Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi Wawali Terpilih Meninggal, Begini Penjelasan RSP Balikpapan Respons Pemprov, Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Kalsel

Buruh Ancam Demo Saat Covid-19, DPR: Kaji Ulang Omnibus Law

- Apahabar.com Rabu, 22 April 2020 - 12:26 WIB

Buruh Ancam Demo Saat Covid-19, DPR: Kaji Ulang Omnibus Law

Kaum buruh tersebut tidak akan melakukan aksi di tengah pandemi Covid-19 jika aspirasi mereka didengar oleh pemangku kepentingan. Foto: Dok. apahabar.com

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah diminta serius menyikapi rencana aksi unjuk rasa para buruh terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pada 30 April 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“Inisiatif Omnibus Law RUU Cipta Kerja berasal dari pemerintah. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana penyusunan RUU Cipta Kerja dengan menarik kembali draft yang sudah diserahkan ke DPR,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni melalui keterangan tertulis dilansir Antara, Rabu (22/4).

Sebagaimana diketahui kalangan buruh yang tergabung di dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melakukan aksi unjuk rasa terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dalam aksi tersebut buruh mengusung tiga tuntutan. Yaitu pemerintah diminta menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan liburkan buruh dengan upah serta THR penuh.

Kaum buruh tersebut tidak akan melakukan aksi di tengah pandemi Covid-19 jika aspirasi mereka didengar oleh pemangku kepentingan.

“Apalagi proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejak awal dilakukan oleh tim yang tidak melibatkan atau mendengar aspirasi buruh dan elemen masyarakat lainnya,” katanya.

Oleh sebab itu, politikus yang juga tokoh buruh Indonesia dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia tersebut meminta pemerintah segera menarik kembali RUU Cipta Kerja sehingga semua bisa fokus menangani pandemi COVID-19.

“Demi kepentingan yang lebih besar, saya meminta pemerintah menarik kembali RUU Cipta Kerja termasuk pula menyelamatkan ekonomi Indonesia,” ujar dia.

Dari Kalsel, Federasi Serikat Pekerja Metal setempat urung melakukan unjuk rasa saat Covid-19 lantaran tak mengantongi restu kepolisian. Namun mereka tetap ngotot menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law ke kantor DPRD Kalsel.

“Besok, kami akan bertemu langsung dengan ketua DPRD Kalsel untuk audiensi,” kata Perwakilan Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto dihubungi apahabar.com, malam tadi.

Soal tuntutan, Yoeyoen juga sama dengan Obon. Yakni meminta anggota DPRD Kalsel mendesak DPR RI, menghentikan pembahasan Omnibus Law.

“Kami buruh di Banua tetap menolak Omnibus Law dan menghentikan pembahasan di DPR RI,” tegasnya.

Meski tak melakukan aksi turun ke jalan, para perwakilan buruh akan bertatap muka dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.

Pembatalan aksi ke jalan, lantaran situasi virus Corona yang kian meluas. Serta mendukung upaya lain pemerintah untuk memberantas Covid-19 di Banua.

“Sebelumnya kita, para ketua organisasi buruh juga selalu berkomunikasi dengan Kapolres, Badan Intelijen Negara dan lainnya, terkait aksi ini,” sambungnya.

Meski batal mengelar aksi besar-besaran pihaknya juga meminta pemerintah melalui gugus tugas memantau keadaan para buruh yang saat ini masih bekerja.

Tak hanya ratusan, kata dia, tapi ada ribuan buruh yang saat ini masih aktif di berbagai perusahaan di Kalsel.

“Kita juga meminta gugus tugas Covid-19 memonitoring keberadaan teman-teman yang masih bekerja. Tidak hanya ratusan tapi juga ribuan,” katanya.

Adapun jumlah kasus positif Covid-19 di Kalsel terus bertambah. Per Selasa (21/4) tercatat 99 kasus positif Covid-19, 10 sembuh, dan 7 meninggal dunia.

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah

 

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Banjir

Kalsel

Warga Sungai Lulut Banjarmasin Manfaatkan Perahu di Tengah Banjir
apahabar.com

Kalsel

Olah Waluh di Lomba Cipta Menu Pangan Lokal, TP PKK Kecamatan Juai Wakili Balangan ke Tingkat Provinsi
apahabar.com

Kalsel

Sikap PDIP Tala Terhadap Rencana Pembangunan Gedung Layanan Publik Terpadu Senilai Rp407 M
apahabar.com

Kalsel

Ciptakan Banjarmasin Kondusif, TNI Razia Balap Liar
apahabar.com

Kalsel

Keluarga Desa Kersik Putih Gandeng TNI AL Distribusikan Bantuan ke Sebuku
Rendy

Kalsel

Endang Kesumayadi Dukung Rendy Bimantara Maju Caketum BPD HIPMI Kalsel
banjir kalsel

Kalsel

Sistem Buka Tutup, Akses Jalan Ahmad Yani Gunung Raja Tala Bisa Dilalui
apahabar.com

Kalsel

Diatensi Presiden, Kalsel Dapat Bantuan Dua Mesin Tes PCR
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com