Ditangkap di Tabalong, Janda asal Ampah Kalteng Sudah Teler dari Amuntai Guru Danau Imbau Ulama Kalsel Tidak Berpolitik Praktis Puncak Pandemi, Berapa Limbah Infeksius Covid-19 di Kalsel? Amankan Pilgub Kalsel 2020, Polres Tapin Siapkan 258 Personel Akhir 2024, Agropolitan Anjir Pasar Batola Ditarget Berdaya Saing

Paman Birin Usul Karantina Kalsel, Ekonomi Bisa Ambyar Gegara Corona!

- Apahabar.com Selasa, 31 Maret 2020 - 11:23 WIB

Paman Birin Usul Karantina Kalsel, Ekonomi Bisa Ambyar Gegara Corona!

Perekonomian Kalsel diprediksi anjlok jika diberlakukan karantina wilayah. Terlebih sampai hari ini Kalsel masih bergantung penuh pada sektor industri ekstraktif. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Kalimantan Selatan makin rentan penyebaran Virus Corona (Covid-19). Gubernur Sahbirin Noor pun berencana memberlakukan karantina wilayah.

Hingga hari ini Selasa (31/3) sudah lima orang terkonfirmasi positif Covid-19, tujuh pasien dalam pengawasan, dan 1.162 orang dalam pengawasan. Lantas bagaimana imbas dari penerapan karantina wilayah?

Ekonom Kalsel, Mochammad Zainul menilai semua aktifitas di luar rumah akan dilarang. Termasuk aktifitas ekonomi.

“Pabrik harus tutup. Industri jasa angkutan umum terhenti. Sektor pariwisata dan ekonomi lainnya secara otomatis juga terhenti,” ucap Mochammad Zainul kepada apahabar.com, Selasa (31/3) pagi.

Jika aktifitas perekonomian terhenti, kata dia, maka pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, dan daya beli masyarakat akan turun. Serta terdapat berbagai dampak negatif lain yang akan muncul.

“Itulah konsekuensi yang akan timbul kalau karantina wilayah diberlakukan,” bebernya.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Ahmad Murjani ikut angkat bicara. Ekonomi Kalsel tak akan sehat jika menerapkan karantina wilayah.

“Semua harga barang akan melonjak. Orang berduit akan borong kebutuhan. Kasihan pelaku UMKM dan para buruh banyak tidak bisa kerja. Ironisnya, orang sakit juga meningkat,” sebutnya.

Murjani meminta pemerintah harus memikirkan serius dampak ekonomi tersebut. Sebab tak menutup kemungkinan banyak orang yang susah bertahan hudup. Karena tak memiliki uang.

“Arus transportasi laut, udara dan darat terlambat. Ini salah satu penyebab inflasi,” pungkasnya.

Sebelumnya banyak warganet mendesak Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor memberlakukan karantina wilayah bahkan lockdown di tengah wabah Covid-19.

Namun, Paman Birin – sapaan akrab Sahbirin Noor masih meminta telaah yang tajam terkait karantina wilayah itu agar bisa dipertanggungjawabkan. Kalsel sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 56 miliar yang bersumber dari APBD.

“Anggaran untuk Covid-19 sudah siap sesuai dengan kemampuan. Dana yang standby masih ada Rp 56 miliar. Ini persoalan kemanusiaan dan harus menjadi perhatian khusus. Harus efektif dan efisien. Tak ada mark-up, apalagi korupsi,” bebernya.

Saat ini, semua stakeholders diimbau agar turut serta mengantisipasi masuknya virus corona di jalur darat, laut dan udara.

“Caranya dengan memonitor dan mendata agar mengetahui siapa yang berpotensi terdampak dari wabah corona tersebut,” pungkasnya.

Langkah yang diambil Paman Birin untuk mengarantina wilayah Kalsel seirama dengan apa yang dipertimbangkan pemerintah pusat.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah memberikan isyarat takkan memberlakukan lockdown.

“Dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak baru,” ujar Doni dalam jumpa pers melalui siaran langsung akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (30/3) dilansir CNN Indonesia.

Sejumlah negara yang telah melakukan lockdown di antaranya Italia, Perancis, Denmark, dan belakangan India yang berakhir kacau. Banyak warga India yang tak memiliki uang cukup untuk bertahan hidup.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan karantina wilayah dan lockdown memiliki pengertian yang berbeda.

Sebelumnya pemerintah mengisyaratkan lebih memilih karantina wilayah ketimbang lockdown. Isyarat itu seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur karantina wilayah di tengah pandemi Covid-19.

