Ibadah Ramadan di Banjarbaru Diperbolehkan dengan Prokes, Petasan Jangan! Bawaslu Kalsel Tanggapi Santai Aduan Denny Indrayana ke Pusat Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Tak Utuh di Gang Jemaah II Banjarmasin Mudik Dilarang, Terminal Pal 6 Banjarmasin Tutup Rute Antarkabupaten-kota Mudik Ramadan Dilarang, Pertamina Kalimantan Tambah 3 Persen Pasokan Gas

Dengar LKPj Paman Birin, Dewan Ingatkan Soal Orang Miskin Baru Pasca Covid-19

- Apahabar.com Kamis, 23 April 2020 - 20:20 WIB

Dengar LKPj Paman Birin, Dewan Ingatkan Soal Orang Miskin Baru Pasca Covid-19

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin menyerahkan LKPj 2019 ke pimpinan rapat paripurna bersama DPRD, Kamis (23/4). Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Ada yang menarik dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2019 yang disampaikan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam rapat paripurana yang digelar di Gedung DPRD, Banjarmasin, Kamis (23/4).

Paman Birin, begitu gubernur dikenal, menyampaikan bahwa angka kemisikan 2019 berhasil ditekan, menjadi 4,47 persen.

Angka ini hanya turun 0,07 persen jika dibanding tahun 2018.

Meski begitu, Paman Birin menilai kinerja itu sudah baik, karena di bawah rata-rata nasional.

“Angka kemiskinan turun dari 4,54 persen di tahun 2018. Menjadi 4,47 persen di tahun 2019. Angka kemiskinan kita jauh berada dibawah rata-rata nasional,” katanya dihadapan anggota DPRD.

Mendengar itu, anggota DPRD mengapreasi kinerja Paman Birin dan jajaran.

Meski begitu, menurut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M Lufi Saifuddin mewanti-wanti lagi soal bertambahnya orang miskin baru pasca Covid-19.

“Justru ini tahun yang lalu ya. Sebelum adanya Covid-19, kita mengalami penurunan angka kemiskinan. Tapi saat ini, saya meyakini angka kemiskinan justru akan naik,” kata Ketua Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Lutfi menjelaskan, akibat perekonomian yang kini pertumbuhannya nol, atau bahkan negatif, jumlah masyarakat miskin juga akan bertambah.

Ditambah lagi, banyak pula perusahaan yang melakukan PHK sepihak. Ini mengakibatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan kemungkinan meningkat.

“Ke depan kita akan menghadapi ledakan orang miskin baru. Yang mana ini dari teman-teman yang kena PHK atau mungkin orang yang usahannya tidak bisa ‘survive’ akibat Covid-19,” tegas Lutfi.

Lutfi menggaris bawahi, tugas pemerintah daerah yang bisa dilakukan untuk menanggulangani ini adalah dengan data.

Pemprov mestinya, tekan Lutfi, harus punya data pasti jumlah pekerja non formal di Kalsel. Data itu dapat dihimpun dari tingkat RT, tepat di mana tempat warga itu tinggal.

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

banjir

Pemprov Kalsel

Tak Ingin Kebanjiran Lagi, Pemprov Kalsel Segera Pasang Sistem Peringatan Dini
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Entaskan Kemiskinan, Pemprov Kalsel Bedah Rumah Buruh Bengkel
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Jumat Berkah, Pemprov Kalsel Serahkan Sembako kepada Warga Miskin dan Pekerja Harian
SK PPPK

Pemprov Kalsel

Gubernur Kalsel Serahkan 42 SK PPPK untuk Guru dan Penyuluh Pertanian
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Wacana Pembelajaran Tatap Muka, Disdik Kalsel Akan Berlakukan Sistem Shift
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Pemprov Kalsel Akan Fungsikan RSJ Tamban Sebagai Panti Rehabilitasi
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Jelang HUT RI, Calon Paskibraka Diseleksi Ketat
apahabar.com

Pemprov Kalsel

Sampai Akhir 2020, Jembatan Jejangkit-Sungai Tabuk Tak Kunjung Diperbaiki
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com