ga('send', 'pageview');
Sekelumit Peran BRG di Kalsel, Lembaga yang Bakal Dibubarkan Jokowi Jadi Gubernur Butuh Rp100 Miliar, Rosehan: Saya Tak Punya Uang Horeee, Temuan Vaksin Bikin Rupiah Berpeluang Menguat Sidak ke HBI, Petugas Sindir Pengelola Nashville Pub Salip Pekapuran, Teluk Dalam Tertinggi Kasus Covid-19 di Banjarmasin




Home Opini

Sabtu, 11 April 2020 - 17:38 WIB

Dilema Wabah Covid-19 dan Pembebasan Narapidana di Kalsel

Redaksi - Apahabar.com

Ilustrasi warga binaan permasyarakatan. Foto-Istimewa

Ilustrasi warga binaan permasyarakatan. Foto-Istimewa

Oleh: Rizal Khalqi

MENTERI Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) mengenai pembebasan narapidana demi mencegah penyebaran virus Corona di penjara.

Menkumham menjelaskan bahwa Kepmenkumham itu berisi tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Termasuk di antaranya Provinsi Kalsel. Awal April lalu ada 1.386 orang napi mendapat keringanan masa tahanan. Mereka bebas. Menghirup udara segar serta berkumpul dengan keluarga lebih cepat.

Meski demikian pembebasan besar-besaran tersebut memicu kekuatiran di tengah masyarakat. Sebab siapa yang bisa menjamin para napi itu tak terlibat kejahatan lagi?

Dampaknya tentu sudah terlihat di beberapa daerah. Di mana para napi yang telah bebas kembali melakukan kejahatan.

Pengamat Hukum Pidana yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Mispansyah melihat pembebasan napi di tengah pandemi saat ini akan berdampak negatif ke masyarakat.

Dari sisi ekonomi, wabah saat ini bisa membuat ekonomi masyarakat tambah turun. Ditambah saat bersamaan ada ribuan pegawai yang juga di-PHK perusahaan.

Hal itu tentu menyebabkan para napi yang bebas akan menambah beban di keluarga mereka. Para napi yang bebas bisa jadi akan berpikir mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan kejahatan.

Jadi masyarakat sudah menghadapi wabah Covid, juga merasa cemas dengan potensi kriminalitas meningkat.Imbauan yang mengatasnamakan Babinkamtibmas dan Babinsa melalui pesan berantai di berbagai grup WA patut diapresiasi.Kurang lebih isi pesannya begini:

“Assalamualaikum wrwb”

“Kepada seluruh perangkat RT dan RW sehubungan telah bebasnya para napi di Indonesia sebesar 30.000 narapidana, sekitar 200-an orang dari Lapas (LP) Teluk Dalam Kota Banjarmasin dari berbagai kasus yang menonjol, yang didominasi kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), belum lagi di LP seluruh Kalsel pasti lebih banyak lagi daripada di LP Teluk Dalam, Maka mohon hati2 dan jangan lengah.,”

“Kepada para ketua RT dan RW serta kepada semua masyarakat saling membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan baik Curnamor, atau penyebaran Virus Covid-19.”

“Juga diimbau kepada masyarakat yang memiliki kendaraan agar tidak parkir sembarangan dan kalau Kendaraannya diparkir tolong untuk ditambah kunci tambahan/kunci ganda dan parkirlah di tempat yang sekiranya aman,” demikian bunyi imbauan itu.

Dengan kondisi saat ini saya kira pemerintah harus lebih hadir saat krisis akibat Covid-19 ini. Terlebih aparat penegak hukum; memberi kepastian keamanan warga. Caranya, ekstra pengawasan ke napi-napi itu.

Sependapat dengan Mispansyah, rasanya agak aneh pihak kepolisian menangkap orang-orang kritis yang mengkritik kebijakan penganggulangan Covid-19 di media sosial. (Baca Republika: Kritik Presiden Tangani Covid-19, Miliarder China Ditahan)

Pasalnya kritik tak melulu bentuk ekspresi kebencian. Kritik lahir bukankah sebagai bahan evaluasi?

=============================

Penulis adalah jurnalis di apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Opini

Demo Mahasiswa dan Viral Tilawah Fathur
apahabar.com

Opini

Menuju Sendratasik Berkarya IX: Adipati Karna dan Sumpah Setianya
apahabar.com

Opini

Buruk Pemerintah, Keluarga yang Disalahkan
apahabar.com

Opini

Susah Salaman, Jadilah Wartawan

Opini

Benarkah Zonasi Merupakan Jalan Pintas Kualitas Pendidikan?
Mengangguk Opini Publik Balangan, Jelang Pilkada

Opini

Mengangguk Opini Publik Balangan, Jelang Pilkada

Opini

Vivick Tjangkung  Luncurkan Buku “Melawan Teror Narkoba 8 Penjuru”
apahabar.com

Opini

Komisi III Labrak Etika Publik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com