Ribuan Warga Terdampak Banjir Mengungsi di Masjid Al-Karomah Martapura Bantu Evakuasi Korban Banjir, Pemprov Kalteng Kirim Relawan ke Kalsel Legislator Kalsel: Banjir Dahsyat dan Longsor Akibat Alih Fungsi Hutan Meski Cedera, Messi Tetap Ingin Main di Final Piala Super Spanyol Bantu Korban Banjir Kalsel, Yayasan H Maming Kirim Bantuan

Jamin Upah Guru Honorer, Dana BOS dan BOP Diatur Fleksibel

- Apahabar.com Minggu, 19 April 2020 - 12:49 WIB

Jamin Upah Guru Honorer, Dana BOS dan BOP Diatur Fleksibel

Ilustrasi guru honorer. foto-dok

apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan baru, bersifat fleksibel kepada seluruh kepala sekolah, terkait penggunaan dana BOS dan BPO untuk menjamin pembayaran guru honorer.

Khususnya BOS Reguler dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan.

Kepala sekolah juga diberikan hak otonom untuk mengaturnya dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran di rumah selama pencegahan Covid-19.

“Kami sudah memberikan arahan fleksibilitas kepada kepala sekolah, tetapi masih ada sejumlah kepala sekolah tidak percaya diri menerapkan. Makanya, kami cantumkan di peraturan yang artinya secara eksplisit diperbolehkan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikutip apahabar.com dari Antara, Minggu (19/4).

Seperti diketahui, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS Reguler demi membayar honor guru bukan aparatur sipil negara (ASN).

Persentase juga tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen, tetapi bisa lebih.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Kemendikbud Supriano menjelaskan bahwa syarat untuk guru honorer juga dibuat lebih fleksibel.

“Tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan), tetapi guru honorer tetap harus terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan) sebelum 31 Desember 2019, belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar,” sebut Supriano.

Selain itu, para kepala satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan juga diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan besaran persentase dana BOP per kategori pemakaian di Permendikbud sebelumnya tidak berlaku.

“Penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan juga sekarang diperbolehkan untuk honor dan transportasi pendidik,” terang Supriano.

Plt Dirjen GTK menambahkan bahwa BOS Reguler dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dapat digunakan untuk melakukan pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik agar memudahkan pembelajaran dalam jaringan (daring).

BOS dan BOP juga dapat digunakan untuk membeli penunjang kebersihan di masa COVID-19, seperti sabun cuci tangan, cairan disinfektan, dan masker.

Supriano menyampaikan bahwa alokasi penggunaan dana BOS atau BOP juga fleksibel sesuai kebutuhan sekolah/satuan pendidikan yang berbeda-beda.

Menanggapi anggapan bahwa dana BOS atau BOP akan lebih banyak digunakan untuk honor guru dan pembelian pulsa, ia menjelaskan pada dasarnya Kemendikbud tidak mewajibkan sekolah/satuan pendidikan untuk melakukan pembelian pulsa/paket data untuk menunjang pembelajaran secara daring.

“Kewenangan sepenuhnya ada di kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah harus dapat mempertimbangkan dan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas untuk menyelenggarakan pembelajaran selama masa darurat ini,” kata Supriano.

Permendikbud juknis BOS Reguler dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sudah disebar ke tiap provinsi.

Kini, kebijakan tersebut diharapkan akan sangat membantu, khususnya untuk membayar honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang sebelumnya dibiayai dari dana Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP).(ant)

Editor : Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Penembakan di Jatinegara Disebut Murni Tindakan Kriminal
apahabar.com

Nasional

Menteri PUPR Pastikan Food Estate di Kalteng Dimulai Oktober 2020
apahabar.com

Nasional

Jelang Puncak Haul Guru Sekumpul, Ini Prediksi Pihak Bandara
apahabar.com

Nasional

Hore, Pasien Sembuh dari Covid-19 Indonesia Jadi 5.402 OrangĀ 
apahabar.com

Nasional

Pasca-libur Panjang, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Alami Peningkatan
apahabar.com

Nasional

Nenek dan Kakek Ini Tolak Bantuan Beras, Alasannya Mulia
apahabar.com

Nasional

Kasus Jhon Kei, Ditjen PAS Tunggu Hasil Koordinasi Bapas dan Kepolisian
apahabar.com

Nasional

Anak Muda Bangun Sistem Online, Jokowi: Bisa Bantu Petani
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com