Ribuan Warga Terdampak Banjir Mengungsi di Masjid Al-Karomah Martapura Bantu Evakuasi Korban Banjir, Pemprov Kalteng Kirim Relawan ke Kalsel Legislator Kalsel: Banjir Dahsyat dan Longsor Akibat Alih Fungsi Hutan Meski Cedera, Messi Tetap Ingin Main di Final Piala Super Spanyol Bantu Korban Banjir Kalsel, Yayasan H Maming Kirim Bantuan

Hipmi Minta BPK Audit Anggaran Program Kartu Prakerja

- Apahabar.com Minggu, 19 April 2020 - 20:45 WIB

Hipmi Minta BPK Audit Anggaran Program Kartu Prakerja

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/04). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. Foto-Antara/Moch Asim/wsj

apahabar.com, JAKARTA – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja, terutama terkait kesepakatan penunjukan tunggal proyek sebesar Rp 5,6 triliun untuk pelatihan online dalam program tersebut.

Wakil Ketua Umum BPP Himpi, Anggawira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/04), mengatakan penunjukan itu harus menjadi perhatian dari BPK agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya.

“Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok,” katanya.

Ia juga mengkritisi penetapan kriteria penerima dan proses seleksi. Oleh karena itu, pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Hipmi dinilai perlu dilakukan karena dunia usaha adalah user (pengguna).

“Jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match,” ujarnya.

Anggawira menuturkan anggaran untuk biaya pelatihan dalam program Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun hampir 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Sayangnya, pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah dan harganya pun dinilai cukup mahal.

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal, di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.

Menurut Anggawira, anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja lebih baik dialihkan untuk penanganan Covid-19. Terlebih rakyat yang pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

Anggaran sebesar Rp 20 triliun disebutnya bisa dimanfaatkan untuk jutaan keluarga miskin.

“Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas,” katanya.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Usai Vaksin, Rupiah Bergerak Menguat Jelang RGD BI
apahabar.com

Ekbis

Eksekusi Kredit Macet, Leasing Harus Patuhi Aturan
Covid-19

Ekbis

Dampak Vaksinasi, IHSG Perlahan Pulih dari Efek Covid-19
apahabar.com

Ekbis

Tinjau Proyek Perluasan Kilang, Direktur Hulu: Aspek Safety Harus Jadi Prioritas
apahabar.com

Ekbis

Dibayangi Wabah Covid-19, IHSG Diprediksi Bergerak Variatif
apahabar.com

Ekbis

BI Bakal Tarik Uang Kuno, Penukaran di Kalsel 29-30 Desember
apahabar.com

Ekbis

Bursa Saham Global Naik, IHSG Awal Pekan Ikut Menguat
apahabar.com

Ekbis

9 Hari, Bakeuda Raup Rp 9 Miliar dari Pajak Kendaraan Bermotor
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com