Remaja Korban Tabrakan di Tabalong Akhirnya Diamputasi, Keluarga Pilih Ikhlas Update Daftar Zona Sebaran Covid-19 di Banjarmasin Pengembalian Tengkorak Demang Lehman dan Dugaan Penghapusan Sejarah oleh Belanda Tenang, Gempa 5,5 R di Pangandaran Tak Berpotensi Tsunami 2021, Kemenhub Kaji Wacana Pembangunan Bandara di Barabai HST Kalsel

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

- Apahabar.com Senin, 9 Maret 2020 - 20:24 WIB

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ilustrasi. Foto- net

apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan keputusan pemerintah tentang kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Setelah, MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Kasus bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu.

Baca Juga: Presiden: Kebijakan Fiskal 2021 untuk Perkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional

Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Gayung bersambut. MA mengabulkan permohonan itu.

“Menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi amar putusan yang diberikan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dikutip apahabar.com dari cnnindonesia, Senin (9/3).

Putusan tersebut diketok oleh Hakim MA Supandi selaku ketua majelis hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi masing-masing sebagai anggota. Majelis memutuskan pada 27 Februari 2020.

Dalam putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sementara iuran BPJS sebelumnya tertuang dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan itu, iuran mandiri kelas III sebesar Rp25.500 per orang per bulan, iuran mandiri kelas II sebesar Rp51 ribu per orang per bulan, dan iuran mandiri kelas I sebesar Rp80 ribu per orang per bulan.(cnni)

Berikut isi Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang dibatalkan oleh MA:

Pasal 34

(1) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III
b. Rp110.000 per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas II
c. Rp160.000 per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Tambahan 4 Hari libur Cuti Bersama 2020

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kapal Rute Surabaya-Balikpapan Terbakar, Ratusan Penumpang Berhasil Dievakuasi
apahabar.com

Nasional

BP Jamsostek Naikkan Santunan Kematian Jadi Rp 20 Juta
apahabar.com

Nasional

Habibi, Gembong Narkotika asal Pelaihari Terancam Membusuk di Penjara
apahabar.com

Nasional

Wabah Corona di Luar China Kian Mengkhawatirkan
apahabar.com

Nasional

Jakarta Banjir, Lebih dari 159 Sekolah Diliburkan
apahabar.com

Nasional

Jembatan Terpanjang di Indonesia Beroperasi Akhir November
apahabar.com

Nasional

Keluarga Pinta Jenazah Bomber Polrestabes Medan, Kapolda: Dikembalikan Sesuai Mekanisme Teroris
apahabar.com

Nasional

Jokowi Bantu Istri Ajudan Pribadi Presiden Soekarno
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com