Blak-blakan Walhi Soal Biang Kerok Banjir Kalsel BREAKING NEWS: Usai Pasukan Katak, Giliran Paskhas Mendarat di Kalsel Meletus! Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 Kilometer Edan! 2 Pria Pembawa Sabu 11 Kg Tertangkap di Duta Mall Licin, Bos Travelindo Terduga Penipu Jemaah DPO Sejak Tahun Lalu

DPRD Kalsel: Pemprov Belum Optimal Tangani Perbatasan

- Apahabar.com Kamis, 16 April 2020 - 20:09 WIB

DPRD Kalsel: Pemprov Belum Optimal Tangani Perbatasan

Anggota DPRD dari Komisi I, II dan IV DPRD Kalimantan Selatan memantau situasi di perbatasan antara Kalsel dengan Kalimantan Tengah di Kecamatan Anjir Pasar. Foto: Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Keinginan Barito Kuala (Batola) dibantu Pemprov Kalimantan Selatan dalam mengawasi perbatasan, mendapat dukungan DPRD Kalsel.

Dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Kalsel, Batola mendirikan posko pengawasan lalu lintas orang di perbatasan dengan Kalimantan Tengah yang terletak di Kecamatan Anjir Pasar sejak 26 Maret 2020.

Kendati mengawasi perbatasan provinsi, Batola tak kunjung mendapatkan bantuan dari Pemprov Kalsel yang lebih berwenang.

Padahal selain di Anjir Pasar, Batola juga mendirikan posko lain di daerah yang juga berbatasan dengan Kalteng. Tepatnya di Tabukan, Kecamatan Kapuas Timur.

Akhirnya meski masih berupa rencana, bantuan yang diharapkan Batola bisa segera terealisasi.

Harapan itu dihembuskan Komisi I, II dan IV DPRD Kalsel yang memonitoring usaha-usaha Batola dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Batola menjadi salah satu tujuan utama kami, karena berbatasan langung dengan Kalimantan Tengah,” papar Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, Kamis (14/4).

“Seyogyanya perbatasan menjadi tanggungjawab provinsi, bukan hanya dibebankan kepada kabupaten. Bahkan salah satu situasi yang paling urgent di Batola adalah perbatasan,” imbuhnya.

Tidak hanya di Batola, kabupaten lain yang berbatasan dengan Kalteng dan Kalimantan Timur juga dijanjikan mendapat perhatian serupa.

“Semua perbatasan semestinya mendapat perhatian lebih dan alokasi anggaran yang memadai. Tidak cuma Kalteng, juga perbatasan dengan Kaltim,” beber Imam.

“Memang sampai sekarang perhatian dengan daerah perbatasan terlihat belum begitu optimal. Kedepan seiring perubahan struktur gugus tugas, tata kelola penanganan menjadi lebih baik,” sambungnya.

Hasil monitoring yang dilakukan DPRD Kalsel segera dirapatkan antara pimpinan dewan dan semua komisi, serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Kalsel.

“Kami mengusulkan agar daerah perbatasan membutuhkan anggaran dan petugas tambahan, karena semua aspek itu sebelumnya ditanggung kabupaten,” tukas Imam.

“Memang Pemprov Kalsel baru memberi bantuan sebesar Rp250 juta. Untuk saya pribadi, jumlah itu cukup besar. Namun untuk urusan kemasyarakatan, jumlah tersebut terlalu kecil,” tegasnya.

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

KM Muara Sumber Tenggelam di Sungai Barito, Kerugian Ditaksir Rp500 Juta
apahabar.com

Kalsel

Kalsel Menuju Jakarta Baru, Paman Birin Harapkan RSUD Ulin Siap
apahabar.com

Kalsel

Warga Drop Usai Rapid Test, Bang Dhin: Tim GTPP Covid-19 Mesti Punya Layanan Psikolog
apahabar.com

Kalsel

Lindungi Masyarakat Tala, Sukamta Serahkan Gaji untuk Penanganan Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Kemendagri Gelar Pertemuan Raja dan Sultan Lewat Dialog Kebudayaan
apahabar.com

Kalsel

Dugaan Penyiksaan Bocah Sungai Bilu yang Dikira Diculik Makhlus Halus
apahabar.com

Kalsel

Meski Dukung Sahbirin-Muhidin, Dua Konfederasi Buruh Kalsel Tetap Pressure Pemerintah
apahabar.com

Kalsel

Kebakaran di Gang Sederhana, DPRD Banjarmasin Kawal Pengadaan Hidran dan Drainase
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com