Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Terparah, Walhi-Jatam Sepakat Class Action Data Lengkap Korban Longsor Mantewe Tanah Bumbu, Dari Amuntai hingga Kapuas Banjir Kalsel Berbuntut Panjang, Lawyer Banua Ancam Gugat Paman Birin Banjir Kalsel, Warga Kompleks Elite Nyinyir Rumah Miliaran “Calap Jua” Berakhir Hari Ini, Pembatasan Banjarmasin Ambyar Diterjang Banjir

Soal Iuran BPJS, Pemerintah Diminta Segera Tindaklajuti Putusan MA

- Apahabar.com Selasa, 10 Maret 2020 - 10:24 WIB

Soal Iuran BPJS, Pemerintah Diminta Segera Tindaklajuti Putusan MA

Petugas memasukkan data pelayanan di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin (9/3/2020). Foto-Antara/M Risyal Hidayat

apahabar.com, JAKARTA – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kami berharap pemerintah yang ada di pihak kalah tidak melakukan intrik lain karena kehilangan muka, laksanakan saja putusan ini, selesai. Tidak usah menunda-nunda,” ujar kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa dihubungi di Jakarta, Senin (09/03) malam.

Sebagai pemohon uji materi, menurut dia, diikabulkannya sebagian permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan merupakan bukti pemerintah tergesa-gesa dalam memutuskan kebijakan itu.

Menurut Rusdianto, kebijakan itu tidak mengacu pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah sehingga dapat dilumpuhkan dengan argumentasi saat uji materi.

Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi, hingga 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung dikirim kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, apabila tidak dilaksanakan, peraturan perundangan-undangan yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Pemerintah diberi kesempatan sampai menerima salinan putusan dan 90 hari setelahnya, apabila berdiam diri itu tidak mempunyai hukum mengikat,” tutur dia.

Pihaknya berharap putusan itu dijalankan tidak sampai 90 hari setelah salinan disampaikan kepada pemerintah.

Ada pun dalam putusan, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I. Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.(Ant)

Baca Juga: Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Baca Juga: Keputusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Tepat

Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi: ASEAN Harus Tumbuh Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Digital
apahabar.com

Nasional

Hacker SMP dari Tangerang Sukses Bobol Situs NASA
apahabar.com

Nasional

Ratusan ‘Mortir’ Ditemukan di Tambang Semen
apahabar.com

Nasional

Warga Pulau Sebesi Belum Tersentuh Bantuan Pasca-Disapu Tsunami
apahabar.com

Nasional

Simak Jadwal Pengumuman dan Pendaftaran CPNS 2019
apahabar.com

Nasional

Pemilu 2019, Intelijen Negara Mesti Netral
apahabar.com

Nasional

Tingkat Kepatuhan Tinggi, Pemkab Tanbu Diganjar Penghargaan dari Ombudsman RI
apahabar.com

Nasional

Cegah Penyebaran Virus Corona, Bank Mantap Ubah Jam Layanan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com