‘Banyu’ Naik, Remaja Tewas Tersetrum di Siring Amuntai Kala Tapin Siap Jadi Lumbung Pangan IKN Baru di Kaltim Rangkaian Hari Menanam Indonesia, Wali Kota dan DLH Banjarbaru Tanam Ribuan Pohon Ternyata Rumah Ambruk di Gatot Subroto Banjarmasin tidak Kantongi IMB Kebanjiran Terus, Kalsel Siapkan Megaproyek Kolam Regulasi, Wabup HST Bantah Ilegal Logging

Ketua DPRD Dukung Pemkab Tanbu Tarik Sekdes Berstatus PNS

- Apahabar.com     Sabtu, 4 April 2020 - 20:26 WITA

Ketua DPRD Dukung Pemkab Tanbu Tarik Sekdes Berstatus PNS

Ketua DPRD Tanbu, H. Supiansyah. Foto-apahabar.com/Syahriadi

apahabar.com, BATULICIN – Sekretaris desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tanah Bumbu akan segera ditarik ke pemerintah kabupaten.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat desa yang mengharuskan jabatan Sekdes diisi oleh non PNS.

Alasan lainnya karena saat ini Pemkab Tanah Bumbu sedang kekurangan tenaga PNS. Di sisi lain, pemerintah daerah akan segera melakukan pemekaran dua kecamatan: Teluk Kepayang dan Kusan Tengah.

“Karena di Pemkab Tanah Bumbu kita masih kekurangan PNS. Ini juga untuk mengisi dua kecamatan yang dibentuk,” kata Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah, kepada apahabar.com, Sabtu (4/4).

Haji Upi, sapaan akrabnya, menegaskan aturan itu tidak boleh dilanggar. Sebab itu bertentangan dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang peraturan desa. Di dalam aturan itu tertulis PNS tidak boleh menempati jabatan sebagai sekdes.

Aturan yang sama juga bisa ditemui dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).

“Saya kira langkah Sekda untuk menarik semua Sekdes yang berstatus PNS di desa sangatlah tepat,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sekda Tanah Bumbu membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang kekurangan PNS. Itu ditambah dengan banyaknya tugas pemerintah untuk mengembangkan 2 kecamatan baru.

“Memang itu untuk memenuhi kebutuhan PNS di SKPD dan keperluan untuk pemekaran dua kecamatan. Ya, sekaligus untuk mematuhi aturan PermenPAN serta PP,” kata Rooswandi.

Meski beredar kabar aturan ini ditolak oleh sebagian pihak, tapi seorang PNS yang masih menyandang jabatan Sekdes, yakni Nazar Ritaudin mengaku setuju dengan keputusan pemerintah daerah. Nazar sendiri bertugas sebagai Sekdes Anjir Baru, Kecamatan Kusan Hulu.

“Kita akan mengikuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena kita selaku aparatur sipil negara akan taat pada aturan,”ujarnya.

Ia menambahkan jika keputusan itu merupakan aturan pemerintah yang harus dijalankan, maka tidak ada alasan untuk tidak menyetujui hal tersebut.

“Kalau itu memang keputusan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, apapun itu akan saya jalankan. Pada intinya kita sangat mendukung,” tandasnya.

Reporter: Syahriadi
Editor: Puja Mandela

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Pengaspalan Jalan ke Goa Liang Bangkai Masuk Perencanaan
Covid-19

Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Lakukan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Secara Masif
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

KPU Tanbu Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020

Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Salurkan Bantuan Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Pleno di Tanah Bumbu Selesai, Perolehan Prabowo Mengejutkan
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Forkopimda Tanbu Sepakat Usulkan Lockdown Jalur Laut dan Udara ke Pusat
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Tenaga Medis Reaktif di Puskesmas Karang Bintang Segera Dites Swab
apahabar.com

Pemkab Tanah Bumbu

Proyek Gedung Perpustakaan di Tanbu Molor, Kontraktor Masih Bungkam
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com