Hendak Benarkan Tas, Pemotor Tabrak Truk di Angsau Tanah Laut Negosiasi Rampung: Bagus Lega, Hasnur Rela, Nitizen Bahagia, Bagaimana FC Utrecht? Jelang Masa Tenang, Bawaslu Kalsel Minta Paslon Copot APK Longsor Tergerus Banjir, Oprit Jembatan di Tabalong Diperbaiki Benny Wenda Deklarasi Papua Merdeka, Pemerintah RI Jangan Diam!

Serikat Pekerja Minta Dewan Kota Mengerti Keluhan Buruh

- Apahabar.com Kamis, 5 Maret 2020 - 22:28 WIB

Serikat Pekerja Minta Dewan Kota Mengerti Keluhan Buruh

Perwakilan KSPSI menyerahkan draft berisi pernyataan sikap mereka terhadap keberatan adanya omnibus law kepada Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya. Foto-apahabar.com/ Ahya Firmansyah

apahabar.com, BANJARMASIN – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan menyambangi kantor DPRD Banjarmasin, Kamis (5/3).

Mereka datang menyampaikan aspirasi agar dewan mengerti apa yang jadi keluhan saat ini.

Terutama penolakan mereka terhadap keinginan pemerintah pusat memasukkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law.

Kedatangannya disambut langsung Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya dan Ketua Komisi IV, Matnor Ali.

“Draft RUU Omnibus Law di dalamnya itu adalah tidak ada kepastian kerja, tidak ada perlindungan upah pekerja, akan adanya potensi hilangnya jaminan kerja sosial,” kata Biro Hukum KSPSI, Sumarlan kepada awak media.

“Tiga prinsif inilah membuat kami dengan adanya omnibus law ini menjadi khawatir,” lanjutnya.

Sumarlan menilai, dari tiga prinsip itu tadi setidaknya ada 9 dasar yang akan dihilangkan dalam UU omnibus law.

“Hilangnya upah minimum, hilangnya nilai pesangon, mudahnya tenaga asing masuk, adanya PHK tanpa pesangon, outsourcing terus dilegalkan tanpa dilihat syarat-syaratnya,” paparnya.

“Ini lah yang mengancam pekerja-pekerja yang ada di negara kita. Kedatangan kami adalah menyamakan dengan menyampaikan hal yang sama mengeluarkan cluster ketenagakerjaan dari draft omnibus law cipta kerja dari penggodokan DPR RI,” jelas Sumarlan.

Meski demikian, pihaknya kata Sumarlan, hanya bisa menunggu keputusan DPR RI yang menangani penggodokan Omnibus Law ini.

“Suka tidak suka memang draft RUU ini sudah masuk ke DPR RI, tinggal menunggu penggodokan. Hasil akhirnya seperti apa, jika memang pahit kami rasakan UU Nomor 13 masuk dalam UU yang digodok dalam omnibus law, maka kami akan melakukan suatu perlawanan,” ancam Sumarlan.

“Instruksi secara kelembagaan bahwa SPSI sudah menyatakan melakukan mogok nasional maupun daerah dari semua lini,” sebutnya.

Diterangkan Sumarlan, omnibus law di dalamnya ada 11 cluster. Salah satunya adalah nomor ketiga yaitu ketenagakerjaan.
Selain itu ada perihal tentang permudah perizinan, royalti, perpajakan, pertanahan, bahkan ada prinsip paling krusial adalah masalah keluarga. Sehingga dinilainya ini lah yang menjadi penolakan masyarakat.

“Tapi secara masif yang bisa bergerak sama-sama adalah buruh tentang masalah ketenagakerjaan. Karena secara tidak langsung UU 13 tahun 2003 ada 65 pasal yang akan di reduksi masuk Omnibus law,” beber Sumarlan.

“Tapi di antara 65 itu tidak ada satu pasal pun tidak mengurangi hak buruh, sehingga sudah barang tentu sudah beralasan buruh saat ini berontak,” lanjutnya lagi.

Pihak dewan kota menyambut baik atas aspirasi pekerja. Disampaikan Ketua Komisi IV, Matnor Ali, memang omnibus law adalah cara merampingkan suatu UU.

“Kita tahu mereka datang untuk memperjuangkan hak pekerja yang ada di Kalsel. Pada omnibus law memang seperti pesangon ingin dihilangkan, kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Padahal di UU nomor 13 mereka dapatkan,” ungkapnya.

Kalau pun dihapuskan, Matnor mengatakan, DPR harus memberikan dukungan juga kepada hak pekerja.

“Kalau bisa, UU Nomor 13 itu apa yang tidak dirasa baik, maka diperbaiki saja. Sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ini kepada DPR RI tanggal 3 Maret tadi. Kami di sini hanya menjadi fasilitator, mereka juga tidak memaksa tuntutan. Artinya ini mereka menyampaikan aspirasi,” timpalnya.

Matnor menilai apa yang dilakukan para buruh saat ini adalah wajar. Karena atas kekhawatiran akan adanya kehilangan hak yang sudah mereka dapatkan selama ini.

“Kita rasa tujuan pemerintah baik dan semoga dalam penggodokan nanti pemerintah bisa arif dan bijaksana mengambil keputusan,” pungkas politisi Golkar ini.

Baca Juga: Jika Merugikan Buruh, Kadin Kalsel Siap Tolak RUU Omnibus Law

Baca Juga: Bripka Kity, Anak Buruh Bangunan Peraih Nilai Tertinggi Seleksi Calon Perwira

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Hari Ini, PPDB SMP Banjarmasin Dibuka via Online
apahabar.com

Kalsel

Banjir Rendam Tala, Personel Gabungan Terjun Bantu Warga
apahabar.com

Kalsel

8 Orang Diduga Curi Kabel PJU di Tanbu Diringkus, Polisi Endus Pelaku Lainnya
apahabar.com

Kalsel

‘Ditalak’ Pemkab Batola, BPJS Tekankan Pepatah Sedia Payung Sebelum Hujan
apahabar.com

Kalsel

Kapolda Kalsel Tinjau Tempat Karantina Khusus di HSS

Kalsel

Covid-19 di Bappeda Kalsel: Puluhan Positif, Satu Meninggal Dunia
apahabar.com

Kalsel

Dandim 1007/Banjarmasin Bolehkan XXI Duta Mall Buka, Asal…
apahabar.com

Kalsel

Fraksi Demokrat Tempatkan Anggota Sesuai Berkompetensi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com