BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bebaskan Napi Koruptor Terkait Covid-19

- Apahabar.com Senin, 6 April 2020 - 12:47 WIB

Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Akan Bebaskan Napi Koruptor Terkait Covid-19

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta. Foto- Biro Pers Setpres

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membebaskan para narapidana korupsi karena pandemi Covid-19.

“Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita, jadi mengenai PP No 99 tahun 2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (06/04).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19” melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

“Pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum,” tegas Jokowi.

Sebelumnya ramai dibicarakan mengenai kemungkinan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam pasal 34 disebutkan bahwa narapidana korupsi yang berhak mendapat remisi adalah mereka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

“Mengenai pembebasan bersyarat napi ini juga dihubungkan dengan Covid-19, seperti di negara-negara lain saya melihat Iran membebaskan 95 ribu napi, di Brazil 34 ribu napi, di negara-negara lain juga melakukan yang sama,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengakui bahwa kondisi lapas di Indonesia sangat padat sehingga berpotensi untuk menyebarkan Covid-19 lebih luas lagi.

“Kita juga minggu yang lalu saya sudah menyetujui agar ada juga pembebasan napi karena lapas kita yang over kapasitas sehingga sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19 di lapas-lapas kita,” tambah Kepala Negara.

Namun menurut Jokowi, para narapidana yang dibebaskan itu tidak bebas begitu saja.

“Tentu ada syaratnya, ada kriterianya dan ada pengawasannya,” tegas Jokowi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 pada 30 Maret 2020 bagi 30 ribu narapidana dan anak yang juga dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp260 miliar.

Namun Indonesia Corruption Watch (ICW) memprotes terkait kemungkinan pembebasan napi kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dapat dibebaskan melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012.

Menurut data ICW, jumlah narapidana korupsi juga tidak sebanding dengan narapidana kejahatan lainnya. Data Kemenkumham pada 2018 menyebutkan bahwa jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang di antaranya adalah narapidana korupsi.

Artinya narapidana korupsi hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Yasonna sendiri sudah membantah hal tersebut dengan menyatakan napi pidana khusus juga dipertimbangkan dikeluarkan dari lapas/rutan, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012.

Narapidana kasus narkotika masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani dua per tiga masa pidananya sekitar 15.482. Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana dua per tiga masa pidana sebanyak 300 orang.

Untuk narapidana kasus narkotika hanya yang masa tahanan 5-10 tahun sehingga bandar narkoba yang umumnya dihukum di atas 10 tahun tidak termasuk yang menerima pembebasan.

Sedangkan narapidana kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan berdasar pertimbangan imun tubuh lemah.(Ant)

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Heboh Awan Tsunami di Langit Aceh
apahabar.com

Nasional

Jokowi Beri Arahan Pengendalian Karhutla 2019 di Istana Negara
apahabar.com

Nasional

Gayus Tambunan Dapat Remisi, Pegiat Antikorupsi Kecam Yasonna
apahabar.com

Nasional

Firdaus, Pendiri Sekolah Jurnalistik di Banten Terpilih Jadi Ketua SMSI
apahabar.com

Nasional

Konflik Nelayan di Bengkulu, Kapal Trawl Diserang!
apahabar.com

Nasional

Pinta Ahok ke Warga Dayak Jika Kaltim Jadi Ibu Kota RI
apahabar.com

Nasional

Gambar Dua Gorila DRC Ikut Selfie Viral di Media Sosial
apahabar.com

Nasional

Tolak RKUHP, Mahasiswa Kembali Geruduk DPRD Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com