Malu-maluin! Pemuda di Kotabaru Jambret Wanita demi Komix Terungkap, Korban Tewas Kecelakaan di Tapin Warga Wildan Banjarmasin INALILAHI Hujan Lebat, Pengendara Vario di Tapin Tewas 7 POPULER KALSEL: Ibu Bunuh Anak di Benawa HST hingga Ketua Nasdem Tala Buron Banjir Masih Merendam Rumah Warga, Dinsos Tabalong Bagikan Sembako

Lindungi Tanah Masyarakat, BPN Balangan Berikan Penyuluhan PTSL

- Apahabar.com Jumat, 20 Maret 2020 - 09:17 WIB

Lindungi Tanah Masyarakat, BPN Balangan Berikan Penyuluhan PTSL

BPN Balangan menggelar Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Partisipasi Masyarakat dan World Bank Tahun 2020 di Kantor Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kamis (19/3). Foto-Istimewa

apahabar.com, PARINGIN – Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Partisipasi Masyarakat dan World Bank 2020 digelar di Kantor Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kamis (19/3) kemarin.

Penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk melindungi tanah masyarakat.

Kepala BPN Balangan, Roni L. P. Sitanggang, berharap semua bidang tanah di Balangan terukur dan terdaftar.

Hal itu juga ditegaskan oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Balangan, Januar Hapriansyah. Ia mengatakan inti dari kegiatan tersebut adalah untuk melindungi hak atas tanah dari masyarakat itu sendiri.

“Kami berupaya memberikan pemahaman kepada mereka pentingnya perlindungan tanah itu dengan adanya sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN,” jelasnya

Kepala Badan Keuangan Daerah Balangan, yang juga menjadi narasumber, H. Tamrin, menyampaikan pihaknya juga memiliki keterkaitan terhadap persoalan tanah.

Keterkaitan itu yakni dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Dengan adanya PTSL, administrasi pertanahan diharapkan menjadi lebih baik,” katanya.

Sementara cara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan melengkapi persyaratan: fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir, surat tanah atau segel asli (fotocopy dan dilegalisir), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (tahun terakhir dan dilegalisir) serta bukti perolehan tanah (surat jual beli, kwitansi, surat hibah, surat waris dan sebagainya).

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi pemilik tanah atau pemohon sertifikat tanah melalui program PTSL yaitu memasang tanda batas tanah (patok) dan materai 6.000 sebanyak empat lembar.

Reporter: Agus Suhadi
Editor: Puja Mandela

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemkab Balangan

Pemkab Balangan Terima Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3
apahabar.com

Pemkab Balangan

Peduli Lingkungan, Polres Balangan Tanam 600 Bibit Pohon
stunting

Pemkab Balangan

Pemkab Balangan Gelar Pertemuan Rembuk Percepatan Penanganan Stunting
apahabar.com

Pemkab Balangan

Selama 2019, 12 Warga Balangan Positif HIV
apahabar.com

Pemkab Balangan

Monitoring Tempat Ibadah, Ansharuddin Ingatkan Soal Laporan Pertanggungjawaban
apahabar.com

Pemkab Balangan

BPN Balangan Kalsel Bagikan 2.352 Sertifikat Tanah Program PTSL
apahabar.com

Balangan

Kader PKK Harus Lebih Memahami tentang Program dan Kegiatan
apahabar.com

Pemkab Balangan

Sambut 2020, Bupati Balangan Punya Banyak Target Pembangunan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com