UPDATE 264 Rumah di HST Hilang Disapu Banjir, 9 Meninggal BANYU LALU HAJA Tim Paman Birin Mau Polisikan Warga, Peradi-Komnas HAM Pasang Badan Duuh, 8 Kecamatan di Tanah Laut Hilang Disapu Banjir Dear Korban Banjir Kalsel, Telkomsel Bebaskan Telepon-SMS Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar

Indonesia Lockdown: Melawan Virus Covid-19 dan RUU Omnibus Law

- Apahabar.com Selasa, 24 Maret 2020 - 17:21 WIB

Indonesia Lockdown: Melawan Virus Covid-19 dan RUU Omnibus Law

Ilustrasi. Foto-dok apahabar.com

“Bahasa politik itu khusus dipergunakan atau diarahkan untuk membuat agar kebohongan kedengaran seperti kebenaran, pembunuh mendapat kehormatan dan untuk menampilkan dampak seperti angin yang menebar kesegaran.” – George Orwell.

Oleh: Muhammad Rahim

DUA isu besar yang dialami masyarakat Indonesia adalah RUU Omnibus Law dan virus baru Covid-19. Omnibus Law merupakan usaha untuk merampingkan berbagai perundang-undangan yang ada menjadi satu, adalah upaya memuluskan langkah membuka pintu investasi selebar-lebarnya di Zambrud Khatulistiwa ini. Sedangkan, Covid-19 merupakan virus mematikan yang belum ada vaksinnya, dan dapat menularkan cepat ke semua orang.

Hal demikian, pada Senin (16/3/2020) Presiden RI, Ir Joko Widodo mengeluarkan keputusan terkait Social Distancing bahwa mengingatkan cuci tangan yang bersih, tetap belajar, bekerja dan beribadah #dirumahaja.

“Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan Lockdown, baik di tingkat Nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown,” kata orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Tentu saja menolak, kebijakan Lockdown dapat memengaruhi ekonomi Indonesia di bawah naungan pemerintahan Jokowi. Apalagi kondisi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,02 persen sepanjang 2019. Angka ini mengalami pelambatan dibanding pertumbuhan ekonomi pada 2018 yang menyentuh 5,17 persen.

Ketakutan itu diakui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan skenario terburuknya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa nol persen, akibat dari dampak virus baru Covid-19 ini. Apakah Indonesia akan mengalami Lockdown?

Melihat fenomena virus Covid-19 ini isu yang digeneralisasi oleh media massa dan terkabarkan ke seluruh penjuru Indonesia, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat hanya dapat dilakukan melalui online sebagai ruang alternatif.

Misalnya, rapat kerja online, kuliah online hingga guru ngajar online. Dari intruksi itu, pemerintahan kabupaten/kota, instansi perusahaan, kampus, sekolah dan toko-toko menjadi kuburan, masyarakat sebagai objek sosial– sementara tidak lagi berperan dalam ruang lingkungannya.

Padahal China sebagai negara awal pesebaran hanya me-lockdown Wuhan, kota muasal Covid-19 berkembang. Begitu juga dengan Korea Selatan (Korsel) yang me-lockdown kota Daegu.

Korsel, misalnya, meski sudah menginfeksi 8 ribu jiwa tapi belum memberlakukan lockdown. Terus kenapa Indonesia yang awalnya terkena di Jakarta malah disuruh lockdown seluruh negara?

Mengutip Kementrian Kesehatan RI, pada Minggu (22/3) di pukul 12.00, bahwa pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia kembali bertambah. Kali ini, jumlahnya mencapai 514 orang atau bertambah 64 orang. Adapun total pasien sembuh sebanyak 29 orang dan total yang meninggal dunia 48 orang.

Wilayah sebaran Covid-19 yang terkonfirmasi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogjakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Lampung, Sulawesi Utara dan terbaru, penambahan wilayah sebaran Covid-19 di 3 Provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua.

Dan mengejutkannya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terdampak wabah menular ini.

Hingga saat ini, Menhub dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Dalam keterangan pers Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Albertus Budi Sulistya di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Sabtu 14 Maret 2020 bahwa laporan yang diterima Mensesneg dari Menteri Kesehatan, kondisi Menhub dikabarkan semakin baik.

