Pascabanjir Kalsel, Wamen LHK Siapkan 5 Aspek Pemulihan Lingkungan Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan

Eksekusi Kredit Macet, Leasing Harus Patuhi Aturan

- Apahabar.com Kamis, 12 Maret 2020 - 21:41 WIB

Eksekusi Kredit Macet, Leasing Harus Patuhi Aturan

Ilustrasi leasing. Foto-Net

apahabar.com, BANJARMASIN – Pada 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan keputusan Nomor 18/PUU-XVII/2020 yang menafsirkan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Untuk diketahui, salah satu isi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri mengatur proses eksekusi atau penarikan ‘benda bergerak’ yang kreditnya macet.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim menyampaikan, dalam putusan tersebut pihak kreditur (leasing) tetap bisa menarik kendaraan motor maupun mobil yang proses kreditnya tidak sesuai perjanjian alias macet dengan 2 syarat.

Pertama, jika debitur terbukti melanggar janji atau wanprestasi. Kedua, debitur harus menyerahkan barangnya dengan rasa sukarela atau tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Selain itu, penarikan harus dilandasi dengan perjanjian yang jelas, di mana klausul-klausulnya diketahui kedua belah pihak.

“Jika syarat-syarat itu sudah terpenuhi, maka penarikan dapat dilakukan,” ujar Riza.

Namun, jika kreditur tetap memaksa menarik barang tanpa adanya kesukarelaan dari debitur, maka penarikan barang harus melalui proses pengadilan.

“Harus ada surat dari pengadilan,” ucapnya.

Apabila kreditur tetap bersikeras melakukan penarikan tanpa adanya proses tersebut, maka jelas sudah menyalahi putusan MK.

“Itu jelas pelanggaran, tetapi untuk menentukan pidana atau bukan itu adalah ranah kepolisian,” katanya.

Menurutnya, keputusan tersebut diterbitkan lantaran masih adanya praktik-praktik tidak ‘manusiawi’ yang dilakukan perusahaan leasing atau pihak ketiga (debt collector) dalam proses eksekusi.

Meski sebenarnya, OJK sebagai regulator, kata dia, sudah sering kali mengimbau kepada perusahaan leasing untuk meningkatkan perbaikan dalam proses penarikan terhadap debitur yang wanprestasi.

“Kita selaku regulator sudah kerap mengingatkan perusahaan leasing untuk mengikuti aturan. Kita akan melakukan teguran ke perusahaan yang masih nakal,” tegasnya.

apahabar.com

Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim. Foto-apahabar.com/Riyad Dafhi

Baca Juga: Dapat 7 Akreditas, Kemenkes RI Puji Puskesmas di Kabupaten Banjar

Baca Juga: Pegadaian Siap Terbitkan Kartu Kredit Khusus

Reporter: Riyad Dafhi R.
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Presiden Portugal Tertarik dengan Batik dan Kerajinan Indonesia
apahabar.com

Ekbis

Tanpa Ongkir, Permintaan Gula Pasir di Pasar Daring Mulai Membeludak
apahabar.com

Ekbis

Pegadaian Sulap Sampah Jadi Emas di Banjarmasin
apahabar.com

Ekbis

Data Ekonomi Positif di Tiga Benua, Harga Minyak Global Naik
apahabar.com

Ekbis

Fintech Tunaiku Kucurkan Kredit Satu Triliun Rupiah Selama 2018
apahabar.com

Ekbis

Gaya Hidup Milenial Bukan Alasan Sektor Ritel Lesu
apahabar.com

Ekbis

Angkasa Pura I Kerja Sama Inisiasi Koridor Sehat dengan IIAC di Korsel
apahabar.com

Ekbis

Dipicu Sentimen Vaksin Covid-19, IHSG Ditutup Menguat Hampir 2 Persen
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com