apahabar.com, BARABAI – Berbagai saran dan masukan diterima Komisi IV DPRD Kalsel dari Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST).
Saran dan masukan itu terkait bidang kesehatan dan pendidikan.
“Bidang itu menjadi salah satu urusan yang penting dalam pemerintahan kami di HST untuk menjaga dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Wabup HST, Berry Nahdian Forqan, saat membuka kunjungan kerja para legislator bidang kesejahteraan, Jumat (20/3).
Di bidang kesehatan, kata Berry, pihaknya telah menoreh beberapa pencapaian guna kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal itu berkat usaha dan kerja keras stakeholder, walaupun ada banyak kendala yang dihadapi.
Seperti program UHC atau jaminan kesehatan semesta, puskesmas-puskesmas terakreditasi dan telah memprogramkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terhadap 29 desa yang bebas dari buang air besar sembarangan di Bumi Murakata, sebutan HST.
Kendati banyak capaian, nyatanya Pemkab HST mengalami kendala untuk mencapai semua itu. Seperti mempertahankan UHC.
“Dengan kerja keras yang nyata, kami tetap mempertahankan kepesertaan UHC. Sekitar 98% masyarakat HST terdaftar dalam program JKN KIS BPJS Kesehatan di tengah defisitnya anggaran,” ungkap Berry kepada Komisi IV.
Saat ini, wabah Corona atau Covid 19 tengah melanda. Presiden pun telah menginstruksikan daerah melakukan pencegahan Covid-19, sesuai Kepres Nomor 7 Tahun 2020.
Dari data Dinas Kesehatan Kalsel per 21 Maret ini, total ada 285 Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan 5 Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
HST pun mendapat 47 ODP. 30 di antaranya merupakan anggota dewan yang baru melakukan kunker belum lama ini ke Jakarta.
Pemkab HST pun telah membentuk gugus tugas, mengupayakan pencegahan dan menetapkan status siaga darurat terkait pandemik itu.
“Dari data RSUD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) di HST belum ditemukan kasus penderita virus Corona. Namun akan senantiasa kami pantau dan laporankan perkembangannya,” kata Berry.
Permasalahan yang tengah dihadapi, gugus tugas saat ini yakni terkendala tidak adanya Alat Pelindung Diri (ADP) penanganan Covid-19.
“Ini diperlukan dalam penanganan bila ada kejadian penyakit Corona. Selain itu, permasalahan defisit anggaran dikarenakan program UHC. Kedua permasalahan tersebut saya harap dapat dibantu penyelesaiannya dari Pemerintah Provinsi Kasel,” harap Berry.
“Terkait dengan program pendidikan, kami sudah melakukan pemberian beasiswa pendidikan kedokteran, pendidikan di negara Mesir dan Yaman, pemberian penghargaan bagi mahasiswa kurang mampu atau berprestasi, pembangunan unit sekolah, sarana air bersih dan sanitasi bagi sekolah serta pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas dan ruang guru di beberapa sekolah,” tutup Berry.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Iberahim Noor mengatakan kunker Komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat dan pendidikan ini guna memonitor program pemerintah di kabupaten.
Terutama program di Dinas Pendidikan dan kesehatan. Mereka memonotior bagaiman kesiapan Ujian Akhir Nasional (UAN) sekaligus Program Dinas Kesehatan yang ada di HST.
Dari kunker itu, Iberahim telah mencatat hasil diskusi. Banyak saran dan masukan tentang kesehatan dan pendidikan dari pihak Pemkab HST.
“Hasil kunker ini nantinya akan disampaikan pada saat rapat pembahasan bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Provinsi,” tutup Iberahim.
Kunjungan kerja para anggota Komisi IV dari provinsi itu juga dihadiri staf Dinkes Kalsel, Sekda HA Tamzil, Kadinkes dr Kusudiarto dan anggota Komisi III DPRD HST Yazid Fahmi.
Kunker anggota Komisi IV DPRD Kalsel ke Pemkab HST di Auditorium Kantor Bupati, Jumat (20/3). Foto-Istimewa
Reporter: HN Lazuardi
Editor: Puja Mandela
