apahabar.com, BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin tengah serius menggenjot upaya mendapatkan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dalam upaya tersebut, Komisi II memperdalam dan belajar mengenai koperasi dan UMKM dalam menunjang permodalan usaha kecil ke Kementerian Koperasi RI, Senin (16/3).
Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank Kementerian Koperasi RI Santoso dan jajaran saat menerima rombongan menjelaskan, koperasi dan UMKM punya peran penting dan strategis dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang cukup pesat di Indonesia.
Namun, Santoso menerangkan, pilar perekonomian nasional tersebut harus didukung permodalan, pelatihan dan lembaga keuangan yang ramah.
“Jadi, pemerintah daerah dan pusat harus menyediakan dan mengupayakan dengan mempermudah akses koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan,” ujarnya.
Koordinasi lintas sektor menurut Santoso juga penting, hal ini untuk mendukung ekosistem koperasi dan UMKM, perluasan akses pasar atau komersil produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui digitalisasi juga sangat dibutuhkan. Dengan begitu, kreatifitas dan inovasi koperasi dan UMKM bisa tercipta.
Mendukung hal itu, kata Santoso, harus ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) koperasi dan UMKM untuk mengakses perluasan permodalan.
“Karena di Banjarmasin belum ada, kita siap menginisiasi BLUD. Dasarnya UU No 23/2014 dan Permendagri 1979,” jelasnya.
Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Permono menyebut, akan rapat dengan dinas koperasi dan UMKM Banjarmasin, menyikapi hasil dengar pendapat di kementerian Koperasi tersebut.
Selain untuk membentuk BLUD koperasi dan UMKM, rapat tersebut dikatakan Bambang, juga untuk memaksimalkan mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan pemerintah pusat.
“Dari pertemuan tadi, di Kalsel untuk 2020 ini hanya Hulu Sungai Selatan dan Tengah yang memasukkan proposal. Tapi belum ada satupun koperasi dan UMKM di Banjarmasin yang mengajukan proposal,” ujar dia.
Namun, sebutnya, dari keterangan pihak kementerian koperasi di tahun sebelumnya koperasi dan UMKM di Banjarmasin pernah dapat KUR.
“Pada 2018 ada 3 kelompok senilai Rp39 juta, di 2017 satu sekompok senilai Rp13 juta dan 2019 ada 8 pengajuan sebesar Rp92 juta,” jelasnya.
Pada kesempatan bertemu pihak Kementerian ini turut didampingin Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Hj Ananda.
Harry Wijaya melihat, apa yang terjadi dengan koperasi dan UMKM di Banjarmasin perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan usaha kecil.
“Sasaran kita tentu saja untuk peningkatan PAD Kota Banjarmasin,” singkatnya.
Reporter: Ahya Firmasnyah
Editor: Syarif
