian angka kemiskinan diproyeksikan hanya 4,32 persen dari sebelumnya 4,63 persen. Sementara rasio kesenjangan dapat diturunkan menjadi 0,33.
Target berikutnya adalah penurunan angka pengangguran dari 2,99 persen menjadi 0,75 persen. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,01 persen atau naik dari 5,39 persen.
“Target tersebut dapat dipenuhi, kalau semua penanggungjawab pelayanan meningkatkan kualitas layanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat,” tegas Noormiliyani.
Khusus bidang pendidikan, RKPD Batola 2021 menekankan kesetaraan proses belajar mengajar sekolah di pelosok dengan perkotaan.
Sedangkan di bidang kesehatan, masyarakat kurang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan gratis lewat asuransi kesehatan, baik melalui Puskesmas maupun Puskesdes.
“Dalam anggaran 2021, mayoritas anggaran kesehatan juga diarahkan kepada hal-hal yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat,” beber Noormiliyani.
“Sebaliknya anggaran yang tak berhubungan langsung seperti konsumsi, narasumber, penggandaan dan lain-lain, otomatis harus dikurangi,” sambungnya.
Berkaitan pelayanan kepada masyarakat, Noormiliyani juga menekankan peran camat, selain guru, bidan, perawat dan penyuluh.
“Agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka, camat harus selama mungkin berada di wilayah kerja masing-masing,” seru Noormiliyani.
“Saya juga sudah mengingatkan semua SKPD agar mengurangi mengundang camat, maksimal sekali seminggu, kecuali keperluan yang mendesak,” imbuhnya.
Noormiliyani juga menyentil DPRD Batola agar tidak memboyong semua anggota dalam kunjungan kerja keluar daerah. Setidaknya kantor tidak kosong, ketika masyarakat ingin mengadukan sesuatu.
Khusus Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, Noormiliyani juga berharap memperoleh tembusan laporan yang dapat dijadikan bahan evaluasi eksekutif.
Lantas sebagai bentuk komitmen perbaikan kualitas pelayanan, bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini menginisiasi pembentukan satuan tugas pelayanan.
“Wakil Bupati yang mengetuai satuan tugas tersebut. Tugas mereka nanti adalah mengidentifikasi, merumuskan dan mengevaluasi pelayanan,” tandas Noormiliyani.
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Zainal
