apahabar.com, BANJARMASIN – Selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ada puluhan ribu paket bantuan sosial untuk masyarakat terdampak virus Corona (Covid-19).
Bantuan tersebut berupa 41.000 beras kota (rasko) dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 per bulan.
Bantuan itu adalah hasil kucuran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp33 miliar.
Selain itu ada pula 20 ribu paket bantuan yang diberikan untuk warga miskin baru dengan asumsi karyawan PHK maupun dirumahkan atau pekerjaan non-formal lainnya, seperti pedagang, tukang dan sebagainya.
Untuk 20.000 bantuan ini didapat dari serapan dana APBD Banjarmasin.
Bantuan-bantuan akan diberikan kepada warga yang telah didata oleh Dinas Sosial bersama Lurah dan RT/RW di masing-masing wilayah.
Menanggapi soal itu sejumlah netizen berkomentar di akun Instagram milik Wali Kota Ibnu Sina, @ibnusina.official.
Postingan tersebut yakni video yang di-upload 22 jam yang lalu dan memperlihatkan Ibnu Sina tengah menggelar rapat dengan anggota DPRD Kalimantan Selatan.
Hingga saat ini postingan itu telah mendapat sebanyak 27 komentar, yang mana sejumlah isinya mengusulkan kepada orang nomor satu di Kota Seribu Sungai itu untuk lebih serius dalam mengkaji teknis penjaringan warga yang mendapat bantuan sosial selama PSBB.
Kebanyakan dari mereka mengemukakan alasan tidak percaya dengan ketua RT/RW setempat.
“Kalau bisa didata ulang pak… Dan kalau bisa yang mendata bukan RT lagi karena kalau RT kebanyakan warga yang itu-itu saja penerimanya… Mohon dicek di lapangan langsung,” tulis akun @darma_setiawan87.
Komentar itu pun mendapat sejumlah balasan dari warganet lain dan mereka masing-masing sepakat dengan usulan tersebut.
“@darma_setiawan87 @ibnusina.official setuju banar👍 (sangat sekali),” tulis akun @yulli.rach menanggapi komentar akun @darma_setiawan87.
“@darma_setiawan87 setuju jw u (saya juga setuju),” tulis akun @lyedha_lie juga menanggapi komentar akun @darma_setiawan87.
Kemudian adapula komentar dari akun @puji.hapsari.90. “Kalau bisa jangan RT pak yang mendata,” tulisnya.
Selain itu @nayla2310_ juga berharap hal serupa. “Kalau bs jgn dr Rt pa lngsung k warga nya aj biar semua merata (kalau bisa jangan dari RT pak, langsung ke warga saja biar pembagiannya merata),” tulisnya.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ibnu Sina menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Dinsos Banjarmasin untuk validitas data.
“Kami juga membuka informasi-informasi melalui hotline terkait dengan data di luar dari masukan RT,” katanya.
Dikatakannya pula, bahwa ia telah meminta kepada seluruh ASN Kota Banjarmasin yang berjumlah 80.000 untuk memonitor atau mendata ulang masyarakat di sekitarnya jika ada yang terkena PHK, dirumahkan atau profesi non-formal lainnya agar bisa mendapat bantuan.
“Supaya tidak melalui RT lagi, tapi langsung,” timpalnya.
Pihaknya pun, kata Ibnu, akan melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi soal data penerima bantuan.
“Agar tidak ada yang menerima bantuan dobel dan sampai kepada yang memang benar membutuhkan atau terdampak,” tandasnya.
Banyak warganet mengusulkan Ibnu Sina untuk lebih serius dalam mengkaji teknis penjaringan warga yang mendapat bantuan sosial selama PSBB. Foto-Ist
Reporter: Riyad Dafhi R
Editor: Fariz Fadhillah
