Gubernur Sahbirin Mau Digugat karena Banjir Terparah, Walhi-Jatam Sepakat Class Action Data Lengkap Korban Longsor Mantewe Tanah Bumbu, Dari Amuntai hingga Kapuas Banjir Kalsel Berbuntut Panjang, Lawyer Banua Ancam Gugat Paman Birin Banjir Kalsel, Warga Kompleks Elite Nyinyir Rumah Miliaran “Calap Jua” Berakhir Hari Ini, Pembatasan Banjarmasin Ambyar Diterjang Banjir

Perluas Transaksi Nontunai, BI Pacu Instrumen Kebijakan

- Apahabar.com Jumat, 17 April 2020 - 13:06 WIB

Perluas Transaksi Nontunai, BI Pacu Instrumen Kebijakan

Ilustrasi Bank Indonesia. Foto-Antara

apahabar.com, DENPASAR – Bank Indonesia telah meningkatkan berbagai instrumen kebijakan sistem pembayaran untuk memperluas penggunaan transaksi pembayaran nontunai saat pandemi Covid-19.

“Di antaranya, Bank Indonesia telah membebaskan pengenaan biaya transaksi pemprosesan QRIS (QR Indonesian Standard) bagi pedagang kategori usaha mikro,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho, Jumat (17/4).

Masa berlaku potongan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen ini, kata Trisno, efektif mulai 1 April 2020 hingga 30 September 2020.

Selain itu, lanjut Trisno, Bank Indonesia telah menurunkan biaya Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) dari sebelumnya Rp3.500 menjadi Rp2.900 (biaya maksimum yang dikenakan bank ke nasabah). Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020.

“Bank Indonesia juga mendukung akselerasi penyaluran program-program sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ucap Trisno.

Bagi pengguna kartu kredit, tambah dia, Bank Indonesia akan melakukan pelonggaran kebijakan kartu kredit. Per 1 Mei 2020 penurunan batas maksimum suku bunga dari 2,25 persen menjadi 2 persen per bulan.

Pada periode 1 Mei 2020 – 31 Desember 2020 Bank Indonesia juga mengambil beberapa kebijakan antara lain penurunan nilai pembayaran minimum sementara dari 10 persen menjadi 5 persen, penurunan besaran denda keterlambatan pembayaran dari 3 persen atau maksimal Rp150.000 menjadi satu persen atau maksimal Rp100.000.

“Selain itu, mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang terdampak COVID-19, dengan mekanisme menjadi diskresi masing-masing penerbit kartu kredit,” kata Trisno. (Ant)

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Kiki - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Jelang Ramadan, Biang Kerok Inflasi Kalsel Bukan Bahan Makanan
apahabar.com

Ekbis

Hari Ini, Tol Terpanjang di RI Diresmikan
apahabar.com

Ekbis

Jarang Gunakan Uang Koin Bikin Inflasi, Kok Bisa?
apahabar.com

Ekbis

Via Fitur Gift Card, LinkAja Berbagi Kebaikan di Momen Lebaran
apahabar.com

Ekbis

Pertamina akan Bangun Empat Pabrik Dimethyl Ether
Musda Hipmi Jabar, MHM Dorong Anak Muda Jadi Pengusaha Sukses Milenial

Ekbis

Musda Hipmi Jabar, MHM Dorong Anak Muda Jadi Pengusaha Sukses Milenial
apahabar.com

Ekbis

Cadangan Emas Ditemukan di Dompu NTB
apahabar.com

Ekbis

Jokowi: Penerima Insentif Gas Industri Harus Mampu Berikan Nilai Tambah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com