Ssttt.. Satu Pembunuh Perawat RSDI Banjarbaru Lolos Penyergapan di Jawa Laut Cerita Relawan Banjar: Pahitnya Daun Sungkai Bisa Menyembuhkan Bantu Pasien Isoman, Menteri Muhadjir Pantau Asman Toga di Banjarmasin Utara Cerita Penggali Makam Jenazah Covid-19 di Tabalong: Semangat Kemanusiaan Kalahkan Ketakutan Ramai-Ramai Vaksinasi Massal, HSS Kekurangan Stok

Aturan Baru Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Diteken Presiden

- Apahabar.com     Jumat, 22 Mei 2020 - 14:56 WITA

Aturan Baru Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Diteken Presiden

Presiden Joko Widodo (depan) meninjau proyek rencana trase jalan tol akses Patimban sepanjang 29,80 km di Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11). Konsorsium Jasa Marga ditetapkan sebagai pemrakarsa pengusahaan jalan tol akses Patimban. Sampai sejauh ini pemrakarsa sedang menyusun studi kelayakan basic design, road plan, amdal, serta dokumen perencanaan pengadaan tanah. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Beleid yang diundangkan pada 19 Mei 2020 ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya soal pengadaan tanah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Perpres No. 102/2016.

Berdasarkan salinan Perpres No. 6/2020, pemerintah berpendapat bahwa Perpres No. 102/2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN) sehingga perpres tersebut perlu diganti.

Dalam Pasal 3 Perpres tersebut, pemerintah mengatur pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan atau dana cadangan.

Dana jangka panjang atau cadangan ini adalah akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya.

Dalam aturan terbaru, diatur dua mekanisme pendanaan pengadaan tanah untuk PSN. Yakni pendanaan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan mekanisme pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak, atau pembayaran kepada badan usaha yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembayaran ganti rugi.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri,” demikian bunyi Pasal 3 ayat lima Perpres tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dapat menggunakan dana badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian untuk dan atas nama kementerian/lembaga dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya dana badan usaha tersebut, menurut Perpres ini, dibayar kembali oleh Menteri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah proses pelepasan hak objek pengadaan tanah atas bidang atau sekelompok bidang selesai.

“Dalam hal terdapat kebutuhan percepatan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri/Kepala dapat menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk Pendanaan Pengadaan Tanah,” tulis Pasal 21 ayat 1 Perpres tersebut.

Peraturan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2020 dan diundangkan pada hari yang sama. (*)

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Ini 3 Orang Penting di Balik Pertemuan Jokowi-Prabowo
apahabar.com

Nasional

SAR Berhasil Evakuasi 15 Jenazah Korban Longsor
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Perkuat Industri Pertahanan Nasional dengan Pembenahan Ekosistem Industri
apahabar.com

Nasional

Ani Yudhoyono Sosok Perempuan Inspiratif Bangsa

Nasional

Besok, Pemerintah Luncurkan Paket obat COVID-19 Gratis
apahabar.com

Nasional

Rumah Pribadi Ketua DPR Terbakar
apahabar.com

Nasional

Mulai 25 Agustus, Subsidi Gaji Langsung Ditransfer Rp 1,2 Juta
apahabar.com

Nasional

Usai Pemakaman Soleimani, Iran Langsung Gempur Pangkalan Udara AS di Irak
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com