Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel Banjir Kalsel Makan Korban Lagi, Bocah Hilang di Siring Banjarmasin Di Balikpapan, Ayah Ditangkap Gegara Anak Jual Tisu Link Live Streaming Mata Najwa Malam Ini, Kupas Tuntas Banjir Kalsel Menteri Siti Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel, Bukan Tambang dan Sawit

Awasi PSBB, Begini Imbauan Komnas HAM untuk Polisi

- Apahabar.com Selasa, 28 April 2020 - 20:19 WIB

Awasi PSBB, Begini Imbauan Komnas HAM untuk Polisi

apahabar.com, JAKARTA – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan pada sejumlah daerah, termasuk di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun turut mengawasi penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Mereka mengimbau jajaran Polri untuk tetap memegang norma HAM dalam bertindak.

“Komnas HAM mengimbau agar jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap memedomani norma HAM dalam bertindak di masa pandemi Covid-19. Hal ini khususnya terkait dengan penerapan PSBB di beberapa daerah di Indonesia,” kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin.

Komnas HAM mencatat ada delapan terkait penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota polisi saat penerapan PSBB di beberapa wilayah. Amiruddin mengatakan, kekuatan berlebih itu mulai dari tindak kekerasan, hingga dugaan kriminalisasi.

“Setidaknya terdapat 8 peristiwa yang tersebar di beberapa wilayah terkait dengan penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota Polri, tindak kekerasan, pembatasan hak dengan ancaman, penahanan yang diduga sewenang-wenang, dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap sejumlah orang saat penerapan PSBB,” ujarnya.

Berdasarkan beberapa peristiwa tersebut, Komnas HAM mengapresiasi dan mendukung proses penegakan hukum Polri. Namun Komnas HAM tetap memberikan catatan terhadap Polri untuk tetap menjunjung kebebasan HAM dan bertindak sesuai konstitusi.

Berikut imbauan Komnas HAM ke Polri:

1. Memberikan jaminan dan perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

2. Memberikan jaminan terhadap penggunaan hak atas kebebasan pribadi, khususnya hak atas berekspresi dan berpendapat seseorang atau sekelompok orang sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, melalui ruang dialog, klarifikasi, dan masukan yang membangun (konstruktif) terhadap pemerintah atas gejala yang berkembang di masyarakat. Hal ini juga sebagai perlindungan terhadap pelaksanaan hak atas rasa aman dan tenteram yang dijamin dalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Menghindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) maupun penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of power) dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat dengan tetap menjunjung HAM.

4. Menggunakan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam masa pandemi COVID-19 guna memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana maupun korban.

5. Melakukan pemeriksaan secara proporsional dan profesional terhadap anggota Polri yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran, khususnya tindakan kekerasan. (dtk)

Editor: Syarif

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jokowi: Kiai Asep Saifuddin Kembangkan Pendidikan Inovatif
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Tandatangani PP Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
apahabar.com

Nasional

Prabowo Subianto Soal Ibu Kota Pindah ke Kalimantan
apahabar.com

Nasional

Kementan Siapkan Program Nasional Langkah Antisipasi Dampak La Lina
apahabar.com

Nasional

Gempa Ternate Tak Berpotensi Tsunami, Intip Pusatnya
apahabar.com

Nasional

Penembak Letkol Dono Ditangkap! Pelakunya dari TNI AU
apahabar.com

Nasional

Ramai-Ramai Pasang Plang di Kaltim, Calon Ibu Kota RI
apahabar.com

Nasional

Rekor, Jumlah Pasien Sembuh 1.027 Orang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com