Gugatan 2BHD Diterima MK, SJA-Arul Pede Menangi Pilbup Kotabaru Alhamdulillah, 21 Warga Tanbu Sembuh dari Covid-19 Gunakan Pakaian Adat, Mitra Pariwisata Kapuas Galang Dana untuk Banjir Kalsel Terparah dalam Sejarah, Jokowi Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel Wali Kota Beber Biang Kerok Banjir Banjarmasin, Bukan karena Hujan

Warganet Minta Lockdown, Paman Birin Isyaratkan Karantina Wilayah

- Apahabar.com Senin, 30 Maret 2020 - 21:46 WIB

Warganet Minta Lockdown, Paman Birin Isyaratkan Karantina Wilayah

Gubernur Sahbirin Noor meminta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di daerah bahu-membahu mengantisipasi meluasnya penyebaran Virus Corona di Kalimantan Selatan. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Gubernur Sahbirin Noor rupanya sudah memiliki rencana untuk merespons penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang semakin meluas di Kalsel. Namun itu bukan lockdown atau penguncian wilayah.

Paman Birin, sapaan karib Sahbirin, berencana memberlakukan karantina wilayah Kalsel.

“Anggaran untuk Covid-19 sudah siap sesuai dengan kemampuan. Dana yang standby masih ada Rp56 miliar. Ini persoalan kemanusiaan dan harus menjadi perhatian khusus. Harus efektif dan efesien. Tak ada mark-up, apalagi korupsi,” bebernya.

Namuna ia akan lebih dulu meminta telaah yang tajam terkait karantina wilayah itu agar bisa dipertanggungjawabkan.

Saat ini semua stakeholders di daerah diimbau agar turut serta mengantisipasi meluasnya penyebaran Virus Corona. Baik via darat, laut atau jalur udara.

“Caranya dengan memonitor dan mendata agar mengetahui siapa yang berpotensi terdampak dari wabah Corona tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, warganet ramai mendesak Paman Birin mengambil langkah yang lebih serius dengan me-lockdown wilayah Kalsel.

Penyebaran Virus Corona makin meluas di Kalsel. Per hari ini, Senin (30/3) tercatat penambahan empat pasien positif Covid-19.

Mereka semua tengah dikarantina di RSUD Ulin Banjarmasin menyusul satu PDP Covid-19 yang lebih dulu dinyatakan positif virus menular itu.

Adapun langkah yang bakal Paman Birin ambil mengarantina wilayah Kalsel seirama dengan apa yang dipertimbangkan pemerintah pusat.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah memberikan isyarat takkan memberlakukan Lockdown.

“Dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak baru,” ujar Doni dalam jumpa pers melalui siaran langsung akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (30/3) dilansir CNN Indonesia.

Sejumlah negara yang telah melakukan lockdown di antaranya Italia, Perancis, Denmark, dan belakangan India yang berakhir kacau. Banyak warga India yang tak memiliki uang cukup untuk bertahan hidup.

Beda Lockdown dengan Karantina Wilayah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan karantina wilayah dan lockdown memiliki pengertian yang berbeda.

Sebelumnya pemerintah mengisyaratkan lebih memilih karantina wilayah ketimbang lockdown. Isyarat itu seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur karantina wilayah di tengah pandemi Covid-19.

Mahfud berujar lockdown lebih berarti melarang warga untuk masuk atau keluar wilayah tertentu karena situasi darurat.

“Konsep karantina kewilayahan tidak sama dengan lockdown. Meski begitu ada yang menyamakan begitu saja dengan lockdown padahal antara keduanya tidak sama,” kata Mahfud kepada wartawan, Senin (30/3) dilansir Fajar.co.id.

Sementara itu istilah karantina wilayah sudah termuat dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Konsep ini hanya menerapkan sistem pembatasan pergerakan orang demi kepentingan kesehatan.

Kewenangan penerapan UU itu disebutnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Pemda hanya ikut bertanggung jawab pada sumber daya yang dibutuhkan selama karantina wilayah.

“Istilah karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah,” jelas Mahfud.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan, keputusan karantina harus berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi sosial, budaya, dan keamanan.

Karantina yang dimaksud sendiri dibagi dalam 5 kategori. Yakni karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, karantina di pintu masuk (pelabuhan, bandara, pos lintas batas negara), dan pembatasan sosial skala besar berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas.

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

CATATAN REDAKSI: Artikel ini semata untuk mewaspadai penyebaran informasi yang belum tentu benar di tengah wabah Covid-19. Jika Anda merasakan gejala batuk-batuk, demam, dan lainnya serta ingin mengetahui informasi yang mendalam soal virus corona Covid-19, silakan hubungi Hotline Dinas Kesehatan Kalsel 082157718672 atau ke nomor 082157718673.

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Sukseskan Pemilu 2019, Panwascam Ditatar
apahabar.com

Kalsel

Pengemudi Bajaj Dapat Toleransi
apahabar.com

Kalsel

Tiga Titik Hotspot di Desa Pejambuan, Jadi Fokus Satgas-6 Kodim Martapura
apahabar.com

Kalsel

Di RSUD Tanbu, Cuncung Salurkan Ratusan APD
apahabar.com

Kalsel

Update Corona di Kalsel: Jumlah ODP Naik 2 Kali Lipat Per 21 Maret
apahabar.com

Kalsel

Intip Keadaan Bayi yang Lahir 17 Agustus di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Update Covid-19 Kalsel Sore Ini: ODP Turun, Positif Masih 95
apahabar.com

Kalsel

La Ode Optimis Hipmi Tanah Bumbu Akan Maju dan Berkembang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com