Dalam kasus ini, kita sebagai warga negara Indonesia mesti skeptis dalam menyerap informasi yang berkembang dengan halnya menyikapi isu Covid-19 di Tanah Air ini. Berawal dari dua WNI asal Depok, Jawa Barat, yang dinyatakan positif terkena virus Covid-19 ini. Kemudian, isu ini menjadi Booming di kalangan masyarakat dan merebak cepat ke semua daerah yang seolah menjadi epidemik di negeri ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, langsung dengan gagahnya mengambil kebijakan sosial distancing yang juga dirasakan masyarakat adalah lockdown.

Kemudian, disusul oleh Presiden Jokowi dalam kebijakannya untuk meminta warga Indonesia agar bekerja di rumah saja, selama 14 hari ke depan. Ada dua hal yang dikhawatirkan dalam menyikapi kebijakan ini, pertama adalah sahnya RUU Omnibus Law sebagai ruang kapitalisme dalam memuluskan kerjanya di Zamrud Khatulistiwa ini. Kedua adalah anjloknya ekonomi Indonesia yang bakal turun drastis, akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang gegabah. Sebab, jika ini konspirasi negara dalam membangun wacana masyarakat di tengah kepungan politik-ekonomi global, maka Covid-19 sebagai senjata biologisnya untuk melumpuhkan gerakan mahasiswa dan masyarakat.

Melawan RUU Omnibus Law, Upaya Membaca Indonesia

 Omnibus Law adalah konsep produk hukum yang merangkum semua hukum yang diperlukan untuk satu isu atau topik tertentu. Kata “Omnibus” berasal dari bahasa Latin yang artinya “untuk semuanya”. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat dalam rangka penyusunan Proglegnas RUU, khususnya yang berkaitan dengan Omnibus Law. Konsep ini ingin menggabungkan semua regulasi dalam satu Undang-undang (UU). Ketika Omnibus Law berlaku, semua hukum lain yang mengatur topik atau isu yang sama akan otomatis gugur.

Saat ini pemerintah pusat sedang menggodok Omnibus Law demi mengatur kemudahan investasi di Indonesia. Ada 3 hal yang dibahas, yaitu mengenai perpajakan, cipta lapangan kerja (Cilaka) dan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Jika regulasi Omnibus Law ini diberlakukan, maka ada sekitar 74 Undang-undang yang berkaitan dengan tiga hal di atas sudah tidak berlaku lagi, “Ada 74 UU sudah kita teliti satu persatu, kita gabungkan dan kita mintakan nanti untuk direvisi secara berbarengan, bersama-sama,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, pada Senin (9/12/2019) lalu.

Ada 6 alasan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) mencatat, pertama yaitu menghilangkan upah minimum. Hal ini, keinginan dari pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum. Bagaimana dengan kondisi pekerja ketika sakit, menjalankan ibadah, cuti melahirkan; maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja, sesuai regulasi yang ditentukan.

Padahal, Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana, namun dengan regulasi yang digabungkan atau dipangkas menjadi hilang, maka sama saja dengan kejahatan massal? Kedua, menghilangkan pesangon. Menteri Perekonomian menggunakan istilah baru dalam Omnibus Law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah. Jika regulasi itu diterapkan, maka bertentangan dengan pasal yang mengatur bahwa pemberian pesangon bagi buruh yang ter-PHK. Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bila dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15% dari total pesangon dan/atau penghargaan masa kerja.

Ketiga, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan Outsourcing dan buruh kontrak diperluas. Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal, UU 13/2003 Outsiurcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, kata dia, nampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa dioutsourcing-kan. Jika ini terjadi, Iqbal merasakan masa depan buruh tidak jelas. Apalagi, hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan, akibat regulasi tersebut. Keempat, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill. TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (Unskill Workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia. Jenis pekerjaannya pun memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki pekerja lokal, seperti akuntasi internasional, maintenance untuk mesin teknologi tinggi, dan ahli hukum internasional. Kelima, jaminan sosial terancam hilang karena fleksibel dari sistem kerja yang mengaturnya.

