Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Covid-19 dan Siasat: Menciptakan Political Distancing

- Apahabar.com Jumat, 24 April 2020 - 14:53 WIB

Covid-19 dan Siasat: Menciptakan Political Distancing

Foto sebagai ilustrasi ribuan buruh saat menggeruduk Kantor DPRD Kalsel, Rabu 19 Februari. Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

Oleh: Kadarisman

Kadarisman. Dok. pribadi

COVID-19 benar-benar membetot perhatian publik. Kenyataan itu tak lepas dari kuatnya arus informasi yang masuk ke saku baju dan saku celana publik.

Sayang, kecepatan informasi ini tak sebanding dengan ketanggapan pemerintah pusat. Upaya antisipasi perluasan corona di daerah tersandung kewenangan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus atas persetujuan Jakarta. Kepala daerah yang gigih melindungi kewilayahannya dapat menjadikan PSBB sebagai payung hukumnya.

Tetapi kegigihan itu tak berarti apa-apa, jika pusat tak menyetujui. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya misalnya, contoh gagal meminta restu itu.

Kini wajah pemberitaan, pembicaraan dan wacana publik melulu soal Corona. Policy-policy yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan ditubrukan dengan kearifan lokal.

Tak hanya itu, juga dibenturkan ke ranah private spiritual dan sosial kultural masyarakat. Pro kontra terjadi. Masyarakat pun terbelah. Mazhab-mazhab baru bermunculan saling membenarkan dan menyalahkan.

Kehidupan sosial menjadi ricuh, sehingga publik dibuat abai, jika pemerintah sedang berkonspirasi atas sesuatu hal.

Tak dapat tidak dikatakan ada pihak yang menikmati kekisruhan publik itu. Buktinya pembahasan RUU Omnibuslaw Cilaka melenggang mulus dan tenang.

Lembaga eksekutif dan legislatif berkonspirasi menciptakan “Political Distancing” untuk memuluskan RUU yang isinya mereduksi amanah negara dalam melindungi warga negara.

Social distancing, physical distancing ditiupkan kuat hingga ke kolong hati para bijak bestari, agar diam tanpa perlu bereaksi apa-apa atas persekongkolan merampungkan RUU “pesanan” kapitalisme itu.

Konspirasi para elit begitu mulus menciptakan political distancing. Mereka meniadakan secara tidak langsung dinamika publik untuk terlibat dalam pembahasan RUU biang kerok citizen.

Warga negara sebagai tuan dari sebuah negara semestinya tak boleh ditinggalkan dalam sistem bernegara.

Pemerintah dan DPR sebagai manifestasi penggerak amanah dan tujuan cita-cita rakyatnya harus memberikan ruang bagi keterlibatan warga negara dalam sebuah perumusan yang menyangkut kemaslahatan bersama.

Inilah yang dimunculkan oleh Dimoch, Dahl dan Waldo dalam Theories of Democratic Citizenship, bahwa warga negara bukanlah sebagai entitas dan objek sistem hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak serta kewajiban legal.

Dalam teori ini menempatkan warga negara sebagai aktor politik aktif yang turut serta dalam memengaruhi sistem politik. Tapi ditinggalkan.

Hubungan antara negara dan warga negara pada kenyataanya haruslah didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah ada dengan tujuan memastikan kepentingan rakyatnya.

Karena itu para elit tidak semestinya terjebak dalam kepentingan sempit kapitalisme, lalu mengabaikan kepentingan kebanyakan warga negara.

Apapun RUU-nya haruslah merupakan hasil dialog bersama tentang nilai-nilai kebersamaan, bukan kepentingan pesanan konglomerasi dan kapitalis yang di sana juga berselip kepentingan pemangku kekuasaan.

Oleh karena itu menciptakan political distancing di tengah deru frase serupa social distancing dan physical distancing murni sebagai upaya mengelabui rakyat Indonesia yang saat ini tenggelam dalam hiruk pikuk kesengsaraan akibat dampak dari corona.

DPR sebagai pilar yang diharapkan dapat mengawasi langkah khilaf pemerintah pada periode ini kehilangan ruhnya.

Mereka tidak terlihat menjalankan fungsinya dengan bijak dan adil, tapi menjelma sebagai cecunguk eksekutif.

Konspirasi ini sudah lama tercium. Pemisahan kekuasaan sebagai keseimbangan bernegara tak lagi berfungsi di tataran eksekusinya.

Apalagi di tengah koalisi besar dari kekuasaan. DPR hampir tak dapat diandalkan, selain menjadi tukang stempel semata.

Tak sedikit ahli dan pakar bersuara. Memfokuskan pada penanganan Corona adalah pilihan mulia. Setujui, misalnya permohonan Pemkot Palangka Raya untuk mendapatkan status PSBB, selain melakukan realokasi anggaran.

Dorong kemudian daerah-daerah lainnya untuk melakukan antisipasi sedini mungkin atas ancaman corona, tanpa harus menunggu berjatuhannya korban jiwa.

Berhenti mengelobari kekisruhan akibat Corona untuk kejar tayang atas RUU pesanan kapitalisme itu.

Jangan jadikan kemurungan ini sebagai siasat kepentingan elit dan menapikan keterlibatan publik atau political distancing dalam hal apapun yang menyangkut nasibnya rakyat. Berhentilah bersiasat ketika rakyat sedang sulit. (*)

Penulis adalah Mahasiswa Pasca-Sarjana Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat

==============================================================================

Isi tulisan sepenuhnya tanggung jawab pengirim.

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Opini

Kekuatan Sedekah di Tengah Wabah Virus Corona
apahabar.com

Opini

Tantangan Sang Sultan
apahabar.com

Opini

Menjadi Guru yang Bersahabat Menuju Prestasi Hebat
Nadiem Makarim

Opini

Nadiem Makarim, ‘Tatangguhan’, dan Persiapan Masa Depan
apahabar.com

Opini

Hadapi Covid-19: Langkah Social Distancing dan Lockdown dalam Perspektif Hukum
apahabar.com

Opini

Belajar Sabar dari Si Gila
apahabar.com

Opini

Guru Potensial di Era Milenial
apahabar.com

Opini

China Harus Disadarkan, Ini Bukan Zaman Kublai Khan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com