Update Covid RI 15 Oktober, Kalsel Sembilan Terbawah, Jakarta Teratas PDIP Pamer Jago Capres 2024: Puan, Ganjar hingga Mardani H Maming KPK Tinggalkan Markas Brimob Tabalong, Penyidikan Berlanjut Acil Pasar Terapung Siap-Siap, Siring Piere Tendean Bakal Dibuka Lagi! OTT Amuntai, Enam Mobil Tiba di Brimob Tabalong

Serikat Pekerja Minta Dewan Kota Mengerti Keluhan Buruh

- Apahabar.com     Kamis, 5 Maret 2020 - 22:28 WITA

Serikat Pekerja Minta Dewan Kota Mengerti Keluhan Buruh

Perwakilan KSPSI menyerahkan draft berisi pernyataan sikap mereka terhadap keberatan adanya omnibus law kepada Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya. Foto-apahabar.com/ Ahya Firmansyah

apahabar.com, BANJARMASIN – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan menyambangi kantor DPRD Banjarmasin, Kamis (5/3).

Mereka datang menyampaikan aspirasi agar dewan mengerti apa yang jadi keluhan saat ini.

Terutama penolakan mereka terhadap keinginan pemerintah pusat memasukkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law.

Kedatangannya disambut langsung Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya dan Ketua Komisi IV, Matnor Ali.

“Draft RUU Omnibus Law di dalamnya itu adalah tidak ada kepastian kerja, tidak ada perlindungan upah pekerja, akan adanya potensi hilangnya jaminan kerja sosial,” kata Biro Hukum KSPSI, Sumarlan kepada awak media.

“Tiga prinsif inilah membuat kami dengan adanya omnibus law ini menjadi khawatir,” lanjutnya.

Sumarlan menilai, dari tiga prinsip itu tadi setidaknya ada 9 dasar yang akan dihilangkan dalam UU omnibus law.

“Hilangnya upah minimum, hilangnya nilai pesangon, mudahnya tenaga asing masuk, adanya PHK tanpa pesangon, outsourcing terus dilegalkan tanpa dilihat syarat-syaratnya,” paparnya.

“Ini lah yang mengancam pekerja-pekerja yang ada di negara kita. Kedatangan kami adalah menyamakan dengan menyampaikan hal yang sama mengeluarkan cluster ketenagakerjaan dari draft omnibus law cipta kerja dari penggodokan DPR RI,” jelas Sumarlan.

Meski demikian, pihaknya kata Sumarlan, hanya bisa menunggu keputusan DPR RI yang menangani penggodokan Omnibus Law ini.

“Suka tidak suka memang draft RUU ini sudah masuk ke DPR RI, tinggal menunggu penggodokan. Hasil akhirnya seperti apa, jika memang pahit kami rasakan UU Nomor 13 masuk dalam UU yang digodok dalam omnibus law, maka kami akan melakukan suatu perlawanan,” ancam Sumarlan.

“Instruksi secara kelembagaan bahwa SPSI sudah menyatakan melakukan mogok nasional maupun daerah dari semua lini,” sebutnya.

Diterangkan Sumarlan, omnibus law di dalamnya ada 11 cluster. Salah satunya adalah nomor ketiga yaitu ketenagakerjaan.
Selain itu ada perihal tentang permudah perizinan, royalti, perpajakan, pertanahan, bahkan ada prinsip paling krusial adalah masalah keluarga. Sehingga dinilainya ini lah yang menjadi penolakan masyarakat.

“Tapi secara masif yang bisa bergerak sama-sama adalah buruh tentang masalah ketenagakerjaan. Karena secara tidak langsung UU 13 tahun 2003 ada 65 pasal yang akan di reduksi masuk Omnibus law,” beber Sumarlan.

“Tapi di antara 65 itu tidak ada satu pasal pun tidak mengurangi hak buruh, sehingga sudah barang tentu sudah beralasan buruh saat ini berontak,” lanjutnya lagi.

Pihak dewan kota menyambut baik atas aspirasi pekerja. Disampaikan Ketua Komisi IV, Matnor Ali, memang omnibus law adalah cara merampingkan suatu UU.

“Kita tahu mereka datang untuk memperjuangkan hak pekerja yang ada di Kalsel. Pada omnibus law memang seperti pesangon ingin dihilangkan, kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Padahal di UU nomor 13 mereka dapatkan,” ungkapnya.

Kalau pun dihapuskan, Matnor mengatakan, DPR harus memberikan dukungan juga kepada hak pekerja.

“Kalau bisa, UU Nomor 13 itu apa yang tidak dirasa baik, maka diperbaiki saja. Sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ini kepada DPR RI tanggal 3 Maret tadi. Kami di sini hanya menjadi fasilitator, mereka juga tidak memaksa tuntutan. Artinya ini mereka menyampaikan aspirasi,” timpalnya.

Matnor menilai apa yang dilakukan para buruh saat ini adalah wajar. Karena atas kekhawatiran akan adanya kehilangan hak yang sudah mereka dapatkan selama ini.

“Kita rasa tujuan pemerintah baik dan semoga dalam penggodokan nanti pemerintah bisa arif dan bijaksana mengambil keputusan,” pungkas politisi Golkar ini.

Baca Juga: Jika Merugikan Buruh, Kadin Kalsel Siap Tolak RUU Omnibus Law

Baca Juga: Bripka Kity, Anak Buruh Bangunan Peraih Nilai Tertinggi Seleksi Calon Perwira

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Warga Isoman

Banjarmasin

Tiga Pilar Banjarmasin Tengah Bagikan Sembako ke Warga Isoman, Kontribusi Pengusaha Diharapkan
apahabar.com

Kalsel

Disandingkan dengan Hj Karmila, Lutfi Siap Mundur Jadi Anggota Dewan
apahabar.com

Kalsel

Sertifikasi Pekerja Konstruksi Kali Kedua Digelar di SDL Martapura
apahabar.com

Kalsel

Madrasah Musyawarah Diterpa Isu Miring, Kemenag Angkat Bicara!
Cek Fakta Video Penjemputan Pasien Terduga Corona di Martapura, Kadinkes: Pasien Tidak Terjangkit

Kalsel

Cek Fakta Video Penjemputan Pasien Terduga Corona di Martapura, Kadinkes: Pasien Tidak Terjangkit
apahabar.com

Kalsel

Covid-19 Kalsel Melonjak Drastis, Kluster Pasar Mendominasi
apahabar.com

Kalsel

Menyesal, Predator Anak Kandung di Kotabaru Khilaf karena Miras
IJTI Kalsel

Kalsel

Usai Divaksin, Ketua IJTI Kalsel Imbau Wartawan Tak Lengah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com