Mahfud berujar lockdown lebih berarti melarang warga untuk masuk atau keluar wilayah tertentu karena situasi darurat.

“Konsep karantina kewilayahan tidak sama dengan lockdown. Meski begitu ada yang menyamakan begitu saja dengan lockdown padahal antara keduanya tidak sama,” kata Mahfud kepada wartawan, Senin (30/3) dilansir Fajar.co.id.

Sementara itu istilah karantina wilayah sudah termuat dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Konsep ini hanya menerapkan sistem pembatasan pergerakan orang demi kepentingan kesehatan.

Kewenangan penerapan UU itu disebutnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Pemda hanya ikut bertanggung jawab pada sumber daya yang dibutuhkan selama karantina wilayah.

“Istilah karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah,” jelas Mahfud.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan keputusan karantina harus berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi sosial, budaya, dan keamanan.

Karantina yang dimaksud sendiri dibagi dalam 5 kategori. Yakni karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, karantina di pintu masuk (pelabuhan, bandara, pos lintas batas negara), dan pembatasan sosial skala besar berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas.

BATU BARA DAN SAWIT

Ekonomi Kalsel saat ini masih berkutat pada dua sektor, yakni pertambangan batu bara dan sawit.

Pemerintah pun diminta memikirkan sektor perekonomian lain di luar industri ekstraktif tersebut.

“Ditinjau dari ekonomi, Kalsel masih berkutat di sektor kelapa sawit, batu bara, karet, dan pertanian,” ucap Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kalimantan Selatan, Edy Suryadi kepada apahabar.com, belum lama tadi.

Jika terus bergantung dengan tambang dan sawit, kata dia, maka tak heran jika pertumbuhan ekonomi Banua -sebutan Kalsel- stagnan. Yakni, pada angka 4-5 persen.

“Daerah lain di Indonesia sudah mulai meningkatkan beberapa sektor. Di antaranya industri jadi, pariwisata, Infrastruktur, dan sentral perdagangan,” bebernya.

Pemerintah juga dituntut memikirkan terobosan baru dengan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Wilayah-wilayah itu, antara lain Poros Utara (Banua Anam), Poros Timur (Tanbu, Tala, Kotabaru), dan Poros Tengah (Banjarmasin, Banjarbaru, Batola, Banjar).

“Dari sini perlu dipikirkan bagaimana membuat investor tertarik. Dengan melihat situasi kondisi setiap daerah yang berbeda,” cetusnya.

Dari situ, sambung dia, diharapkan setiap daerah melakukan manuver aktif untuk menampilkan produk-produk yang berkualitas.

“Sehingga membuat investor tertarik untuk datang dengan sajian yang sangat beda dengan daerah lain,” jelasnya.

Kalsel sebagai provinsi tertua dengan luas wilayah paling kecil harus terus berinovasi. Sebagai pintu gerbang Kalimantan, sekaligus daerah penyangga ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

“Kerja sama dengan pengusaha di daerah perlu dijadikan sarana mencari solusi tersebut. Selanjutnya, perlu adanya Perda dan Pergub untuk menjaga iklim berusaha di Kalsel,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kalsel telah bertekad lepas dari cengkraman batu bara. Disadari emas hitam bukan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

“Kita akan menggantikan penghasilan di sektor Sumber Daya Alam (SDA) menjadi sektor pariwisata,” ucap Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Abdul Haris Makkie di sela launching calender of event, Jumat (29/3).

Haris berasumsi 10-20 tahun ke depan energi emas hitam dari perut bumi Banua akan habis. Oleh sebab itu mesti ada sumber penerimaan alternatif baru, seperti pariwisata.

Empat sampai lima even pariwisata Kalsel masuk dalam kalender even nasional. Apalagi kalau bukan pariwisata budaya Pasar Terapung di Sungai Martapura Banjarmasin.

“Namun akan tetap ditopang PAD di sektor pertanian dan kehutanan. Bahkan, lubang bekas tambang pun masih bisa dijadikan sebagai kawasan pariwisata,” jelasnya.

Dari catatan Bank Indonesia, dalam rentang 2016-2017 struktur perekonomian Kalsel didominasi sektor berbasis komoditas.

Sektor pertambangan berkisar 20,9 persen, pertanian 14,9 persen dan industri pengolahan 14 persen.

Ketidakpastian global yang terjadi beberapa tahun terakhir mendorong ketidakstabilan harga-harga komoditas tersebut. Perekonomian daerah rentan terhadap kondisi global.

