Viral Korban Banjir Kalsel Lahirkan di Jukung, Nama Anaknya Unik Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel Banjir Kalsel Makan Korban Lagi, Bocah Hilang di Siring Banjarmasin Di Balikpapan, Ayah Ditangkap Gegara Anak Jual Tisu Link Live Streaming Mata Najwa Malam Ini, Kupas Tuntas Banjir Kalsel

Kisruh Seleksi Pemilihan Kades di Kabupaten Banjar, Dinas PMD Diprotes

- Apahabar.com Senin, 23 Maret 2020 - 22:46 WIB

Kisruh Seleksi Pemilihan Kades di Kabupaten Banjar, Dinas PMD Diprotes

Sebanyak 32 bakal calon kepala desa dari Forum Calon Kepala Desa Kabupaten Banjar, saat menyampaikan aspirasi terkait seleksi calon kepala desa di DPRD Banjar, Senin (23/3). Foto-apahabar.com/hendra

apahabar.com, MARTAPURA – Puluhan bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades) yang menamakan dirinya melakukan protes kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Senin (23/3).

Mereka yang tergabung dalam Forum Calon Kepala Desa Kabupaten Banjar, menuding telah dirugikan pihak penyelenggara pemilihan kepada desa.

Lantaran ada beberapa kejanggalan saat tes seleksi. Sehingga mereka dianggap telah gugur di tahap seleksi tersebut.

Untuk diketahui, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Banjar Nomor 21 tahun 2016, calon pembakal (kepala desa) maksimal 5 orang dalam sagu desa.

Jika bakal calon pembakal lebih dari 5 orang, maka harus diseleksi melalui tes tertulis dan wawancara agar dikerucutkan menjadi 5 calon.

Tes tertulis dilakukan di Aula Barakat, Martapura, Sabtu (21/3) lalu, yang diikuti 163 peserta bakal calon kepala desa dari 24 desa di 11 kecamatan.

Pada aksi protes tadi, terhitung 32 bakal calon kepala desa. Mereka mendatangi kantor Dinas PMD.

Kemudian mereka bergerak mendatangi DPRD Kabupaten Banjar untuk menyampaikan aspirasi.

Ketua II Forum Calon Kepala Desa Kabupaten Banjar, Sukri yang juga bakal calon Kepala Desa Jawa Laut, Martapura, menjelaskan saat tes tertulis, nomor dan nama peserta pada lembar jawaban dipotong oleh panitia. Sehingga, saat keluar nilai peserta tidak tahu persis apakah lembar jawaban itu benar miliknya.

“Hal ini berpotensi lembar jawaban tertukar dengan yang lainnya, dan memang punya saya tertukar, karena saya tahu betul tulisan punya saya,” ungkap Sukri.

Selain itu, mereka juga mengeluhkan tidak adanya transparansi dari Dinas PMD terlait hasil kunci jawaban tes.
Sehingga peserta tidak bisa mengetahui apakah jawaban peserta sudah sesuai dengan kunci jawaban.

“Penilaian juga dilakukan secara tertutup, tanpa adanya perwakilan dari kami,” sebut Sukri.

Ia menilai ada permaian yang dilakukan pihak penyelenggara.

Kemudian, mereka jua mengeluhkan hasil pengumuman yang bocor sebelum adanya pengumuman secara resmi.

Bahkan ujarnya, yang tahu hasil seleksi adalah para calon.

“Ini kan mencurigakan. Mestinya, diumumkan secara resmi dan ditayangkan langsung kunci jawabannya, jadi kita bisa melihat secara langsung nilai kita masing-masing secara transparan,” tuding Sukri.

Atas dugaan ini, pihak pun mengambil sikap tegas.

Pertama, menolak hasil tes seleksi. Kedua, pemilihan kepala desa dilaksanakan tanpa seleksi meskipun calonnya lebih dari lima orang. “Biarkan masyarakat yang memilih,” tegas Sukri.

Sukri menambahkan, dugaan kasus ini akan mereka laporkan kepada ombudsman, gubernur dan bupati.

Sikap DPRD Banjar

Ketua Komisi I DPRD Banjar Kamaruzzaman menegaskan, jika yang dilakukan pihak Dinas PMD benar apa adanya dan tanpa dasar, maka berarti memang ada indikasi kecurangan.

“Semestinya pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas PMD Banjar, harus transparan,” ujar Kamaruzzaman.

