Banjir Kalsel: 112.709 Warga Mengungsi, 5 Orang Meninggal Adaro Bersama Mitra Kerja Bantu Korban Banjir di Tabalong dan HST Tambah 14.224, Kasus Baru Covid-19 Indonesia Pecah Rekor Lagi! Jokowi Telepon Paman Birin, TNI Terjunkan Kopaska hingga Puluhan Perahu Karet Kapolres Balangan Siap Salurkan Bantuan Adaro ke Masyarakat Terdampak Banjir

Presiden Tunda Omnibus Law, Buruh Banua: Perjuangan Belum Usai

- Apahabar.com Jumat, 24 April 2020 - 22:18 WIB

Presiden Tunda Omnibus Law, Buruh Banua: Perjuangan Belum Usai

Massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berorasi dalam aksi damai di depan Mahligai Pancasila, awal Januari 2020. Mereka bersikukuh menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Foto-apahabar.com/Randy

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya menunda pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

RUU kontroversial itu saat ini masih terus dibahas di DPR RI sekalipun Covid-19 mewabah.

“Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR, dan saya juga mendengar ketua DPR sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah,” jelas Jokowi dalam siaran persnya, Jumat (24/4).

Selanjutnya, penundaan itu akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal terkait.

“Juga untuk mendapatkan masukan masukan dari para pemangku kepentingan,” jelas Jokowi.

Mendengar pernyataan presiden, kaum buruh di Kalimantan Selatan (Kalsel) bisa setengah saja menarik napas lega.

RUU Cipta Kerja, kata Ketua DPW Federasi Serikat Kerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel Yoeyoen Indharto, jelas dan nyata ditolak oleh kaum buruh dan elemen masyarakat se-Indonesia.

“Perjuangan belum berakhir karena kami tegas menolak, dan mengusulkan untuk menyetop RUU itu, bukan ditunda,” jelas Yoeyoen kepada apahabar.com, baru tadi.

Dalam waktu dekat, Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) akan menggelar aksi kepedulian Covid-19.

Ketimbang membahas RUU Omnibus Law, Aliansi PBB mendorong pemerintah dan DPR fokus mencegah wabah Covid-19 tak makin meluas.

“Kaum buruh dan rakyat sepenuhnya mendukung pemerintah melawan pandemi Corona, ini berbanding terbalik dengan DPR RI yang semakin terlena dan serius membahas RUU Omnibus Law,” jelas dia.

Aliansi PBB juga meminta pemerintah berpikir serius pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

“Pemerintah pusat dan daerah harus membantu industri terdampak, melakukan pengawasan melekat agar tak terjadi PHK darurat, dirumahkan tanpa mendapat upah dan pembayaran penuh THR tahun 2020,” jelas dia.

Alinasi PBB mengingatkan pemerintah untuk tak telat mengguyur bantuan ke buruh yang terkena PHK, dirumahkan, buruh informal serta masyarakat tak mampu terdampak Covid-19.

“Aksi kepedulian ini akan segera kami koordinasikan dengan Intelkam Polda Kalsel dulu karena saat ini masa pandemi,” Yoeyoen mengakhiri.

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Update 13 April: 1 ODP Klaster Gowa Positif Covid-19 di Tapin
apahabar.com

Kalsel

Banjarmasin Zona Merah, Pasien Corona Mestinya Dirujuk ke RS
hentakan

Kalsel

Temuan Mayat Bayi di Sungai Hantakan HST Dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

47 Tahun PDAM Bandarmasih, Berupaya Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
apahabar.com

Kalsel

Kawanan Garong Lintas Kabupaten Bertekuk Lutut di Balangan
apahabar.com

Kalsel

Jelang Ramadhan, Satpol PP Banjarmasin Giat Razia dan Ingatkan Sanksi Rp50 Juta
apahabar.com

Kalsel

APBD-P 2020 Diketuk, Pendapatan Daerah Kalsel Tak Sesuai Target
apahabar.com

Kalsel

Pengobatan Korban Truk Damkar Terbalik di Banjar Digratiskan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com