Sudah Darurat Ekologis

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi, Kalsel telah darurat ekologis.

Dari total luas 3,7 juta hektar, sekitar 50 % wilayah Kalsel sudah dibebani Izin Tambang dan Perkebunan Sawit. Itu belum termasuk HTI dan HPH.

“Di mana sampai sekarang, peruntukan lahan untuk pangan masih belum jelas masuk ke dalam RTRW, baik kabupaten atau kota maupun provinsi,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo.

Walhi sudah acap kali mengingatkan akan bahaya ekologis yang menanti Kalsel di kemudian hari. Apalagi, menurut Walhi konflik Ruang/Agraria/Tenurial masih terus mengintai.

“Kemudian, bencana ekologis seperti banjir, karhutla, musim yang tidak menentu, pencemaran udara, pencemaran sungai, gagal panen, rakyat rentan terserang penyakit masih menghantui,” jelas Kisworo.

Bencana ekologis demikian akan sangat merugikan negara, dan yang sangat menanggung beban berat adalah rakyat, ujarnya.

Perkebunan kelapa sawit (monokultur) skala besar semakin membuat kondisi lingkungan dan hak rakyat akan tanah semakin memprihatinkan.

Tutupan hutan dan lahan hilang. Penggunaan bahan kimia perkebunan sawit yang berdampak terhadap kondisi udara dan air.

“Belum lagi semakin hilang dan tergusurnya ruang hidup rakyat dan potensi lokal seperti Kacang Nagara dan Gumbili Nagara,” cetusnya.

Tak hanya itu, lebih ironis, lubang-lubang tambang yang masih menganga belum juga sepenuhnya direklamasi.

Upaya pemerintah dinilai belum jelas untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban reklamasi.

“Itu mengakibatkan tercemarnya Sungai Amandit, Sungai Satui, Sungai Barito, dan lainnya,” katanya.

Secara umum Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar berbasis fosil untuk energi dan listrik, termasuk batu bara.

“Atau biasa kami sebut sebagai energi kotor, karena dari hulu hingga hilir rata-rata menghasilkan atau berdampak terhadap sesuatu yang tidak baik. Di hulu menghilangkan tutupnya lahan, hutan, merampas tanah rakyat, dan meninggalkan lubang beracun. Sementara di hilir, PLTU tetap masih merusak ruang hidup rakyat dan menyebabkan polusi, serta pencemaran,” bebernya.

Walhi yakin batu bara sudah mulai habis dan tidak lagi bisa diperbaharui. Sudah saatnya, tegas dia, negara maju beralih menuju energi terbarukan, ramah lingkungan, aman, dan berkelanjutan.

“Setiap instansi maupun perusahaan seperti mal, kantor pemerintah harus mampu memenuhi energi sendiri,” sarannya.

Harus ada kebijakan yang tegas dari pemerintah soal penggunaan energi ‘kotor’ itu. Selanjutnya, setiap desa juga bisa didorong untuk memenuhi energinya sendiri menggunakan microhydro.

Selain tenaga surya, angin, ombak melimpah di Indonesia, potensi air juga bisa digunakan sebagai penghasil energi.

“Tentu tetap yang diutamakan adalah energi bersih terbarukan, ramah lingkungan, aman, berkelanjutan dan berkeadilan lintas generasi,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Besok Nabi Palsu di Benawa HST Jalani Sidang Perdana

Kalsel

Besok Nabi Palsu di Benawa HST Jalani Sidang Perdana
apahabar.com

Kalsel

Jadi Sansak Hidup, Pencuri Motor di Semangat Dalam Pingsan 6 Jam
apahabar.com

Kalsel

Haul ke-32 Guru Bangil di Dalam Pagar, Saidi Mansyur: Masyarakat Banjar Cinta Ulama
apahabar.com

Kalsel

Perampokan Sadis, Modus Baru Kejahatan Jalanan di Gambut
apahabar.com

Kalsel

Tersinggung, Peristiwa Berdarah Pecah di Teluk Tiram
apahabar.com

Kalsel

30 Ibu Hamil dan Menyusui Ikuti Penyuluhan Pendidikan Gizi Pencegahan Stunting
apahabar.com

Kalsel

Kabag Ops dan Sejumlah Perwira di Polresta Banjarmasin Berganti
apahabar.com

Kalsel

Sampai April, Sudah 15 Orang di Banjarmasin Direhab karena Sabu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com