Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan Respons Pemprov, Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Kalsel

Jokowi Beri 3 Opsi untuk UN 2020

- Apahabar.com Selasa, 24 Maret 2020 - 13:56 WIB

Jokowi Beri 3 Opsi untuk UN 2020

Presiden Joko Widodo. Foto-Biro Pers Istana/pri via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kebijakan mengenai pelaksanaan ujian nasional (UN) yang akan diputuskan dalam rapat terbatas Selasa ini.

Jokowi menegaskan kebijakan itu jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa-siswi di Tanah Air yang seharusnya mengikuti tes kelulusan melalui UN pada akhir Maret dan April 2020 ini.

Saat membuka Rapat Terbatas mengenai Kebijakan UN 2020 melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/03), Jokowi mengatakan perlu ada kebijakan mengenai pelaksanaan UN pada Maret-April 2020 ini, karena saat ini peserta didik sedang menjalani kegiatan belajar di rumah untuk menghindari penularan Covid-19.

“Situasi ini membawa dampak kepada rencana UN di 2020. Ada 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Tanah Air,” ujar Jokowi.

Adapun berdasarkan jadwal sebelumnya, pelaksanaan UN tingkat SMA/MA akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April 2020, sedangkan SMP/MTs mulai 20 hingga 23 April.

Kepala Negara mengatakan saat ini terdapat tiga opsi untuk menentukan kebijakan UN. Pertama, kebijakan untuk tetap melanjutkan pelaksanaan UN. Kedua, kebijakan untuk menunda pelaksanaan UN. Terakhir, ketiga, kebijakan untuk meniadakan UN secara keseluruhan.

“Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tetapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang seharusnya mengikuti UN yang diadakan,” ujarnya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sebelumnya meminta pemerintah menghapus pelaksanaan ujian nasional (UN) di tingkat SMA/MA, dan SMP/MTs untuk melindungi peserta didik dari penularan COVID-19.

“Hal ini mengingat wabah Covid-19 yang kian meluas. Ada ratusan ribu hingga jutaan siswa yang terancam terpapar virus ini jika memaksakan pelaksanaan UN pada tahun ini,” kata Syaiful Huda di Jakarta, Senin (23/03).

Syaiful memperkirakan pada tanggal pelaksanaan UN, persebaran COVID-19 di Tanah Air masih tinggi sehingga berisiko bagi peserta didik.

“Kami sangat berharap agar kondisi penyebaran wabah COVID-19 dipertimbangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ada baiknya untuk menghindari bahaya lebih besar maka UN tingkat SMA/MA dan SMP/MTs dihapus saja,” katanya menandaskan.

Huda mengatakan hal itu sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, bahwa UN tidak lagi menjadi parameter utama untuk menilai kemampuan akademis para siswa. UN hanya menjadi alat untuk memetakan kemampuan akademik para siswa.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pemerintah Bakal Gunakan Dolar untuk Biaya Haji 2019
apahabar.com

Nasional

1 Anggota KKB Pimpinan Sabinus Waker Ditembak Mati Satgas Nemangkawi
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Indonesia Butuh Pahlawan Pemberantas Kemiskinan
apahabar.com

Nasional

PSBB Total, Anies Izinkan Ojol Angkut Penumpang di Jakarta
Update Corona, Bintang Film hingga Pemain Juventus Terinfeksi

Nasional

Update Corona, Bintang Film hingga Pemain Juventus Terinfeksi
apahabar.com

Nasional

Maluku Digoyang Gempa 5.0 Magnitude
apahabar.com

Nasional

Teroris Bogor Target Ledakkan Bom di Depan Gedung KPU Pada 22 Mei
apahabar.com

Nasional

Serikat Penyelenggara Haji dan Umrah Surati Jokowi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com