MUSDA Kian Sengit, Rikval Fachruri Bidik Posisi Ketum HIPMI Kalsel Tersetrum, Petugas PLN di Kandangan Nyangkut di Tiang Listrik Angin Puting Beliung Ngamuk, Puluhan Rumah di Banjar Poran Poranda Pak Jokowi, Kawasan Industri Jorong Tanah Laut Butuh Investor Baru! Dinkes Banjarmasin Langgar Prokes, Pejabat Pemkot Melempem

DPRD Banjar Kosongkan Kegiatan Kecuali Aduan Masyarakat

- Apahabar.com Minggu, 29 Maret 2020 - 12:34 WIB

DPRD Banjar Kosongkan Kegiatan Kecuali Aduan Masyarakat

Ketua DPRD Kabupaten Banjar M Rofiqi SH. Foto-apahabar.com/hendra

apahabar.com, MARTAPURA – Selama status tanggap darurat virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Banjar, Ketua DPRD Banjar M Rofiqi membuat kebijakan meniadakan semua kegiatan di lingkup DPRD Banjar. Hal ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Semua kegiatan seperti paripurna, RDP, jadwal rapat, semuanya ditunda sampai waktunya memungkinkan,” ujar Rofiqi kepada apahabar.com, belum lama tadi.

Kendati semua kegiatan ditiadakan, namun kata Rofiqi, pihaknya tetap menerima aduan atau aspirasi dari masyarakat.

“Saya minta agar dua pucuk pimpinan tertinggi harus tetap ada di sini (kantor dewan). Berarti Saya dan Sekwan (Sekretaris Dewan) harus tetap di sini,” ungkap Rofiqi.

“Jadi saya tetap harus bekerja 24 jam,” sambung Rofiqi menjelaskan Anggota Dewan yang lain tetap harus di rumah masing-masing lantaran masuk daftar Orang Dalam Pemantauan (ODP).

“Anggota yang lain hampir semuanya masuk ODP (Orang Dalam Pemantauan) karena habis kunker. Jadi wajib karantina 14 hari, dan saya sendiri sudah habis 14 hari jadi sudah boleh kunker,” katanya.

Rofiqi mengatakan, kemarin mau membeli Rapid Test dengan uang saku pribadi, untuk memeriksa semua anggota dewan. Hanya saja rencana tersebut batal.

“Kemarin kita beli dengan dana pribadi, namun tidak dikasih karena alasannya harus nama instansi dan harus bersurat,” jelas Rofiqi.

Rapid Test, sebut Rofiqi harganya satu unit Rp200 ribu-an.

Terkait aspirasi masyarakat, Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin menyampaikan aduan maka harus melalui surat.

“Jika pun ingin tetap ke kantor (DPRD), maka hanya dibolehkan maksimal dua orang saja yang datang,” tuturnya.

Repirter: Hendra Lianor
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Serahkan Berkas, Andin Optimis Dicalonkan Golkar
apahabar.com

Kalsel

UPT Puskesmas Sungai Tabuk 2 Beroperasi
apahabar.com

Kalsel

Janda Pejuang Kemerdekaan Semakin Berkurang, Bupati Tabalong Sedih
apahabar.com

Kalsel

Breaking News! Kampung Gadang Membara, Dua Gang Dilalap Api
apahabar.com

Kalsel

Ini Upaya Adaro Menekan Angka Kematian Ibu dan Bayi
apahabar.com

Kalsel

Reklame Cabutan Kembali Tayang, Wali Kota-Kasat Pol PP Beda Persepsi
apahabar.com

Kalsel

Perpusling Dispersip Kalsel, Kunjungi Sekolah Hingga Lapas Anak
apahabar.com

Kalsel

Kabar Baik, Pasien Sembuh Covid-19 di Kalsel Tambah Lagi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com