Dan terakhir, keenam, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Sebagaimana kita ketahui, UU 13/2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh. Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, bisa dipenjara selama 1 hingga 4 tahun. Jika sangksi pidana ini dihilangkan, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum,“Dampaknya, akan banyak hak buruh yang tidak diberikan pengusaha. Karena tidak ada efek jera,” ujar Iqbal.

Nasib Indonesia dalam Perdagangan Internasional, Konspirasi Negara di Dunia

Data yang dilansir Walhi Kalimantan Selatan, kondisinya sekarang 56% anggota parlemen kita isinya pengusaha, baik yang bergabung di APKINDO maupun KADIN. Di dalam satgas Omnibus Law sendiri dari 138 orang, 50% di antaranya adalah pengusaha. Tidak sama sekali melibatkan publik, misalnya seperti buruh.

“Janji Jokowi untuk berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup hanya bualan. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan memperparah kondisi krisis apabila RUU ini dipaksa untuk disahkan,” ucap Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Nasional Wahyu A. Perdana dalam keterangan tertulis, pada Jumat (14/2/2020).

Apabila situasi ini digeneralisasi secara struktural dan massif, maka benar yang dikhawatirkan teman karib saya di kampus,”Covid-19 dan Omnibus Law ini adalah dua produk yang dibangun oleh para kaum elite (Borjuis). Sebuah konspirasi negara di belahan dunia dalam kepentingan politik-ekonomi global,” pungkasnya. Dahlan Iskan juga menulis dalam postingannya tentang Covid-19 sebagai senjata biologis antara Tiongkok (China) dan US (Amerika), pada tanggal 17 Maret 2020 lalu, menggambarkan situasi perang dingin antara dua Negara Adi Daya tersebut.

Senator Amerika, Thomas Cotton (42) sebagai anggota partai republik dari dapil Arkansas itu, melontorkan tuduhan aneh. Bahwa Covid-19 itu berasal dari senjata biologi Tiongkok yang bocor. Yakni dari sebuah laboratorium di Kota Wuhan. DI’s Way pernah menulis: memang ada laboratorium biovirus di Wuhan, lokasinya 36 Kilometer di luar Kota Wuhan. Disitulah dihimpun kotoran kelelawar terbanyak di dunia, yang diambil dari gua mana pun di Tiongkok, upaya untuk diteliti oleh para ahli virus. Ilmuwan sedunia sudah meninjau laboratorium itu. Mereka menyimpulkannya bahwa Covid-19 tidak ada hubungannya dengan laboratorium tahi kelelawar tersebut.

Maka ganti Tiongkok melontorkan tuduhan yang sangat menghebohkan.”Bisa jadi Covid-19 ini dibawa ke Wuhan oleh tentara Amerika,” ujar Zhao Lijian, juru bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok. Berarti pernyataan itu sangat resmi. Dalam fenomena ini, kita dihadapkan dalam dua situasi yang darurat dan mendesak. Pertama, virus baru Covid-19 ini telah banyak memakan warga pribumi Indonesia— kian melonjak di angka 8,37 persen dari 270 Juta Penduduk Jiwa. Kedua, pembunuhan massal juga bakal terjadi jika RUU Omnibus Law bakal disahkan pada tanggal 23 Maret 2020 kemarin.

Dalam kondisi yang mendesak, kita sebagai warga negara Indonesia tetap waspada dan melawan dalam polemik besar ini. Menghadapi kepungan sistem ekonomi global ini hanya ada dua pilihan, yaitu tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan bangsa.

 

apahabar.com

Penulis adalah Badan Pekerja (BP) Media Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Banjarmasin

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Opini

Menyiapkan Calon Wartawan Profetik di “Journalist Boarding School”
apahabar.com

Opini

Pemimpin dan Lingkungan Hidup
apahabar.com

Opini

Membully Manusia, Mengejek Tuhan
apahabar.com

Opini

Menuju Sendratasik Berkarya IX: Adipati Karna dan Sumpah Setianya
apahabar.com

Opini

Menakar Program Food Estate di Kalimantan Tengah
apahabar.com

Opini

Penyalahgunaan Narkoba di Tengah Wabah
Pilkada

Opini

Pilkada Memenangkan Integritas Politik
apahabar.com

Opini

Menanti Kinerja Wajah Baru Wakil Kalsel di Senayan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com