Sementara Ketua DPRD Banjar M Rofiqi menjelaskan, pihaknnya menampung aspirasi para bakal calon kepala desa. Selanjutnya, meminta penjelasan pihak Dinas PMD.

“Yang jelas posisi kita sebagai dewan adalah netral. Dalam hal ini kami akan membantu warga aspirasi masyarakat, dengan mencari solusi yang sebaik-baiknya,” timpalnya.

“Kalau (menurut) saya ini tidak perlu seleksi-seleksi lagi, karena ini negara demokrasi, biarkan lah mereka bertanding baik 10 calon atau 15 calon,” lanjut Rofiqi.

Dinas PMD Membantah

Secara terpisah, Kepala Dinas PMD Banjar Syahrialuddin menjelaskan, pihaknya berkomitmen melaksanakan pemilihan kepada desa dengan jujur, transparan dan tidak memihak kepada siapapun.

Disamping itu dia menegaskan pihaknya sudah berupaya keras dalam teknis seleksi, tidak ada celah direkayasa.

Dalam seleksi kemarin, pihaknya meminta bantuan kepada akademis untuk memberikan tes tertulis dengan membentuk Pansel.

Terkait nomor dan nama pada lembar tes tertulis yang dipotong, hal itu dilakukan agar tidak ada dari penguji yang dapat bermain dengan bakal calon.

“Kan ada nomor peserta dan nama yang kita potong di hadapan peserta langsung, nah di lembar soal itu ada juga nomor peserta. Jadi nomor itu lah yang dicocokkan nantinya supaya tidak ada yang tertukar satu dengan lainnya,” kata Syahrialuddin.

“Yang tahu potongan nomor dan nama itu hanya satu orang panitia. Jadi ketika Pansel memberi nilai jawaban yang sudah diisi calon pembakal, dia tidak tahu lembar jawaban ini punya siapa aja. Jadi celah untuk bermain itu tidak bisa,” sambungnya.

Terkait pengumuman yang dianggap bocor, juga dibantah Syahrialuddin.

Ia menjelaskan, saat penilaian yang hingga larut malam, pada Sabtu (21/3) kemarin, disaksikan langsung oleh polisi dan TNI, dan penilaian itu juga dilakukan secara terbuka, tidak ada larangan bagi peserta untuk menyaksikan.

“Nah sesuai kesepakatan bersama Pansel pada malam itu, bahwa hasilnya harus diumumkan pada malam itu juga, namun belum secara resmi. Ini untuk menghindari kecurigaan, juga bagi yang merasa tidak puas, ada waktu untuk mengoreksi,” turur Kadis PMD.

Selanjutnya terkait kunci jawaban yang terkesan dirahasian, Syahrialuddin mengatakan memang kunci jawaban tidak dipublikasikan secara umum.

“Namun, bagi peserta yang ingin melihat maka kami siap memberikannya,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya masih memberi waktu kepada peserta bakal calon pembakal yang merasa tidak puas, untuk datang ke kantornya.

“Silakan datang ke sini bagi yang merasa belum jelas atau sebagainya, sebelum pengumuman secara resmi dikeluarkan,” ucapnya.

Disinggung kapan pengumuman secara resmi, ia belum bisa memastikan. “Yang jelas sesuai aturan, paling lambat tanggal 30 Maret sudah harus diumumkan secara resmi,” pungkasnya.

apahabar.com

Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar H Syahrialuddin menjelaskan contoh lembar soal yang dipotong, saat seleksi kepala desa. Foto-apahabar.com/hendra

Reporter: Hendra Lianor
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

AMSM

Kalsel

Pilkada Damai, AMSM Banjarmasin Gelar Salat Hajat dan Doa Bersama
apahabar.com

Kalsel

Kreatif, Damkar Banjar Buat Disinfektan Sendiri Antisipasi Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Puluhan Mahasiswa dan Pelajar Nginap di Depan Gedung DPRD Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Antisipasi Luapan Susulan, Polisi Pantau Debit Air Sungai Kusambi
apahabar.com

Kalsel

Hanya 10 Meter dari Jalan, Lubang Tambang di Tapin Tuai Protes Warga
apahabar.com

Kalsel

Bulog Pastikan Stok Beras Musim Kemarau Terkendali
apahabar.com

Kalsel

Update Covid-19 Kalsel 12 September: 9.249 Positif, 7.340 Sembuh
apahabar.com

Kalsel

Keracunan Massal di Aluh-Aluh, Dinkes Amankan Sampel Makanan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com